ASKARA – Sektor pertanian, kelautan, dan perikanan disebut sebagai “mesin pertumbuhan” yang belum digarap optimal untuk memperkuat ekonomi nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS menegaskan, tanpa reformasi menyeluruh dari hulu ke hilir, kesejahteraan petani dan nelayan akan tetap jalan di tempat.

Dalam wawancara di Radio Elshinta, Jumat (12/6), Prof. Rokhmin membeberkan empat strategi kunci yang menurutnya wajib dijalankan pemerintah agar sektor agro-maritim benar-benar jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengangkat pendapatan petani dan nelayan.

“Negara tidak boleh berjalan autopilot. Produksi, distribusi, industri pengolahan, hingga pasar harus direncanakan secara terpadu agar petani dan nelayan memperoleh kepastian usaha,” tegas Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB University.

Empat Jurus Reformasi Agro-Maritim

1. Skala Ekonomi yang Layak

Rokhmin menyoroti akar masalah kesejahteraan: lahan garapan yang terlalu sempit. Ia mencontohkan petani padi baru bisa hidup layak jika mengelola sawah sekitar 2,5 hektare. Faktanya, mayoritas petani di Pulau Jawa hanya punya rata-rata 0,4 hektare.

“Siapa pun presidennya, siapa pun menterinya, kalau petani hanya menggarap lahan sangat kecil, sulit untuk mencapai kesejahteraan,” ujarnya. Tanpa konsolidasi lahan atau korporatisasi petani, produktivitas dan pendapatan akan terus tertahan.

2. Modernisasi Teknologi

Sebagian besar nelayan dan petani Indonesia masih bertahan dengan alat tradisional. Akibatnya produktivitas rendah dan biaya produksi tinggi. Rokhmin mendorong percepatan mekanisasi pertanian, digitalisasi budidaya, hingga kapal modern untuk nelayan. Teknologi bukan sekadar alat, tapi kunci efisiensi dan daya saing produk di pasar global.

3. Rantai Pasok Terpadu

Setiap tahun pola yang sama berulang: harga komoditas melambung saat pasokan seret, lalu anjlok saat panen raya karena pasar dan industri pengolahan tidak siap. Petani dan nelayan selalu jadi pihak yang paling terpukul.

“Kalau mau panen besar, harus disiapkan industri pengolahannya, disiapkan pasarnya, disiapkan sistem distribusinya. Jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI). Integrated supply chain management dinilai wajib agar nilai tambah tidak lari ke tengkulak.

4. Perencanaan Produksi Nasional

Rokhmin menilai lemahnya koordinasi antar-sektor jadi biang kelangkaan pupuk, benih, hingga ketidakpastian harga. Pemerintah harus mampu menghitung kebutuhan benih, pupuk, target produksi, kapasitas industri pengolahan, sampai proyeksi pasar secara menyeluruh.

“Persoalan utama bukan hanya soal produksi, tapi lemahnya tata kelola dari hulu hingga hilir,” tambahnya.

Revisi Program MBG

Lebih jauh, Prof. Rokhmin menyebut sektor agro-maritim punya daya serap tenaga kerja masif. Gelombang PHK bisa ditampung lewat intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha. Pembukaan kawasan produksi baru serta perluasan komoditas budidaya jadi opsi konkret.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rokhmin menyatakan dukungan namun memberi catatan. Ia mengusulkan MBG lebih difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai konsep 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Transparansi dan antikorupsi jadi syarat mutlak agar manfaatnya tepat sasaran.

Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan 2901-2004 itu, reformasi agro-maritim bukan pilihan, tapi keharusan jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang rapuh. Tanpa kepastian skala usaha, teknologi, pasar, dan perencanaan, petani dan nelayan akan terus jadi penonton di negeri yang kaya sumber daya alam.