ASKARA - Founder Linge Antara Institute, Zam Zam Mubarak, mengingatkan partai politik nasional untuk mengevaluasi sekaligus melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang mendukung bendera Bulan Bintang.
Zam Zam yang juga Ketua Umum Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Aceh Tengah itu menilai langkah tegas tersebut perlu dilakukan demi menjaga kepentingan strategis nasional.
Menurut Zam Zam, anggota DPR RI yang bergabung dalam forum bersama DPR RI pendukung bendera Bulan Bintang telah gagal mengartikulasikan perdamaian. Sikap mereka, kata dia, justru terkesan memperlemah Pemerintah Pusat.
"Pembiaran terhadap bendera Bulan Bintang yang berujung pada meninggalnya masyarakat menjadi bukti pusaran konflik dipelihara demi elektoral," ujar Zam Zam.
Ia menegaskan partai nasional harus bersikap tegas terhadap anggota DPR RI yang mendukung bendera Bulan Bintang. Sebab, menurut dia, posisi Aceh sudah final sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menyikapi situasi terkini, Zam Zam menilai pemekaran provinsi menjadi kebutuhan mendesak. Pemekaran, kata dia, diperlukan dalam percepatan penanganan bencana, sekaligus menjaga kepentingan strategis nasional.
"Wilayah Tengah Aceh punya trauma konflik yang panjang," ujar Zam Zam.
Karena itu, ia menilai pemekaran bukan sekadar soal administratif, tetapi juga langkah untuk mempercepat kehadiran negara, terutama saat bencana, serta memastikan wilayah Tengah Aceh tidak lagi terjebak dalam pusaran konflik.
Zam Zam juga mengingatkan agar sejarah para pahlawan yang telah mempertahankan Merah Putih di Aceh tidak dilupakan.
"Jangan lupakan sejarah para pahlawan yang telah mempertahankan Merah Putih di Aceh," katanya.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari anggota DPR RI maupun partai politik nasional terkait pernyataan Zam Zam Mubarak tersebut.
