ASKARA - Dunia usaha membutuhkan lebih dari sekadar pasar yang besar dan dukungan investasi. Kepastian hukum, institusi negara yang independen, serta kebijakan yang transparan menjadi fondasi agar ekonomi tumbuh dan pelaku usaha dapat berkompetisi secara sehat.
Peringatan itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., melalui tulisan berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis. Ia mengingatkan bahwa praktik kekuasaan yang mengabaikan aturan dan mengutamakan kepentingan elite dapat merusak iklim usaha sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi.
Didik menegaskan, negara seharusnya menjaga keadilan dalam persaingan, bukan menciptakan ketidakpastian melalui kebijakan yang berubah mengikuti kepentingan politik.
“Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktik bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis,” tulisnya.
Mengacu pada pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail, Didik menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas institusi politik dan ekonominya. Ketika kekuasaan terkonsentrasi dan mekanisme pengawasan melemah, ruang bagi penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka.
Ia juga mengkritik kepemimpinan yang terlalu bertumpu pada keputusan personal dan mengabaikan masukan para ahli. Budaya asal bapak senang (ABS), menurutnya, dapat membuat informasi dari lapangan tidak tersampaikan secara jujur. Akibatnya, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan laporan yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
Kolusi Politik dan Bisnis Mengancam Persaingan
Didik turut menyoroti hubungan yang terlalu dekat antara pemegang kekuasaan dan kelompok bisnis tertentu. Kedekatan tersebut berpotensi melahirkan kolusi, monopoli, pemburuan rente, hingga penguasaan kebijakan publik untuk kepentingan segelintir pihak.
Ia mengingatkan bahaya bercampurnya kepentingan penguasa dan pengusaha dalam satu lingkaran. Kondisi yang ia sebut sebagai munculnya sosok “penguasaha” itu dapat memicu konflik kepentingan, terutama ketika kewenangan publik digunakan untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak tertentu.
Dalam situasi demikian, keberhasilan bisnis tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kompetensi, inovasi, dan daya saing, melainkan berisiko bergantung pada kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Didik juga menekankan pentingnya mengembalikan peran teknokrat, akademisi, dan para ahli dalam penyusunan kebijakan. Keputusan ekonomi harus berlandaskan data, kajian ilmiah, serta perhitungan risiko, bukan semata-mata intuisi pemimpin atau kepentingan politik jangka pendek.
Menurutnya, inovasi dan kreativitas membutuhkan ruang kebebasan. Persaingan dan pembaruan merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi modern. Karena itu, kritik dan gagasan berbeda semestinya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan ancaman bagi kekuasaan.
Institusi Independen Menjadi Kunci Kepercayaan
Dalam konteks Indonesia, Didik mengkritisi perkembangan tata kelola pemerintahan, termasuk mekanisme pengawasan antarlembaga, peran parlemen, dan efektivitas oposisi pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia juga menyinggung dugaan penyalahgunaan institusi negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan dan memperoleh manfaat.
Meski demikian, setiap dugaan harus diuji melalui proses hukum yang independen dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Bagi dunia usaha, persoalan ini bukan sekadar dinamika politik. Independensi aparat penegak hukum dan kepastian perlindungan hukum turut menentukan kepercayaan investor. Ketika hukum dipersepsikan tidak berjalan secara adil, risiko usaha meningkat dan keberanian untuk berinvestasi dapat terpengaruh.
Didik juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kekuasaan. Demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan lembaga formal, tetapi membutuhkan partisipasi publik untuk memastikan pemerintah tetap bekerja dalam koridor konstitusi.
Ia turut menyinggung dinamika wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode serta sikap politik Megawati Soekarnoputri dalam perkembangan isu tersebut.
Pada akhirnya, pesan Didik bertumpu pada satu prinsip: ekonomi yang sehat membutuhkan institusi negara yang sehat. Pemerintah harus menjamin kepastian hukum, menjaga persaingan usaha, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Politik semestinya menjadi sarana membangun kesejahteraan. Jika kekuasaan justru merusak aturan main dan melemahkan institusi, bukan hanya dunia usaha yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif.
