ASKARA - Tidak ada ironi yang lebih menyakitkan daripada ketika anggaran yang dirancang untuk mengatasi stunting dan memperbaiki gizi rakyat justru dikelilingi oleh berbagai tanda tanya yang belum terjawab.

Program Makan Bergizi Nasional sejatinya adalah salah satu gagasan paling mulia yang pernah dilahirkan negara. Di dalamnya terkandung harapan jutaan orang tua yang ingin melihat anak-anak mereka tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan lebih baik. Karena itulah, setiap rupiah yang mengalir ke program ini seharusnya dijaga dengan integritas setinggi-tingginya.

Namun, kemuliaan tujuan tidak pernah boleh menjadi tameng yang membuat pengawasan kehilangan daya kritis.

Berbagai informasi, laporan investigatif independen, dan analisis yang beredar di ruang publik telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan serius mengenai efektivitas, prioritas, dan akuntabilitas sejumlah pengadaan. Publik mendengar adanya dugaan harga yang tidak wajar, munculnya perusahaan-perusahaan yang dipertanyakan kapasitasnya, hingga berbagai anomali yang menuntut penjelasan yang terang dan meyakinkan.

Semua itu tentu harus dibuktikan secara hukum. Tidak ada seorang pun yang boleh dihakimi hanya berdasarkan asumsi. Namun, tidak ada pula alasan bagi negara untuk menutup mata terhadap alarm yang telah berbunyi keras.

Korupsi tidak selalu lahir dari tangan yang mengambil uang secara terang-terangan. Ia sering muncul melalui tanda tangan yang tampak legal, prosedur yang terlihat rapi, dan dokumen yang seolah memenuhi seluruh persyaratan administratif.

Sejarah telah berulang kali mengajarkan bahwa kejahatan kerah putih justru paling berbahaya karena dilakukan atas nama aturan, dilindungi oleh birokrasi, dan kadang berlindung di balik jargon-jargon yang terdengar mulia.

Yang dipertaruhkan dalam persoalan ini sesungguhnya bukan sekadar angka triliunan rupiah.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat.

Yang dipertaruhkan adalah hak anak-anak Indonesia memperoleh makanan bergizi.

Yang dipertaruhkan adalah moral penyelenggaraan negara.

Jika benar tidak ada penyimpangan, maka keterbukaan adalah jalan terbaik untuk membungkam segala kecurigaan.

Namun, jika memang terdapat pelanggaran, sekecil apa pun, maka tidak boleh ada perlindungan, tidak boleh ada kompromi, dan tidak boleh ada kekebalan bagi siapa pun.

Sebab uang negara bukan milik pejabat.

Uang negara bukan milik kelompok politik.

Uang negara bukan milik para pemburu proyek.

Uang negara adalah milik rakyat.

Dan sejarah selalu mencatat dengan kejam mereka yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai ladang keuntungan.

Bangsa ini mungkin dapat memaafkan kesalahan.

Tetapi bangsa ini tidak akan pernah rela apabila piring anak-anak Indonesia dijadikan tempat pesta segelintir orang.

Karena sesungguhnya, kejahatan terbesar bukanlah mencuri uang negara.

Melainkan merampas hak generasi masa depan bangsa.