Oleh: Saur S. Turnip

ASKARA - Konflik yang kembali membara di Timur Tengah bukan sekadar soal garis perbatasan, klaim historis, atau dominasi militer. Ia telah menjadi medan ujian bagi cara kita memahami kemanusiaan, memaknai solidaritas, dan merumuskan posisi etis di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Di Indonesia, respons publik terhadap eskalasi kekerasan di Gaza dan sekitarnya kerap diwarnai oleh gelombang emosi yang sah secara moral, namun tidak selalu sejalan dengan ketajaman analisis. Pertanyaannya bukan lagi “pihak mana yang benar”, melainkan bagaimana kita mampu membaca realitas yang kompleks tanpa terjebak dalam simplifikasi, standar ganda, atau politisasi identitas yang mengaburkan akal budi.

Dalam kajian komunikasi politik, publik tidak pernah mengonsumsi realitas secara mentah. Realitas selalu melewati proses agenda-setting dan framing, di mana media, aktor politik, dan platform digital tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menentukan apa yang layak diperhatikan dan bagaimana fakta itu dimaknai. Dalam konteks konflik yang bergulir sejak Oktober 2023, pola ini terlihat sangat jelas. Serangan lintas batas yang menewaskan ratusan warga sipil dan menyandera puluhan orang secara luas dikutuk sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Namun, respons militer yang menyusul-dengan skala kehancuran infrastruktur dan korban sipil yang jauh lebih masif-menjadi titik fokus perhatian global. Teori asymmetric warfare menjelaskan mengapa pergeseran persepsi ini terjadi: dalam konflik dengan ketimpangan kekuatan yang ekstrem, pihak yang memiliki kapasitas militer dominan secara sosial-politik dipandang memikul tanggung jawab lebih besar terhadap dampak yang ditimbulkan, terlepas dari inisiator konflik. Visualisasi penderitaan-anak-anak di reruntuhan, rumah sakit yang lumpuh, pengungsi tanpa tempat berteduh-membangun resonansi emosional yang cepat dan kuat, seringkali menggeser konteks historis dan politik ke pinggiran wacana. Hasilnya, opini publik global lebih mudah dibentuk oleh apa yang terlihat hari ini daripada akar masalah yang telah mengakar selama puluhan tahun.

Di Indonesia, seruan solidaritas sering dibungkus dalam narasi kemanusiaan universal. Namun, sosiologi mengingatkan bahwa solidaritas tidak pernah benar-benar netral. Teori social identity menunjukkan bahwa manusia secara alamiah cenderung berempati lebih kuat kepada kelompok yang dianggap memiliki kedekatan identitas, baik secara agama, budaya, maupun sejarah kolektif. Solidaritas terhadap Palestina, oleh karena itu, tidak hanya didorong oleh prinsip kemanusiaan, tetapi juga oleh ikatan religius, memori kolonialisme, dan narasi perlawanan yang telah lama hidup dalam kesadaran masyarakat. Fenomena ini bukan suatu kesalahan moral, melainkan bagian dari cara manusia memproses empati. Masalah muncul ketika solidaritas kehilangan refleksi kritis dan berubah menjadi legitimasi bagi generalisasi, bahkan kebencian terhadap kelompok lain. Di sinilah kritik mengenai “standar ganda” menemukan tempatnya. Ketika penderitaan satu pihak diangkat secara konsisten, sementara kekerasan dari pihak lain cenderung dinormalisasi atau dilupakan, objektivitas publik mulai terkikis. Namun, penting dicatat bahwa standar ganda bukan monopoli satu bangsa atau satu ideologi. Ia adalah bias kognitif universal, cermin dari keterbatasan manusia dalam menavigasi realitas yang multidimensi.

Mereduksi konflik ini semata-mata sebagai pertentangan agama atau klaim historis belaka adalah penyederhanaan yang berbahaya. Secara akademis, akar konflik ini merupakan simpul dari sengketa teritorial, warisan kolonialisme, nasionalisme yang saling bertabrakan, intervensi kekuatan global, radikalisasi aktor non-negara, dan ketimpangan struktural yang sistemik. Kelompok seperti Hamas atau Hezbollah mengusung ideologi perlawanan yang seringkali menolak legitimasi eksistensial Israel, sementara kebijakan keamanan Israel dalam beberapa episode menuai kecaman internasional karena dianggap melampaui batas proporsionalitas. Dalam kerangka just war theory, dua prinsip utama terus diperdebatkan: jus ad bellum (hak untuk menggunakan kekuatan) dan jus in bello (etika dalam pelaksanaan perang). Israel kerap merujuk pada just cause sebagai landasan pertahanan diri, sementara komunitas internasional lebih banyak menyoroti aspek proportionality dan distinction (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan). Perdebatan ini tidak akan pernah tuntas jika hanya dilihat dari sudut pandang legalistik semata. Ia membutuhkan pengakuan bahwa dalam konflik asimetris, batas antara pertahanan diri dan tindakan represif sering kali kabur, dan korban sipil selalu menjadi harga termahal dari kegagalan diplomasi.

