ASKARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan perdana meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi setempat atas laporan keuangan pemerintah daerah 

Gubernur Apolo Safanpo mengatakan, prestasi ini bukanlah milik pemerintah semata, melainkan hasil kerja keras, komitmen, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua Selatan. 

"Oleh karena itu, marilah kita terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,"kata dia.

Apolo menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada momentum penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 di Kantor DPRP Papua Selatan, Kamis (18/6/2026).

Ia menyebut pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional, independen, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami memandang bahwa hasil pemeriksaan ini bukan sekadar bentuk penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,"ujarnya.

Lanjut dia, melainkan juga merupakan instrumen evaluasi dan pengendalian yang sangat penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dari waktu ke waktu.

Apolo menyatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan pada hari ini akan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. 

"Seluruh rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh BPK RI akan kami tindak lanjuti secara bertanggung jawab melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan,"kata dia.

Ia menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.