OLEH: JAYA SUPRANA
ASKARA - Selamat datang, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Baru dilantik pada 1 Oktober 2026 sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beliau langsung disambut harapan besar dari rakyat. Harapan itu kini menjadi wacana yang paling viral: SIM berlaku seumur hidup.
Wacana ini memang belum menjadi kebijakan resmi. Korlantas Polri menegaskan hingga hari ini masa berlaku SIM masih 5 tahun sesuai UU No. 22 Tahun 2009. Tapi justru di situlah letak pujian kita: seorang Kapolri baru berani membuka wacana yang selama puluhan tahun dianggap tabu.
Mengapa rakyat begitu mendukung? Karena survei Voxpol Center pada Oktober 2026 menunjukkan 94,5% responden setuju SIM berlaku seumur hidup. Itu bukan angka kecil. Itu adalah jeritan rakyat.
Rakyat lelah. Setiap 5 tahun harus antre, foto ulang, tes psikologi, tes kesehatan, bayar PNBP, bayar ini-itu, dan selalu dihantui rasa takut dipersulit. Padahal, bisa mengemudi itu bukan seperti susu yang kedaluwarsa. Sekali orang bisa mengemudi dengan baik, kemampuan itu tidak hilang dalam 5 tahun. Yang hilang adalah uang dan waktu rakyat.
Kalau KTP bisa berlaku seumur hidup, kenapa SIM tidak? KTP adalah identitas. SIM juga identitas kompetensi. Kalau seseorang melanggar lalu lintas, cabut saja SIM-nya. Kalau seseorang sakit dan tidak layak mengemudi, cabut saja SIM-nya. Tidak perlu menghukum jutaan pengemudi yang taat hanya karena kalender berjalan 5 tahun.
Inilah yang membuat wacana Kapolri Suyudi terasa revolusioner: beliau berpikir seperti pelayan, bukan seperti penguasa. Polri Bersama Masyarakat, bukan Polri di atas masyarakat. Dan dari SIM seumur hidup ini, kami rakyat menitipkan harapan yang lebih besar lagi. Jangan sampai DPR menghambat UU yang baru!
Semoga keberanian ini disusul dengan peniadaan pajak-pajak yang tidak perlu dan membebani rakyat.
PBB, misalnya. Rakyat sudah membeli tanah dengan uangnya sendiri, sudah bayar BPHTB, sudah bayar notaris, kenapa setiap tahun harus bayar lagi hanya karena tanahnya masih ada? Itu seperti menyewa tanah sendiri kepada negara.
Pajak makanan-minuman di restoran dan warung, juga memberatkan. Rakyat makan untuk hidup, bukan untuk mewah. Kenapa setiap suap nasi harus dipajaki dua kali: pajak restoran dan PPN?
Pajak Hiburan juga absurd dan lebai banget . Mosok sudah membayar tiket nonton Dangdut masih harus bayar pajak lagi ! Begitu juga berbagai retribusi dan pungutan yang hanya membuat birokrasi gemuk tapi pelayanan tetap kurus.
Kami tahu, Kapolri tidak mengurus pajak. Pajak urusan Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Tapi semangatnya sama: negara harus berhenti mempersulit rakyatnya sendiri.
Jika SIM bisa seumur hidup, kenapa negara tidak bisa lebih hemat, lebih sederhana, ebih percaya pada rakyatnya? Jangan boroskan uang rakyat untuk membayar gaji mahal para komisaris, kepala badan, anggota Wantimpres, staf ahli, staf khusus dan sejenisnya.
Terima kasih, Kapolri Suyudi, karena telah memulai dari hal yang paling dekat dengan rakyat : SIM. Lanjutkan. Sederhanakan. Percayalah, rakyat yang dimudahkan urusannya akan lebih mencintai polisinya, dan lebih mencintai negaranya
