ASKARA - Anggota DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS melontarkan refleksi kebangsaan yang tajam di momen 81 tahun Indonesia merdeka. ia menegaskan bahwa cita-cita di Pembukaan UUD 1945 bukan sekadar slogan.
"Itu bukan puisi. Itu bukan utopia. Itu adalah janji yang ditulis dengan darah di Mukadimah UUD 1945," tulis Prof. Rokhmin Dahuri, Kamis (1/10).
Ia mengajak publik melihat secara jujur di mana posisi Indonesia hari ini dengan membedah empat pilar cita-cita bangsa llltersebut.
1. MERDEKA: Merdeka Negara, Belum Merdeka Ekonomi
Menurutnya, secara fisik Indonesia sudah merdeka. Namun secara mental dan ekonomi, banyak warga masih terjajah.
"Seharusnya seorang pemuda di Rote, di Biak, di Sigli, berani bermimpi dan berkarya tanpa harus takut karena tidak punya orang dalam," ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Faktanya, kata dia, rakyat masih terjajah oleh pinjaman online, judi online, harga kebutuhan pokok yang dikendalikan kartel impor, serta pungli birokrasi.
Merdeka yang sejati, ia menegaskan, harus diisi dengan pendidikan yang membebaskan - bukan hanya untuk mencari kerja, tapi untuk menciptakan kerja. Negara harus hadir mematikan penjajahan baru: berantas pinjol ilegal, pungli perizinan, dan memastikan hukum tidak bisa dibeli.
2. BERSATU: Bersatu di Upacara, Pecah di Media Sosial
Prof. Rokhmin menyoroti rapuhnya persatuan saat ini. Kita pandai berteriak Bhinneka Tunggal Ika saat upacara, tapi di media sosial saling mengkafirkan dan memaki.
"Persatuan kita masih persatuan yang rapuh, persatuan karena dipaksa oleh administratif negara, bukan karena rasa keadilan yang sama," kritiknya.
Ia menilai orang di Papua, Riau, Aceh, dan daerah tertinggal lainnya baru akan merasa benar-benar bersatu dengan Jawa jika merasakan pembangunan yang sama adilnya.
"Persatuan tidak bisa dibangun dengan slogan. Persatuan hanya bisa dibangun dengan keadilan. Selama ada anak bangsa yang merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua, persatuan itu hanya ilusi," tegasnya.
3. BERDAULAT: Berdaulat di Darat, Tergadai di Pangan dan Digital
Jika dulu kedaulatan berarti mengusir tentara asing, kini jauh lebih kompleks.
"Secara politik kita berdaulat. Tapi secara pangan, kita belum berdaulat. Kita masih impor beras, impor garam, impor bawang putih," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kedaulatan digital yang hilang. Data 280 juta rakyat disimpan di server luar negeri, marketplace dikuasai produk impor murah, dan algoritma yang membentuk pikiran anak-anak dibuat di Silicon Valley.
Mengutip Bung Hatta, ia menulis: "Berdaulat secara politik tidak ada artinya jika perut rakyat masih dikuasai bangsa lain."
Solusinya adalah kedaulatan pangan dengan memuliakan petani lewat kepastian harga dan memotong rantai tengkulak, serta kedaulatan data dengan membangun pusat data nasional yang aman.
4. ADIL DAN MAKMUR: Kita Makmur di Statistik, Tapi Tidak Adil
Ini yang paling jauh dari cita-cita. PDB Indonesia masuk 20 besar dunia, gedung tinggi menjulang, tapi keadilan tidak ikut tumbuh.
"Gini ratio kita masih 0,38. 1% orang terkaya menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Di satu sisi ada anak muda bisa beli jam tangan Rp 3 miliar dari uang suap ayahnya, di sisi lain ada anak muda harus pinjol untuk biaya wisuda," beber Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004.
"Kita punya banyak konglomerat, tapi sedikit kelas menengah yang kuat," lanjutnya.
Ia mengingatkan urutannya dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Adil dulu, baru Makmur. Tanpa keadilan, kemakmuran hanya akan menindas.
Untuk itu ia menawarkan tiga langkah: pajak progresif yang serius mengejar kekayaan yang disembunyikan di luar negeri, bukan memalak UMKM; akses modal adil untuk UMKM, petani dan nelayan; serta hukum yang adil sebagai panglima.
Berhenti Memuja Pemimpin
Di akhir tulisan, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur adalah kompas, bukan dongeng.
"Cita-cita itu hanya akan tercapai jika kita berhenti memuja pemimpin, dan mulai menuntut keteladanan. Berhenti memilih karena diberi sembako, dan mulai memilih karena rekam jejak kejujurannya," tutupnya.
