ASKARA - Keamanan pangan membutuhkan pengawasan yang kuat dan kerja sama lintas instansi. Untuk memperkuat upaya tersebut, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (SPPMHKP) Merauke dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Merauke menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 10 Oktober 2026.
Kerja sama yang berlaku untuk periode 2027-2029 ini menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, serta tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan pangan di Merauke, Papua Selatan. Pelaksanaannya tetap mengacu pada tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Kepala SPPMHKP Merauke, Somingan, mengatakan sinergi antarlembaga diperlukan agar pengawasan berjalan lebih efektif dan persoalan di lapangan dapat ditangani secara tepat.
"Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, kami berharap koordinasi antara SPPMHKP Merauke dan Loka POM Kabupaten Merauke semakin kuat," ujar Somingan.
Ia menegaskan, pengawasan mutu hasil perikanan juga penting untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam penyediaan ikan segar sebagai bahan baku menu bergizi.
Menurut Somingan, kualitas ikan harus dijaga sejak penerimaan bahan baku, penanganan, penyimpanan, hingga distribusi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketertelusuran bahan baku dan kepatuhan pemasok terhadap ketentuan juga perlu mendapat perhatian.
Dengan penanganan yang tepat, ikan tidak hanya menjadi sumber protein bagi penerima manfaat MBG, tetapi juga berpeluang memperluas pasar bagi pelaku usaha perikanan lokal.
Melalui kerja sama ini, SPPMHKP Merauke dan Loka POM diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong ketersediaan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat.