Bagi masyarakat beriman, khususnya dalam tradisi Abrahamik, konflik ini menghadirkan pergumulan teologis yang mendalam. Dalam narasi Alkitab, Israel memang diposisikan sebagai bangsa pilihan, namun konsep “pilihan” tersebut tidak pernah diartikan sebagai kekebalan moral atau hak istimewa tanpa syarat. Sejarah kenabian justru mencatat berulang kali bagaimana para nabi menjadi suara kritis terhadap bangsanya sendiri, mengecam ketidakadilan, penindasan terhadap yang lemah, dan penyimpangan dari nilai-nilai dasar perjanjian. Prinsip teologis yang relevan di sini adalah: privilege selalu melahirkan responsibility. Keberadaan Israel dalam peta sejarah keselamatan tidak serta-merta membenarkan setiap kebijakan politik atau operasi militernya. Demikian pula, penderitaan warga Palestina tidak boleh diabaikan atau direduksi menjadi “konsekuensi perang” semata. Iman yang otentik tidak memanggil penganutnya untuk menjadi partisan yang membela tanpa syarat, melainkan menjadi penilai yang adil dan pembawa rekonsiliasi. Ketika teologi diperalat untuk membenarkan kekerasan atau menutup mata terhadap penderitaan sesama, ia telah kehilangan roh profetiknya.

Salah satu ancaman terbesar dalam diskursus publik saat ini adalah polarisasi moral: kecenderungan untuk membagi dunia menjadi yang sepenuhnya benar dan yang sepenuhnya salah. Pola pikir ini tidak hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga membuka jalan bagi dehumanisasi. Dalam etika global, dehumanisasi adalah tahap awal dari kekerasan yang lebih sistematis. Ketika satu kelompok tidak lagi dilihat sebagai manusia yang setara, maka penderitaannya menjadi lebih mudah diabaikan, bahkan dibenarkan. Menghindari jebakan ini memerlukan disiplin intelektual dan moral. Pertama, memisahkan fakta dari narasi yang dikemas untuk kepentingan politik atau emosional. Kedua, menolak generalisasi yang menyamaratakan seluruh kelompok berdasarkan tindakan sebagian kecil. Ketiga, mengakui kompleksitas sejarah tanpa terjebak dalam relativisme moral. Keempat, menjaga kemanusiaan sebagai kompas utama, mengingat di balik setiap angka statistik terdapat nyawa, keluarga, dan masa depan yang dirampas. Kelima, mempertahankan integritas etis dengan tidak membenarkan kekerasan hanya karena dilakukan oleh pihak yang secara identitas atau politik dianggap “sejalan”.

Konflik di Timur Tengah pada akhirnya bukan hanya soal geopolitik atau ideologi. Ia adalah cermin retak dari kondisi manusia itu sendiri-tentang bagaimana kekuasaan, ketakutan, memori kolektif, dan identitas saling berkelindan, sering kali mengorbankan yang paling rentan. Dunia hari ini tidak kekurangan informasi; yang langka adalah kejernihan membaca, keberanian bersikap adil, dan kesabaran untuk mendengarkan yang tidak sependapat. Jika solidaritas ingin tetap bermakna, ia harus berdiri di atas kejujuran intelektual, bukan selektivitas emosional. Jika iman ingin tetap relevan, ia harus berani menegakkan keadilan dan mengasihi musuh, bukan sekadar menjadi pembela kepentingan kelompok. Dan jika kemanusiaan masih menjadi nilai bersama yang mengikat peradaban, maka penderitaan siapa pun-tanpa memandang agama, etnis, atau kewarganegaraan-harus diakui sebagai luka yang layak disembuhkan. Di tengah kebisingan polarisasi, mungkin inilah tantangan terbesar kita: belajar menjadi manusia yang tidak hanya cepat marah, tetapi juga lambat menghakimi; tidak hanya lantang bersuara, tetapi juga jernih berpikir. Karena pada akhirnya, perdamaian tidak lahir dari kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan dari pengakuan bersama akan martabat yang tak terpisahkan.^©OpungnsJj