ASKARA - Malam itu, sebuah cek Rp400 juta berada di kamar hotel tempat Mar’ie Muhammad menginap. Uang tersebut disebut sebagai bonus karena sebuah perusahaan negara di Sumatera dinilai memperoleh laba besar. Mar’ie tidak buru buru mengembalikannya. Ia meminta cek itu diletakkan di meja. Keesokan harinya, ia datang ke rapat, mendengarkan laporan, lalu mulai bertanya.

Pertanyaan itu sederhana, tetapi justru dari sanalah persoalan terbuka. Bagaimana pendapatan perusahaan dihitung? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Dari mana angka laba tersebut berasal? Bagaimana kondisi keuangan sebenarnya? Sebagai seorang yang memiliki latar belakang kuat di bidang keuangan, Mar’ie tidak puas hanya dengan laporan yang terdengar menggembirakan.

Kisah tersebut ditulis Hamid Basyaib dalam Media Keuangan Kementerian Keuangan pada Oktober 2018. Sebelumnya, cerita yang sama telah dimuat Aktual pada 8 Februari 2017. Menurut penuturan yang sampai kepada Hamid Basyaib melalui Nurcholish Madjid, Mar’ie ketika itu menjadi komisaris utama sebuah BUMN kehutanan di Sumatera. Malam sebelum rapat, seorang staf perusahaan datang membawa cek Rp400 juta yang disebut sebagai bonus karena kinerja perusahaan sangat baik.

Keesokan harinya, laporan perusahaan dibuka lebih dalam. Angka angka yang semula menunjukkan keberhasilan ternyata membawa kesimpulan berbeda. Perusahaan tersebut justru berada dalam kondisi rugi. Di titik itulah cek yang semalam diletakkan di meja memperoleh makna yang berbeda pula.

Mar’ie kemudian mempertanyakan sesuatu yang sangat masuk akal: jika perusahaan mengalami kerugian, mengapa dirinya memperoleh uang sebesar Rp400 juta?

Tidak ada jawaban yang memadai. Cek tersebut akhirnya dikembalikan.

Bagi pembaca masa kini, kisah itu mungkin tampak sederhana. Tidak ada operasi penangkapan, tidak ada persidangan, tidak ada konferensi pers. Hanya seorang pejabat yang menerima sebuah cek, memeriksa laporan, menemukan kejanggalan, lalu mengembalikannya.

Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat cerita tersebut menarik. Integritas sering kali tidak hadir dalam peristiwa besar. Ia muncul ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mengambil sesuatu, tetapi memilih bertanya lebih dahulu apakah sesuatu itu memang menjadi haknya.

Pada kasus Mar’ie, penolakan terhadap uang tidak lahir dari prasangka. Ia didahului pemeriksaan. Ia tidak serta merta menuduh pemberi cek melakukan kesalahan. Ia membaca laporan perusahaan, menguji angka, mengajukan pertanyaan, lalu mengambil keputusan setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas.

Di situlah integritas bertemu dengan kecakapan.

Seorang pejabat yang jujur tetapi tidak memahami persoalan dapat saja mudah dibohongi oleh laporan. Sebaliknya, seseorang yang sangat cakap tetapi tidak memiliki integritas dapat menggunakan kecakapannya untuk membenarkan kepentingan sendiri. Mar’ie dalam kisah tersebut memperlihatkan perpaduan keduanya: kemampuan membaca persoalan dan keberanian menjaga batas.

Ada satu kisah lain yang bahkan lebih menarik karena menyangkut hubungan pribadi.

Ketika masih menjabat Direktur Jenderal Pajak, Mar’ie dikunjungi seorang pengusaha besar dari Indonesia Timur yang telah menjadi sahabatnya sejak masa aktivisme Himpunan Mahasiswa Islam pada 1960 an. Dalam kisah yang dituturkan Hamid Basyaib, pengusaha tersebut datang dengan maksud menyampaikan terima kasih karena merasa kewajiban pajak perusahaannya telah berkurang secara signifikan.

Mar’ie justru terkejut. Ia merasa tidak pernah memberikan bantuan sebagaimana yang dimaksud sahabatnya.

Ia kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Setelah memperoleh informasi bahwa terdapat pengurangan kewajiban pajak yang tidak semestinya, Mar’ie meminta persoalan itu dikembalikan kepada aturan. Kedekatan pribadi tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa.

