ASKARA - Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) bukan sekadar persoalan kendaraan yang kelebihan ukuran dan muatan. Di balik kerusakan jalan, kecelakaan fatal, hingga hilangnya nyawa manusia, terdapat persoalan lebih besar yang selama ini dinilai belum disentuh secara serius: tanggung jawab korporasi pemilik barang dan lemahnya penegakan hukum pemerintah.
Analis kebijakan transportasi sekaligus advokat, Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH, menegaskan bahwa tanggung jawab atas penggunaan truk ODOL tidak boleh terus-menerus dibebankan hanya kepada pengemudi.
Menurut Tigor, perusahaan pemilik barang yang menggunakan jasa angkutan juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memesan, mengendalikan, atau membiarkan distribusi barang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan.
"Selama ini, setiap terjadi kecelakaan lalu lintas, pengemudi menjadi pihak yang paling mudah disalahkan. Padahal, ada perusahaan pemilik barang, operator angkutan, dan pihak-pihak lain yang turut menentukan bagaimana proses pengangkutan itu berlangsung," demikian pandangan Tigor dalam siaran persnya, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, praktik penggunaan truk ODOL memperlihatkan adanya persoalan dalam rantai bisnis distribusi barang. Perusahaan pemilik produk mungkin tidak memiliki truk maupun mempekerjakan sopir secara langsung, tetapi dapat memiliki kendali ekonomi melalui penentuan jumlah muatan, target pengiriman, rute, waktu, hingga biaya transportasi.
Tigor menyebut posisi tersebut sebagai economic controller atau pengendali ekonomi. Karena itu, menurut dia, perusahaan pemilik barang tidak semestinya begitu saja melepaskan tanggung jawab kepada perusahaan transporter atau pengemudi.
"Perusahaan yang menentukan berapa banyak barang harus diangkut, seberapa cepat harus sampai, dan berapa murah biaya pengirimannya juga harus ikut bertanggung jawab apabila kebijakan distribusinya mendorong terjadinya pelanggaran hukum," tegasnya.
Keseriusan Tigor memperjuangkan persoalan ODOL juga diwujudkan melalui gugatan perdata terhadap PT Tirta Investama, produsen air minum AQUA, dengan Menteri Perhubungan sebagai Turut Tergugat.
Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2026 dan tercatat dengan Nomor Perkara 643/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL, mulai 30 Juni 2026.
Dalam gugatan itu, Tigor meminta pengadilan menyatakan penggunaan truk ODOL yang didalilkannya sebagai pelanggaran hukum serta menghukum PT Tirta Investama membayar Rp1 triliun kepada negara.
Dana tersebut dimaksudkan untuk mendukung preservasi dan perbaikan jalan yang menurut dalil gugatannya mengalami kerusakan akibat penggunaan kendaraan ODOL.
Tigor menegaskan, gugatan tersebut merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mendorong penegakan hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.
Ia juga menyoroti bahwa selama bertahun-tahun, penanganan kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL cenderung berhenti pada pengemudi. Sementara tanggung jawab perusahaan pemilik kendaraan, operator, maupun pemilik barang yang menggunakan jasa pengangkutan dinilai belum mendapat perhatian sebanding.
Menurut Tigor, persoalan ODOL memiliki konsekuensi luas. Kendaraan dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan dapat mengganggu kemampuan pengereman, kestabilan kendaraan, serta meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalan menurun, tanjakan, dan jalur padat.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga negara yang harus mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Ia mengutip data Kementerian PUPR yang disebut mencatat kebutuhan anggaran perbaikan jalan akibat dampak kendaraan ODOL mencapai Rp43 triliun setiap tahun. Sementara itu, angka korban kecelakaan yang dikaitkan dengan ODOL juga menjadi perhatian serius dalam data yang disampaikannya.
Tigor turut menyinggung sejumlah kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut barang, termasuk insiden truk pengangkut AQUA di kawasan Sibolangit, Sumatera Utara, pada 17 Juli 2026. Dalam peristiwa tersebut, tujuh kendaraan lain dilaporkan terlibat dalam tabrakan beruntun setelah truk mengalami dugaan kegagalan pengereman. Empat orang meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka berat.
Menurut Tigor, peristiwa semacam itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh mata rantai tanggung jawab pengangkutan barang, bukan sekadar mencari pihak yang berada di balik kemudi.
Tigor mengingatkan bahwa larangan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dimensi dan muatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain melalui ketentuan Pasal 169 dan Pasal 277.
Namun, ia mempertanyakan mengapa praktik ODOL masih mudah ditemukan di jalan raya dan jalan tol, meskipun regulasi telah berlaku sejak 2009.
Ia juga menyoroti peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE HUB) oleh Kementerian Perhubungan pada 10 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya menuju Zero ODOL pada 2027.
Menurutnya, penggunaan teknologi pengawasan merupakan langkah yang dapat mendukung penegakan hukum. Namun, teknologi tidak akan cukup apabila tidak diikuti tindakan nyata dan konsisten terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.
Tigor bahkan mengusulkan istilah NOL ODOL sebagai penegasan bahwa kendaraan dengan dimensi dan muatan melanggar ketentuan tidak boleh lagi diberi ruang beroperasi.
Jangan Biarkan Tanggung Jawab Berhenti di Sopir
Dalam argumentasi hukumnya, Tigor merujuk antara lain pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas perbuatan pihak yang berada dalam hubungan tertentu.
Ia juga mengangkat ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bagian dari argumentasi mengenai tanggung jawab produsen dan pembatasan pengalihan tanggung jawab.
Menurut Tigor, prinsip Chain of Responsibility atau rantai tanggung jawab perlu diterapkan secara lebih menyeluruh. Artinya, pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada pengemudi, tetapi juga harus menelusuri peran operator, pemilik kendaraan, perusahaan logistik, hingga pemilik barang apabila ditemukan bukti keterlibatan atau kelalaian masing-masing.
Tentu, penentuan tanggung jawab hukum setiap pihak harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang berlaku.
"Keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi efisiensi biaya distribusi. Jangan sampai ketika terjadi kecelakaan, sopir menjadi satu-satunya pihak yang menanggung akibat, sementara pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan pengangkutan justru lepas dari tanggung jawab," menjadi pesan utama kritik Tigor.
Baginya, persoalan ODOL bukan hanya tentang berat muatan atau panjang kendaraan. Ini menyangkut keberanian negara menegakkan hukum, tanggung jawab dunia usaha, dan hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara aman.
Sebab, jalan raya merupakan fasilitas publik, bukan tempat bagi kepentingan bisnis untuk mengabaikan keselamatan manusia.
