ASKARA - Di tengah perayaan momentum kemerdekaan, Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, melontarkan kritik dan otokritik paling komprehensif tentang arah perekonomian Indonesia.

Tampil dalam program Talk Highlight Radio Elshinta 90 FM Jakarta yang dipandu Mas Deri, Rabu (12/8), Prof. Rokhmin tidak hanya menyoroti angka pertumbuhan 5,12 persen yang kalah jauh dari Vietnam 8,4 persen, tetapi juga membongkar akar masalahnya yang menurutnya sudah akut: dari sawah yang terlalu kecil, pabrik yang tutup, hingga kebijakan fiskal yang membuat investor worry.

Dari dua sisi persoalan teknis dan non-teknis, kata dia, harus diselesaikan bersamaan jika Indonesia benar-benar ingin lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Rumus Teknis Yang Dilupakan

Menurutnya sudah baku di ilmu ekonomi pembangunan. Ada empat syarat teknis yang harus dipenuhi pemerintah di semua sektor, baik pertanian, kelautan, maupun manufaktur.

Syarat pertama adalah skala ekonomi. Ia mengutip penelitian IPB dan FAO tahun 2016 tentang usaha padi sawah. Untuk bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp14 juta per orang per bulan, seorang petani minimal harus menggarap lahan 3 hektar.

"Fakta di lapangan petani sawah itu rata-rata garapnya hanya 0,4 hektar. Jadi siapapun kepala daerahnya, menterinya, presidennya, kalau petani itu menggarapnya hanya 0,4 ya tetap miskin," tegas Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini dengan nada prihatin.

Artinya, kemiskinan petani bukan soal bantuan, melainkan soal struktur yang tidak ekonomis.

Syarat kedua adalah teknologi. Ia menunjuk Cina dan Vietnam yang sudah sangat maju. Negara-negara itu sudah menggunakan teknologi modern, mekanisasi, dan digitalisasi untuk menggarap lahan-lahan pertanian yang remote dan marginal. Sementara Indonesia masih tertinggal.

Syarat ketiga adalah yang paling ia tekankan: Integrated Supply Chain Management System atau sistem pengelolaan rantai pasok terpadu dari hulu sampai hilir.

"Kalau di perikanan tangkap teknik penangkapannya harus dibenahi. Sisi hulunya sarana produksi harus benar-benar disiapkan yang berkualitas, murah dan tersedia anytime," jelasnya.

Tidak berhenti di situ, di sisi hilir harus ada penguatan industri pengolahan dan pengemasan serta jaminan pasar. "Makanya kita harus memproduksi barang dan jasa baik di pertanian, kelautan, maupun manufaktur itu harus yang berdaya saing," ujarnya.

Syarat keempat adalah keberlanjutan. Pembangunan tidak boleh menabrak lingkungan. Ia secara spesifik menyinggung pembabatan rawa lindung dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan.

"Itu nggak boleh ya," katanya singkat namun tegas.

Faktor Non-teknis

Jika empat pilar teknis itu adalah mesin, maka faktor non-teknis adalah bahan bakarnya. Dan di sinilah, menurut Prof. Rokhmin, masalah terbesar Indonesia berada.

"Dari sisi non-teknis yang utama adalah sekarang itu terciptanya iklim investasi yang kondusif," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu.

Ia kemudian membeberkan data yang ia baca dari Harian Kompas: Ada 100 pengusaha Cina yang income-nya keluar dari Indonesia. Perusahaan otomotif Jepang di Karawang juga ramai-ramai hengkang.

Penyebabnya bukan upah murah, melainkan tiga hal: kebijakan yang berubah-rubah, perizinan yang lama sekali, dan premanisme yang makin bergejala.

Ia mengaku baru semalam ngobrol dengan pengusaha asal Cina yang mengeluhkan hal yang sama. "Gimana sih rubah-rubah perizinan lama sekali, infrastruktur kurang memadai," kata pengusaha itu kepadanya.

Belum lagi produktivitas tenaga kerja yang menurutnya mohon maaf masih rendah.

Kombinasi itu membuat Indonesia kalah bersaing. Ia mengaku ngeri melihat data kuartal terakhir: Vietnam tumbuh 8,4 persen, Indonesia hanya 5,12 persen. Padahal potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurutnya bisa mencapai 10 persen per tahun.

Akar dari iklim investasi buruk itu, kata dia, adalah kepastian hukum dan konflik kepentingan. "Banyak pejabat dari pusat ikut bisnis, ikut caleg-caleg gitu jadi membuat kebijakan," bongkarnya.

Bom Waktu Fiskal

Bagian paling tajam dari wawancara ini adalah ketika Prof. Rokhmin menyinggung kredibilitas fiskal.

Ia menyebut ruang fiskal Indonesia sangat terbatas, hanya Rp3.900 triliun. Namun penggunaannya justru tidak efisien dan sangat sensitif bagi investor dalam dan luar negeri.

Contoh paling nyata adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Di seluruh dunia entah itu Amerika, Brazil, Korea, Cina melaksanakan program MBG budget-nya itu tidak lebih dari 0,5 persen APBN. Kita 7 persen," ujarnya.

