ASKARA - Di balik kisah heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, terdapat kelompok yang kerap luput dari perhatian sejarah, yakni anak-anak yang menjadi korban langsung pergolakan revolusi 1945-1950. Hal itu diungkapkan dosen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Dr. Bagus Sudarmanto, dalam tulisan seri ke-22 bertajuk “Jakarta 1945–1950: Anak-Anak yang Dicuri Revolusi”.

Bagus yang juga anggota Dewan Redaksi Keadilan.id dan pengurus PWI Jaya menilai revolusi kemerdekaan tidak hanya melahirkan para pejuang dan pahlawan, tetapi juga meninggalkan generasi anak-anak yang kehilangan keluarga, pendidikan, dan masa depan akibat dampak perang yang berkepanjangan.

“Anak-anak menjadi korban nyata dari kekacauan perang, mulai dari menjadi yatim piatu, hidup di jalanan, hingga terlibat dalam kelompok-kelompok bersenjata pada usia yang sangat muda,” tulis Bagus, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan, penderitaan anak-anak sebenarnya telah dimulai sejak masa pendudukan Jepang pada 1942-1945. Sistem kerja paksa romusha menyebabkan banyak kepala keluarga tidak pernah kembali ke rumah, meninggalkan anak-anak yang harus tumbuh dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sulit.

Di sisi lain, Jepang juga membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan PETA yang melatih pemuda Indonesia dalam penggunaan senjata dan disiplin militer. Pengalaman tersebut kemudian membentuk generasi muda yang berada di garis depan revolusi setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Bagus menyoroti fenomena Tentara Pelajar yang banyak diisi remaja berusia 14 hingga 18 tahun. Mereka terlibat langsung dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan, namun harus membayar harga mahal berupa hilangnya kesempatan pendidikan dan masa kanak-kanak.

“Yang jarang dibicarakan adalah dampak psikologis terhadap anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan dan peperangan selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Selain menjadi pejuang, banyak anak-anak pada masa itu kehilangan orang tua akibat perang, penyakit, maupun perpisahan yang tidak pernah terselesaikan. Dalam situasi negara yang masih lemah dan belum memiliki sistem perlindungan anak, mereka akhirnya hidup tanpa pengawasan dan perlindungan yang memadai.

Sebagian bergabung dengan organisasi perjuangan, sementara lainnya membentuk kelompok-kelompok informal yang terlibat dalam berbagai tindakan kriminal untuk bertahan hidup.

Bagus menilai kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui tiga lapisan kerentanan kriminologis. Pertama, kerentanan struktural yang muncul akibat kemiskinan, pengungsian massal, dan runtuhnya institusi sosial. Kedua, kerentanan relasional akibat hilangnya figur penting seperti orang tua, guru, maupun tokoh masyarakat. Ketiga, kerentanan kognitif yang terbentuk karena pengalaman hidup dalam situasi perang dan kekerasan.

“Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi perang mengembangkan pola pikir yang efektif untuk bertahan hidup saat konflik, tetapi sering menjadi hambatan ketika harus beradaptasi dengan kehidupan sipil yang damai,” jelasnya.

Menurut Bagus, ketika revolusi berakhir dan Indonesia memasuki masa stabilisasi pada dekade 1950-an, sebagian anak-anak korban revolusi berhasil berintegrasi menjadi warga negara yang produktif. Namun tidak sedikit yang memasuki masa dewasa dengan trauma, keterbatasan pendidikan, dan identitas yang telah terbentuk di sekitar pengalaman kekerasan.

“Mereka adalah generasi yang dicuri revolusi, bukan oleh musuh, melainkan oleh keadaan dan kelalaian dalam melindungi masa depan anak-anak,” tulisnya.

Bagus menegaskan bahwa memahami sejarah revolusi dari perspektif anak-anak penting dilakukan agar bangsa Indonesia tidak hanya mengingat heroisme perjuangan, tetapi juga belajar dari dampak sosial dan kemanusiaan yang ditinggalkan oleh konflik bersenjata terhadap generasi muda.