ASKARA - Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki babak politik-konstitusional. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, mendesak DPR segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut.
Menurut Yulius, dua putusan pengadilan itu harus menjadi perhatian serius parlemen. DPR dinilai tidak perlu kembali mengulang penyelidikan faktual terhadap dokumen dan bukti yang telah tercatat dalam proses persidangan. Kini, yang dibutuhkan adalah keberanian DPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
"Persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan menggantung. DPR harus mengambil sikap melalui mekanisme konstitusi. Putusan MK dan MA sudah memberikan bahan hukum yang perlu ditindaklanjuti secara serius," demikian sikap Yulius dalam rilis media di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yulius menegaskan, dorongan penggunaan HMP bukan berarti DPR dapat secara sepihak memberhentikan Wakil Presiden. Seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan UUD 1945, termasuk pemeriksaan dan putusan MK sebelum usul pemberhentian dibawa ke MPR.
Dua Putusan, Satu Persoalan Konstitusional
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara perselisihan hasil pemilu tersebut. Penilaian mengenai keabsahan dan terpenuhinya persyaratan calon harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan dalam lingkup administrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Putusan MA tersebut dilaporkan menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum. Meski demikian, perkara tersebut merupakan sengketa tata usaha negara dan tidak dengan sendirinya membatalkan jabatan Wakil Presiden.
Bagi Yulius, rangkaian perkembangan hukum tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi DPR untuk memasuki tahap pembahasan politik-konstitusional.
Jangan Biarkan DPR Berdiam Diri
Yulius meminta anggota DPR menggunakan kewenangan pengawasan dan hak konstitusional parlemen untuk memberikan kepastian atas polemik yang terus menjadi perhatian masyarakat.
Ia menilai, mengulang pemeriksaan terhadap dokumen dan fakta yang telah muncul dalam persidangan justru berpotensi memperpanjang ketidakpastian.
Meski demikian, pengajuan HMP tetap harus memenuhi tata tertib DPR. Usulan tersebut sekurang-kurangnya diajukan 25 anggota DPR dengan disertai materi dan bukti yang sah. Selanjutnya, usulan dibahas melalui mekanisme kelembagaan dan memperoleh persetujuan rapat paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila DPR menyatakan terdapat dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, pendapat tersebut harus dimintakan pemeriksaan kepada MK melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945.
Permintaan pemeriksaan kepada MK harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
MK kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian sesuai persyaratan kuorum dan persetujuan yang ditentukan konstitusi. Wakil Presiden juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
MPR dan Mekanisme Pengisian Jabatan
Yulius juga mengingatkan bahwa apabila proses konstitusional berujung pada pemberhentian Wakil Presiden dan terjadi kekosongan jabatan, mekanisme pengisian posisi tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan itu, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, pembicaraan mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran tidak boleh mendahului proses hukum dan konstitusional yang harus ditempuh.
Bagi Yulius, persoalan ini bukan sekadar pertarungan politik atau kepentingan kelompok. Lebih dari itu, polemik tersebut menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap putusan pengadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Ia mendorong DPR tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pesan utamanya, DPR harus berani menggunakan kewenangan konstitusionalnya, MK harus menjalankan fungsi pengujian sesuai mandat UUD 1945, dan MPR harus menghormati seluruh tahapan yang telah ditentukan.
Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada pejabat yang berada di atas konstitusi. Namun, tidak seorang pun juga boleh diberhentikan dari jabatannya tanpa melalui prosedur hukum dan konstitusional yang sah.
