ASKARA-Masalah sampah di kawasan wisata internasional Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sorotan Komisi VII DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati prihatin dengan persoalan sampah di sana dan menilai persoalan sampah di kawasan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. "Diperlukan kolaborasi lintas sektor karena kawasan Gili Tramena juga berada dalam wilayah konservasi. Mudah-mudahan ada solusi penanganan sampah selain berbasis WtE (Waste to Energy) atau teknologi pengolahan mengubah sampah menjadi energi yang diterapkan di provinsi kepulauan, seperti NTB,” kata Rahayu dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Pihaknya menyampaikan hal tersebut setelah rombongan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan reses ke Gili Meno, Lombok Utara, pada Senin (10/8/2026).

Nah, dalam kunjungan itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu persoalan yang mendapat sorotan. Penanganan yang dinilai belum optimal dikhawatirkan berdampak terhadap kelestarian lingkungan sekaligus citra Gili Tramena sebagai destinasi wisata internasional.

Menurutnya, status kawasan Gili Tramena sebagai wilayah konservasi membuat penentuan kewenangan dan lead sector menjadi penting. Penanganan sampah juga bersinggungan dengan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan.

Di sisi lain, sektor pariwisata, katanya juga memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan kawasan tersebut.

“Untuk itu untuk masalah ini butuh kolaborasi dengan KKP dan Kehutanan. Kami juga perlu memastikan lead sector-nya agar arahannya jelas,” kata Rahayu.

Terkait hasil kunjungan tersebut. Komisi VII DPR RI akan memberikan masukan kepada pihak yang menjadi lead sector berdasarkan hasil kunjungan ke Gili Meno.

Rahayu berharap pemerintah dapat menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pilihannya dapat berupa bank sampah, teknologi pengolahan sampah, hingga mesin pembakar sampah yang memenuhi standar ramah lingkungan.

Namun penyediaan fasilitas saja, ujarnya lagi tidak cukup. Masyarakat perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengoperasikan dan memanfaatkan program yang diberikan pemerintah.

“Jangan sampai program sudah ada, tapi warga tidak tahu cara memanfaatkan program tersebut,” katanya.

Menurutnya, pendampingan dinilai penting agar program pengelolaan sampah tidak berhenti sebagai proyek, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kenyamanan wisatawan.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu M Iqbal menyatakan pemerintah provinsi akan ikut mendorong penyelesaian persoalan sampah di kawasan Gili Tramena.

“Untuk masalah sampah ini menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun kami akan melakukan komunikasi lebih intensif untuk penanganan sampah di Gili Tramena untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, aman, dan nyaman,” ujar Iqbal.

Penanganan sampah di Gili Tramena kini menjadi pekerjaan bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain menjaga lingkungan, persoalan tersebut dinilai berkaitan langsung dengan keberlanjutan pariwisata NTB sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia.(dry)