Kisah ini juga dimuat dalam Media Keuangan Kementerian Keuangan dan sebelumnya diberitakan Aktual. Karena sumber utamanya berupa kesaksian yang dituturkan Hamid Basyaib, cerita tersebut semestinya dibaca sebagai kesaksian sejarah tentang karakter Mar’ie, bukan sebagai hasil audit jurnalistik atas dokumen perpajakan perusahaan yang bersangkutan.

Pembedaan ini penting.

Media yang bertanggung jawab tidak perlu mengurangi kekuatan sebuah cerita hanya karena sumbernya berupa kesaksian. Yang diperlukan adalah atribusi yang tepat. Ketika sebuah fakta berasal dari kesaksian, pembaca berhak mengetahui bahwa informasi itu memang berasal dari kesaksian.

Dengan cara demikian, kisah tentang Mar’ie justru menjadi lebih kuat karena tidak dibungkus dengan kepastian yang melampaui sumber.

Yang menarik dari kedua kisah tersebut adalah pola yang sama. Pada cerita pertama, yang diuji adalah hubungan Mar’ie dengan uang. Pada cerita kedua, yang diuji adalah hubungan Mar’ie dengan persahabatan.

Dua duanya menghasilkan pilihan yang sama.

Aturan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi.

Inilah barangkali inti paling penting dari kisah Mar’ie Muhammad. Integritas bukan sekadar menolak suap dari orang asing. Integritas yang lebih sulit adalah kemampuan menolak keuntungan ketika pemberinya adalah orang yang dikenal, ketika hubungan personal sudah terjalin lama, atau ketika keputusan tersebut secara pribadi sebenarnya bisa menguntungkan.

Dalam kehidupan birokrasi, situasi semacam itu tidak selalu datang dalam bentuk amplop atau cek. Ia dapat muncul sebagai permintaan kecil, rekomendasi, fasilitas, perlakuan khusus, kemudahan administratif, atau permintaan untuk “dibantu”. Besarnya mungkin tidak selalu mencolok. Tetapi persoalan etikanya tetap sama: apakah kewenangan publik sedang digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya?

Mar’ie Muhammad menjalani sebagian besar kariernya dalam lingkungan yang membuat pertanyaan semacam itu menjadi sangat relevan. Ia menjabat Direktur Jenderal Pajak pada 1988 sampai 1993, kemudian Menteri Keuangan pada 1993 sampai 1998. Media Keuangan Kementerian Keuangan pada edisi khusus Oktober 2018 menempatkannya sebagai sosok yang dikenal dengan julukan Mr. Clean karena keteguhannya mempertahankan integritas.

Julukan tersebut tidak muncul karena satu peristiwa. Ia terbentuk dari rekam jejak yang lebih panjang.

Kementerian Keuangan kemudian kembali mengabadikan namanya. Gedung utama Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta diberi nama Gedung Mar’ie Muhammad. Dalam berbagai kesaksian yang dihimpun Media Keuangan, kesederhanaan, ketegasan, dan keberaniannya mempertahankan prinsip menjadi bagian penting dari ingatan orang orang yang pernah bekerja bersamanya.

Mar’ie juga dikenal tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk hidup berlebihan. Berbagai kisah mengenai dirinya menggambarkan sosok yang sederhana dan tidak mudah menerima kemudahan cuma cuma. Gambaran tersebut memperkuat satu hal: integritas biasanya tidak berdiri sendirian. Ia tumbuh bersama kebiasaan hidup yang konsisten.

Seseorang tidak tiba tiba menjadi berintegritas ketika berada di hadapan persoalan besar. Karakter biasanya terbentuk dari keputusan keputusan kecil yang dilakukan berulang kali.

Karena itu, kisah cek Rp400 juta sebenarnya bukan sekadar cerita tentang seorang pejabat yang menolak uang. Ia merupakan cerita tentang proses pengambilan keputusan. Mar’ie tidak langsung menyimpulkan. Ia melihat data. Ia bertanya. Ia menemukan persoalan. Setelah itu barulah ia mengambil sikap.

Cara semacam ini penting untuk dipahami dalam konteks pemerintahan modern. Integritas tidak boleh dipertentangkan dengan profesionalisme. Keduanya justru harus berjalan bersama. Pejabat publik membutuhkan keberanian moral, tetapi keberanian itu harus ditopang oleh kompetensi.

