ASKARA - Polemik Patriot Bond dan Merah Putih Bond mulai bergeser dari sekadar soal pembiayaan pembangunan. Kini, perhatian ikut tertuju pada pertanyaan yang lebih sensitif: sejauh mana investor mendapat perlindungan hukum dan kapan negara tetap berwenang menelusuri asal-usul dana?

Pengamat politik dan kebijakan publik Samuel Silaen menilai Patriot Bond pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk menghimpun dana domestik. Namun, menurutnya, kepastian hukum bagi investor harus berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Persoalan utama bukan terletak pada keberadaan Patriot Bond sebagai instrumen pembiayaan negara. Pemerintah memang membutuhkan instrumen yang mampu menghimpun dana domestik untuk mendukung pembiayaan pembangunan,” kata Samuel kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Samuel, yang tidak boleh luput adalah asal-usul dana. Transaksi yang dilakukan melalui mekanisme resmi tidak otomatis membuat sumber dana tersebut menjadi sah apabila kemudian terbukti berasal dari tindak pidana.

Uang Berubah Bentuk, Asal-Usul Tak Otomatis Hilang

Samuel mencontohkan kemungkinan dana hasil korupsi digunakan untuk membeli surat berharga negara.

Dalam kondisi tersebut, uang memang berubah bentuk menjadi aset finansial. Namun, perubahan bentuk tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang melekat pada asal-usul harta.

“Kalau uang hasil tindak pidana kemudian dibelikan instrumen keuangan, yang berubah adalah bentuk asetnya. Asal-usul dananya tidak otomatis berubah,” ujarnya.

Karena itu, Patriot Bond tidak cukup dilihat dari perspektif investasi dan pasar keuangan. Instrumen tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Samuel, sistem hukum harus tetap memiliki ruang untuk menelusuri aliran dana, perubahan bentuk aset serta hubungan antara satu transaksi dengan transaksi lainnya apabila terdapat indikasi tindak pidana.

Pasal 50A Jadi Sorotan

Perdebatan semakin menarik ketika dikaitkan dengan pengujian sejumlah ketentuan Pasal 50A UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di Mahkamah Konstitusi.

Samuel menyoroti ketentuan terkait data dan informasi transaksi, terutama batas penggunaannya sebagai dasar perpajakan maupun alat bukti dalam proses hukum.

Ia mengingatkan agar norma tersebut tidak ditafsirkan sebagai pemberian kekebalan terhadap aset yang kemudian terbukti berkaitan dengan tindak pidana.

“Pasal 50A ayat (6) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Patriot Bond tidak dapat disita atau dirampas,” katanya.

Karena itu, menurut Samuel, perlindungan hukum terhadap investor tidak semestinya diterjemahkan sebagai perlindungan terhadap aset yang terbukti berasal dari kejahatan.

Jangan Sampai Investasi Jadi 'Jas Hujan' Dana Ilegal

Samuel menilai ada dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan.

Di satu sisi, investor yang menggunakan dana legal, memenuhi prosedur dan bertindak dengan itikad baik membutuhkan kepastian hukum. Perlindungan tersebut penting agar kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembiayaan negara tetap terjaga.

Di sisi lain, negara tidak boleh kehilangan kemampuan untuk mengejar aset hasil kejahatan hanya karena aset tersebut telah masuk ke sistem keuangan formal.

“Perlindungan terhadap transaksi yang sah jangan sampai berubah menjadi perlindungan terhadap asal-usul dana yang tidak sah,” tegasnya.

Dengan kata lain, menurut Samuel, surat berharga tidak boleh berubah menjadi 'jas hujan' bagi uang bermasalah.

Tiga Pertanyaan Sederhana

Samuel menyebut ada tiga pertanyaan yang semestinya selalu melekat dalam pembahasan Patriot Bond: siapa yang membeli, dari mana sumber dananya, dan apakah perlindungan hukum tetap berada dalam koridor kepentingan publik?

Jika ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab secara transparan, Patriot Bond dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang kuat sekaligus kredibel.

Sebaliknya, apabila sistem terlalu longgar terhadap asal-usul dana, risiko yang muncul bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut reputasi pasar keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Karena itu, Samuel mendorong penerapan due diligence, transparansi, pengawasan transaksi berisiko dan penelusuran sumber dana secara proporsional.

“Bagi negara, tantangannya bukan sekadar menciptakan instrumen yang menarik bagi investor. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan Patriot Bond menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang kuat secara ekonomi, jelas secara hukum, kredibel di mata investor, sekaligus tertutup bagi praktik pencucian uang,” pungkasnya.

Pada akhirnya, perdebatan Patriot Bond bukan sekadar soal siapa yang membeli surat utang negara. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah dari mana uang itu datang dan apakah negara masih memiliki kewenangan untuk mengejarnya ketika ternyata berasal dari kejahatan.