Ia merinci, 7 persen itu setara Rp35 triliun dari APBN. Kenapa bisa bengkak? "Di sana tidak diproyekkan, tidak dikorupsi. Benar-benar di sana tidak harus seluruh negara mendapatkan makan gizi gratis. Tetapi dipilih saja mana sekolah yang strategisnya tinggi," jelasnya.

Di Indonesia, program itu diproyekkan ke semua sekolah. "Itu contoh kenapa para pengusaha investor itu menjadi sangat worry dengan kredibilitas fiskal kita," tegasnya.

Kekhawatiran investor semakin menjadi setelah adanya isu independensi Bank Indonesia. Pengunduran diri pejabat di bank sentral, menurutnya, sangat mengkhawatirkan pasar.

Negara Rapuh Karena Konsumsi

Prof. Rokhmin kemudian masuk ke rumus makro yang menurutnya dilupakan banyak pengambil kebijakan.

"Itu rapuh, jadi dalam fungsi pertumbuhan yaitu investasi, ekspor, konsumsi dan impor. Kalau negara ingin maju itu harusnya investasi, produksi dan ekspornya harus tinggi. Bukan dengan konsumsi," paparnya.

"Jadi yang harus dikuatkan ke depan itu adalah sektor manufaktur industri. Baik di pertanian, kelautan, SDM dan seterusnya."

Ia mengutip rumus baku para ekonom dunia: Suatu negara kalau ingin maju, minimal sumbangan sektor manufakturnya harus 30 persen terhadap PDB.

Indonesia justru mengalami deindustrialisasi yang mengerikan. Pada tahun 1996, kontribusi manufaktur Indonesia sebenarnya sudah mencapai 29 persen, hampir memenuhi syarat negara maju. Namun sejak krisis 1998, angka itu turun terus.

"Kita tuh sekarang 18 persen. Tahun sembilan enam sebenarnya sudah mencapai 29. Jadi syarat minimumnya kan 30, cuma sejak 96 kita turun terus, sekarang 18 persen," ungkapnya prihatin.

Momentum Kemerdekaan Untuk Genjot Manufaktur

Di segmen terakhir, Prof. Rokhmin memberikan resep penutup yang ia sebut sebagai momentum kemerdekaan.

"Kalau kita ingin benar-benar menjadikan momentum kemerdekaan, kita perbaiki iklim investasi, penegakan hukum, keadilan, kepastian dan seterusnya," katanya.

"Lalu pada saat yang sama kita genjot tuh industri manufakturnya di semua sektor sumber daya alam maupun non sumber daya alam," kata Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini.

Sebuah pesan yang sederhana, namun menampar: Tanpa skala ekonomi, teknologi, rantai pasok terpadu, keberlanjutan, kepastian hukum, kredibilitas fiskal, dan manufaktur yang kuat, kemerdekaan ekonomi hanya akan menjadi jargon. Dan angka 10 persen pertumbuhan itu akan tetap menjadi potensi di atas kertas.

Indonesia Kaya Raya Tapi Terjerat Mafia Impor Dan Krisis Sampah

Fakta mencengangkan, Prof. Rokhmin mengungkapkan, di satu sisi Indonesia super kaya SDA, di sisi lain masih jadi negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, Teluk Jakarta dan Bali sudah melebihi daya dukung lingkungan sejak tahun 2000.

Prof. Rokhmin Dahuri tersebut menyebut korupsi sebagai biang kerok. "Impor 4,7 juta ton dapat belasan triliun. Emas 76 Kg, korupsi 300 triliun, Pertamina 1.000 triliun. Jadi kita kaya raya Pak," ujarnya, seraya mendoakan pemerintahan Prabowo bisa menegakkan hukum.

Syarat negara maju, menurutnya, pemerintah harus ikhlas, cerdas, baik dan strong. Padahal inovasi sudah ada: bersama ITS Surabaya, 5 tahun terakhir telah dikembangkan kapal ikan tenaga surya dan hidrogen. Namun terbentur kebijakan.

"Banyak oknum pemerintah kecanduan impor. Di dalam impor itu ada impor fee, saya dengar beras tiap impor pengkhianat bangsa baik pengusaha maupun oknum pejabat dapat 2.000 rupiah per kilo," ungkapnya.

Untuk lingkungan, Prof. Rokhmin sudah punya rumusan kemampuan asimilasi perairan seperti Teluk Jakarta dan Bali. Kebijakan harus science base. Limbah B3 wajib dilarang, limbah organik masih bisa dikelola.

"Sejak awal 2000 sampah sudah numpuk di mana-mana," katanya. Solusinya adalah ekonomi sirkular dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan teknologi terbaru Waste to Energy.

"Saya saksikan sendiri di Makassar dengan bantuan Korea sudah terbangun pembangkit listrik dari sampah. Harusnya Bali dan seluruh Pemda menerapkan. Sampah tidak jadi limbah tapi jadi berkah, jadi energi dan pupuk," pungkasnya.