Sebuah laporan keuangan tidak boleh diterima hanya karena disampaikan dengan percaya diri. Sebuah keputusan tidak boleh dianggap benar hanya karena menguntungkan banyak pihak. Sebuah permintaan tidak otomatis menjadi layak hanya karena datang dari sahabat.

Di sinilah seorang pejabat diuji.

Bukan ketika semua orang melihat.

Melainkan ketika ia memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dan tidak seorang pun memaksanya untuk menolak.

Mar’ie Muhammad wafat pada 11 Desember 2016 dalam usia 77 tahun. Berita wafatnya diberitakan luas oleh media nasional. Bertahun tahun kemudian, namanya masih muncul dalam berbagai pembicaraan mengenai integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pada Februari 2025, biografi tentang dirinya kembali diluncurkan dan dibahas dalam sebuah forum yang menghadirkan antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, penulis Qaris Tajudin, Sudirman Said, Najwa Shihab, dan Sakdiyah Ma’ruf.

Fenomena itu menarik. Ada pejabat yang dikenang terutama karena kebijakan yang pernah dibuatnya. Ada yang dikenang karena kekuasaan yang pernah dimilikinya. Ada pula yang dikenang karena kontroversinya.

Mar’ie termasuk kategori yang berbeda.

Ia dikenang karena batas yang tidak mau dilanggarnya.

Batas antara uang negara dan kepentingan pribadi. Batas antara kewenangan dan persahabatan. Batas antara jabatan dan keuntungan. Batas antara kesempatan dan hak.

Itulah sebabnya cerita tentang dirinya tetap mempunyai daya hidup meskipun peristiwanya telah berlangsung puluhan tahun lalu.

Kita tidak harus menganggap Mar’ie sebagai manusia tanpa kekurangan untuk mengambil pelajaran dari dirinya. Justru cara yang lebih sehat adalah melihat keputusan keputusan yang terdokumentasi dan kesaksian tentang dirinya secara proporsional. Keteladanan tidak membutuhkan pengkultusan.

Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk belajar.

Bagi pejabat publik, pelajaran itu sederhana: jangan mudah percaya kepada angka sebelum memahami angka. Jangan menggunakan jabatan untuk membalas jasa pribadi. Jangan menjadikan kedekatan sebagai alasan untuk mengubah aturan.

Bagi masyarakat, pelajarannya juga sederhana: integritas seorang pejabat bukan hanya diukur dari pidato antikorupsi, tetapi dari apa yang dilakukannya ketika kepentingan pribadi mulai berhadapan dengan kepentingan publik.

Dan bagi generasi yang sedang tumbuh dalam dunia yang semakin pragmatis, kisah Mar’ie menawarkan ukuran keberhasilan yang berbeda.

Tidak semua kesempatan harus diambil.

Tidak semua keuntungan harus diterima.

Tidak semua permintaan teman harus dipenuhi.

Ada saat ketika mengatakan tidak justru merupakan bentuk tertinggi dari tanggung jawab.

Pada akhirnya, dua kisah Mar’ie Muhammad meninggalkan gambaran yang sangat sederhana. Sebuah cek datang ketika perusahaan disebut memperoleh keuntungan, tetapi setelah laporan diperiksa, cek itu dikembalikan. Seorang sahabat datang membawa kabar tentang keringanan pajak, tetapi ketika diketahui tidak sesuai aturan, kewajiban itu dikembalikan kepada ketentuan yang semestinya.

Uang tidak mengubah prinsip.

Persahabatan tidak mengubah aturan.

Jabatan tidak mengubah batas.

Mungkin itulah sebabnya nama Mar’ie Muhammad tetap memiliki tempat dalam ingatan publik.

Bukan karena ia pernah memegang jabatan tinggi.

Melainkan karena ketika jabatan itu memberinya kesempatan untuk menerima lebih banyak, ia justru memilih untuk mengambil hanya apa yang memang menjadi haknya.

Cek itu akhirnya kembali.

Kewajiban pajak kembali kepada aturan.

Dan yang tertinggal dari seorang pejabat setelah kekuasaannya berakhir bukanlah jumlah uang yang pernah melewati tangannya, melainkan kepercayaan yang berhasil ia jaga.

Itulah harga sebuah integritas.