ASKARA - Putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran mengubah polemik administratif menjadi ujian politik di DPR. Delapan partai kini dituntut menjelaskan sikap, tetapi suara kritis sejumlah elite belum tentu berarti dukungan pemakzulan. Di antara kalkulasi koalisi, prosedur konstitusi, dan kepentingan kekuasaan, pertanyaan utamanya ialah siapa berani membawa perkara ini sampai ke mekanisme pemberhentian yang sah, bukan sekadar menjadikannya komoditas politik.
DARI PUTUSAN HUKUM KE PERTARUNGAN POLITIK
Peta politik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek sengketa. ANTARA, 30 Oktober 2026, melaporkan putusan tersebut sebagai perkembangan hukum penting yang kemudian memicu respons berbagai partai di Senayan.
Namun, pembatalan dokumen administrasi tidak otomatis menggugurkan jabatan wakil presiden. Di sinilah persoalan hukum bertemu dengan kepentingan politik. Apakah putusan tersebut cukup menjadi dasar untuk menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan? Pertanyaan ini membutuhkan pengujian hukum, bukan sekadar kesimpulan politisi.
DELAPAN PARTAI, BERAGAM KEPENTINGAN
PDIP dan PKS menjadi dua kekuatan yang paling aktif mendorong pendalaman persoalan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka komunikasi politik lintas partai, sementara Sekjen PKS Muhammad Kholid meminta DPR memeriksa dokumen, menghadirkan pihak terkait, dan mendengarkan ahli hukum tata negara.
PKS bahkan mulai membangun komunikasi lintas fraksi. Mardani Ali Sera menyatakan komunikasi tersebut sedang berjalan, meskipun belum menghasilkan kesepakatan resmi. Hal ini diberitakan Inilah.com pada 7 November 2026.
Demokrat juga memperlihatkan suara kritis melalui Jansen Sitindaon yang mengemukakan kemungkinan pengunduran diri atau pemakzulan. Namun, pendapat seorang pengurus partai tidak otomatis menjadi keputusan resmi fraksi.
Dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai persoalan ini telah memasuki ranah politik negara. Sementara PKB melalui Muhammad Khozin memandang putusan MA sebagai dasar penting bagi DPR menentukan langkah. Keduanya tetap harus dibedakan antara dukungan pendalaman dan dukungan pemberhentian.
Gerindra masih menjadi variabel penting. Sebagai partai Presiden Prabowo, sikapnya akan menentukan dinamika koalisi. NasDem dan PAN juga belum menunjukkan keputusan resmi mendukung pemakzulan.
CNN Indonesia, 2 November 2026, mencatat beragam respons delapan partai tersebut. Sementara Aktual.com, 9 November 2026, mengutip Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan bahwa DPR belum mengambil keputusan resmi. Pembicaraan masih berlangsung secara informal lintas fraksi.
ANGKA KURSI BUKAN SEKADAR SKOR
DPR memiliki 580 anggota. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi membutuhkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir.
Artinya, dibutuhkan sedikitnya 387 anggota untuk memenuhi kuorum kehadiran. Angka ini bukan jumlah otomatis suara persetujuan pemakzulan.
Karena itu, menghitung dua partai kritis, tiga partai bersyarat, dan tiga partai yang berhati-hati belum cukup untuk menyimpulkan mayoritas telah terbentuk. Dukungan terhadap penyelidikan, Hak Menyatakan Pendapat, dan pemberhentian merupakan tiga hal berbeda.
PERTARUHAN PRABOWO DAN JOKOWI
Persoalan ini juga memiliki dimensi politik yang lebih luas. Gibran bukan sekadar wakil presiden, melainkan putra Joko Widodo dan pasangan politik Prabowo dalam Pilpres 2024.
Jika wacana pemakzulan berkembang, Prabowo menghadapi ujian tersendiri: mempertahankan stabilitas pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa proses hukum dan konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan koalisi.
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, sebagaimana diberitakan Langit7.id pada 9 November 2026, mendesak pimpinan partai di DPR segera mengambil sikap. Pesan tersebut penting karena ketidakpastian politik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
UJIAN KEBERANIAN DAN KONSISTENSI
Persoalan Gibran bukan sekadar siapa mendukung dan siapa menolak. Yang dipertaruhkan adalah konsistensi DPR dalam menegakkan konstitusi.
Partai politik harus membuktikan bahwa sikapnya tidak ditentukan semata-mata oleh kedekatan kekuasaan atau kepentingan elektoral. Gibran pun berhak memperoleh proses yang adil, dengan seluruh persoalan hukumnya diuji berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Pemakzulan bukan hukuman politik yang dapat dijatuhkan melalui tekanan opini. Ia merupakan mekanisme konstitusional dengan persyaratan ketat.
Pertanyaan terbesar kini bukan apakah Gibran dapat dimakzulkan, melainkan apakah DPR memiliki keberanian, bukti, dan kesungguhan untuk menguji persoalan ini secara terbuka, objektif, serta bertanggung jawab. Di situlah kualitas demokrasi dan integritas parlemen sesungguhnya dipertaruhkan.
