ASKARA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun akan dievaluasi. Keluarga yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan diarahkan keluar dari program dan didorong menjadi mandiri melalui bantuan pemberdayaan usaha.
Penegasan tersebut disampaikan Marwan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Samosir dalam rangka Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kamis (5/11).
Kegiatan yang berlangsung di Hutaraja, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, itu juga diisi dengan sosialisasi Sekolah Rakyat serta penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Marwan mengakui, kunjungannya ke Samosir terbilang terlambat meskipun dirinya telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode.
“Saya sebenarnya malu datang ke sini karena sudah tiga periode. Saya mengunjungi Samosir terakhir pada saat periode pertama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Marwan menekankan bahwa kebijakan bantuan sosial ke depan harus semakin tepat sasaran. Prioritas bantuan diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan masyarakat terdampak bencana.
Ia menyayangkan masih adanya masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi tetap menerima bantuan sosial. Sebaliknya, warga yang benar-benar miskin justru belum tersentuh bantuan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari ketidakakuratan data penerima manfaat.
Terkait PKH, Marwan menegaskan bahwa penerima yang telah mendapatkan bantuan lebih dari lima tahun akan dievaluasi. Keluarga yang sudah dinilai mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari program agar bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
“Penerima PKH di atas lima tahun akan kita berhentikan. Mereka yang sudah diberhentikan karena lima tahun, kemudian disiapkan keluarga lain yang memang patut menerima PKH,” katanya.
Meski demikian, penghentian bantuan tidak semata-mata dilakukan tanpa upaya pemberdayaan. Marwan menegaskan, keluarga penerima manfaat yang memiliki potensi usaha perlu mendapatkan pendampingan dan bantuan permodalan agar mampu berdiri secara ekonomi.
“Kita bantu supaya bisa berhenti dari PKH dan berupaya menjadi orang yang lebih sejahtera melalui bantuan permodalan usaha,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar setiap tahun untuk bantuan permodalan usaha bagi keluarga penerima manfaat yang diarahkan menuju kemandirian ekonomi.
Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial, Marwan menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan Kementerian Sosial agar program bantuan tidak justru menyulitkan masyarakat yang membutuhkan.
“Saya di Komisi VIII terus mengawal dan tidak membiarkan kementerian berlaku kejam kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Samosir Berharap Jumlah Penerima PKH Berkurang
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sosial Kabupaten Samosir, Hans Sidabutar, menyambut positif kunjungan Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut. Ia berharap kehadiran pimpinan di tingkat pusat dapat membawa dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Samosir.
“Kehadiran Ketua Komisi VIII DPR RI ini membawa harapan yang luar biasa. Setiap pimpinan yang datang ke Samosir pasti meninggalkan hal-hal yang baik, sehingga ke depan Samosir bisa naik kelas,” ujarnya.
Hans juga berharap jumlah KPM PKH di Kabupaten Samosir semakin berkurang setiap tahun. Menurutnya, berkurangnya penerima bantuan seharusnya menjadi indikator meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, bukan karena masyarakat kehilangan hak atas bantuan yang masih dibutuhkan.
“Harapan saya, KPM PKH ini tidak bertambah tahun depan, tetapi semakin berkurang. Dengan demikian, perekonomian kita bisa naik kelas. Jangan selamanya berebut menjadi penerima bansos dari pemerintah,” katanya.
Ia turut berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus didorong melalui berbagai program pemberdayaan.
Hans menilai, kawasan Danau Toba yang berstatus destinasi pariwisata super prioritas memiliki peluang besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Samosir.
“Kawasan Danau Toba adalah destinasi super prioritas dan mungkin akan menjadi wisata kelas premium. Kita aminkan saja itu. Peluang yang ada ke depan harus dimanfaatkan,” ujarnya.
DPRD Soroti Kemampuan Fiskal Daerah
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Samosir dari Fraksi PKB, Nasip Simbolon, menilai kehadiran Marwan Dasopang menjadi momentum penting untuk membahas keberlanjutan program PKH dan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat.
Ia mengatakan, pengurangan jumlah penerima bantuan berdasarkan desil ekonomi perlu mendapat perhatian, terutama jika terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
Nasip juga menyoroti kondisi keuangan Kabupaten Samosir yang semakin terbatas akibat penurunan kemampuan fiskal daerah setiap tahun.
“Kami berharap kebijakan yang diambil pemerintah pusat, termasuk DPR RI, tidak mengorbankan pemerintah kabupaten yang kemampuan keuangannya rendah, termasuk Samosir,” ujarnya.
Menurut Nasip, masyarakat yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial kerap mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Padahal, proses pendataan dan penetapan penerima manfaat dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial.
Karena itu, ia berharap kebijakan pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kondisi daerah, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan sosial.
Salurkan Bantuan Usaha dan Bantuan untuk Gereja
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Marwan Dasopang didampingi Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon serta anggota DPRD Samosir dari Fraksi PKB, Pantas Limbong, Noni Situmorang, dan Erwin Nainggolan, menyerahkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) kepada tiga penerima manfaat.
Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp5 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada Aspani Sinabutar untuk usaha pertanian, Remida Rumapea untuk usaha pertanian kopi, serta Dorlan Hutasoit untuk pengembangan usaha warung kelontong.
Bantuan ini diharapkan menjadi modal pengembangan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus membuka jalan bagi penerima manfaat untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Usai menyerahkan bantuan PPSE, Marwan Dasopang melanjutkan kunjungannya dengan memberikan bantuan sebesar Rp50 juta kepada Gereja HKBP Bolon Pangururan.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta mendorong masyarakat Samosir menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri.
