ASKARA - Sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta menempatkan Polri di bawah sorotan publik. Perwira tinggi yang pernah memimpin Divisi Hukum itu diperiksa dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Persoalannya melampaui nasib seorang jenderal: mampukah pengawasan internal bekerja transparan, independen, dan setara ketika pejabat strategis menjadi pihak yang diperiksa, dan bagaimana publik menguji pertanggungjawaban institusi atas kewenangannya yang digunakan?
Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Ahrie menjadi babak baru perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi. Perkara ini menyentuh batas kewenangan aparat.
detikNews, 3 November 2026, melaporkan penetapan tiga tersangka: Ahrie, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Eko Hadi Santoso. Slamet Uliandi kemudian ditetapkan sebagai tersangka keempat. Tirto, 6 November 2026, mencatat bahwa saat itu Polri menyatakan proses etik masih menuju persidangan. Keterangan tersebut menggambarkan situasi pada 6 November, bukan perkembangan sidang 10 November.
Penyidik menduga perkara berkaitan dengan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), termasuk pemasukan nomor telepon tanpa verifikasi prosedural dan penghapusan data elektronik. Tirto, 6 November 2026, mengutip keterangan penyidik mengenai alur persetujuan. Namun, konstruksi penyidik tetap harus diuji; status tersangka bukan putusan bersalah.
Publik perlu mengetahui peran individual Ahrie, kapasitas jabatannya saat dugaan tindakan terjadi, serta bukti yang mendasari sangkaan. Riwayat jabatan bukan bukti keterlibatan; pertanggungjawaban harus didasarkan pada tindakan dan alat bukti.
Sidang etik dan penyidikan pidana merupakan dua jalur berbeda. KKEP menilai kepatuhan anggota terhadap kode etik, sedangkan proses pidana menguji dugaan tindak pidana melalui peradilan. Putusan etik tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana. Asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan tetap dijaga.
Persoalan lebih besar adalah tata kelola penyadapan. Keabsahannya bergantung pada dasar hukum, tujuan, kewenangan, prosedur, dan pengawasan. Jika sistem digunakan di luar koridor hukum, masalahnya juga menyangkut kegagalan pengendalian kewenangan negara.
Pemeriksaan perlu mengurai rantai keputusan: siapa mengajukan, menyetujui, mengoperasikan, dan mengawasi sistem, termasuk siapa bertanggung jawab atas data. Tanggung jawab harus dibuktikan secara individual.
Polri perlu menjelaskan ruang lingkup sidang, dugaan pelanggaran, dasar pembentukan majelis, serta putusan ketika tersedia. Publik berhak memperoleh informasi yang cukup untuk menilai prosesnya. CNN Indonesia, 8 November 2026, melaporkan rencana rapat Komisi III DPR dengan Kapolri pada 12 November untuk membahas perkara ini. Pengawasan parlemen tak boleh mengintervensi penyidikan.
Sidang etik Ahrie menjadi ujian bagi Polri. Reformasi tidak dibuktikan melalui slogan bersih-bersih, melainkan keberanian membuka fakta, menguji kewenangan, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Ketika penjaga hukum diperiksa, yang dipertaruhkan adalah kesediaan institusi untuk tunduk pada hukum.
