ASKARA-Pemerintah diminta memperkuat perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi setelah kelompok Houthi menyerang Bandara Riyadh, Arab Saudi baru-baru ini.
Pemerintah harus memperkuat perlindungan warga negara Indonesia (WNI) sekaligus membantu jemaah umrah yang terdampak gangguan penerbangan,"kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya pemerintah harys memastikan keselamatan WNI serta menyiapkan langkah konkret bagi jemaah yang batal berangkat atau tertahan akibat penutupan bandara.
“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta.
Sukamta menegaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh perlu terus memantau kondisi WNI, termasuk pekerja migran dan jemaah umrah yang berada di Arab Saudi.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah KBRI yang menelusuri keberadaan WNI melalui jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di sejumlah rumah sakit serta komunitas pekerja Indonesia di maskapai Flynas.
“KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujar Sukamta.
Pihaknya juga berharap pemantauan tersebut terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan keselamatan WNI yang terdampak dapat teridentifikasi.
Dia menegaskan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
Menurut dia, perwakilan Indonesia harus memiliki mekanisme respons yang jelas, mulai dari penyampaian informasi hingga pendampingan dan bantuan darurat bagi WNI.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” jelasnya.
Tak itu saja, Sukamta meminta pemerintah menetapkan indikator evaluasi, termasuk kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah dan pekerja migran, akses layanan, serta penyelesaian pengaduan.
Gangguan penerbangan tersebut katanya turut berdampak pada calon jemaah umrah Indonesia, termasuk sejumlah jemaah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10).
Sukamta meminta pemerintah mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar jemaah yang gagal berangkat memperoleh fasilitasi dan kepastian penanganan.
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta.
Pihaknya menilai, keputusan perjalanan ibadah perlu mempertimbangkan perkembangan keamanan dan arahan otoritas berwenang, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Selain penanganan jangka pendek, Sukamta meminta pemerintah menyiapkan skenario apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama, terutama bagi jemaah lansia, kelompok rentan, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus.
Ia juga mengimbau WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, membatasi perjalanan yang tidak mendesak, serta mengikuti informasi resmi dari KBRI, bandara, dan maskapai.(dry)
