ASKARA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut disebut membahas dinamika politik dan hukum yang tengah menjadi sorotan publik, termasuk polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi disebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut. Namun, Kepala Negara memberikan sejumlah masukan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Situasi ini menjadi perhatian karena polemik terkait dokumen pendidikan Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik nasional. Desakan pemakzulan serta wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR turut mengemuka.
Jika benar berlanjut menjadi pengunduran diri, langkah tersebut akan membawa konsekuensi konstitusional yang harus ditempuh sesuai ketentuan UUD 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, penggantinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, dinamika yang berkembang tidak hanya menyangkut keputusan politik seorang pejabat negara, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan dan mekanisme konstitusional dalam menjaga keberlangsungan kepemimpinan nasional.
