ASKARA – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat RI (DPP LPM RI) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar dialog penguatan UMKM berbasis kelapa sawit di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Mengusung tema percepatan hilirisasi industri sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, forum ini mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk merumuskan strategi penguatan UMKM dan koperasi berbasis sawit.

Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya memperkuat ekonomi desa di tengah dinamika global yang berpotensi memicu krisis.

“LPM memiliki peran strategis membantu pemerintah mengatasi persoalan masyarakat. Kami sudah mulai memetakan tantangan dari level desa, termasuk penguatan ekonomi berbasis komunitas,” ujarnya.

Menurut Doli, pengembangan koperasi dan sinergi multipihak menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Kolaborasi dengan BPDP dinilai membuka peluang integrasi program pemberdayaan yang lebih luas dan berdampak langsung.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah, menegaskan komitmen lembaganya dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani sawit.

“Penguatan dari hulu ke hilir terus kami dorong, mulai dari peremajaan kebun, pengembangan SDM, hingga dukungan bagi UMKM dan koperasi,” kata Helmi.

Ia menambahkan, BPDP juga membuka peluang bagi generasi muda melalui program beasiswa di bidang kelapa sawit serta pelatihan peningkatan kompetensi pelaku usaha.

Dalam sesi diskusi, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, menekankan pentingnya inovasi dan riset untuk mendorong transformasi UMKM agar lebih adaptif dan kompetitif.

Sementara pelaku UMKM, Ir. Rara Sarini, mengajak masyarakat memanfaatkan potensi lokal, termasuk komoditas perkebunan, sebagai basis penguatan ekonomi kerakyatan.

Dialog ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem UMKM dan koperasi petani komoditas perkebunan, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menuju ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.