ASKARA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan bahwa Ramadhan bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan momentum tahunan untuk kalibrasi moral bangsa. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya dikejar dari sisi angka, melainkan harus disertai pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan sosial agar visi Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.  

Dalam tausiyahnya, Selasa (23/3), Rektor Universitas UMMI Bogor ini menekankan bahwa solusi atas ketimpangan ekonomi tidak cukup hanya berupa kebijakan fiskal atau teknis. Nilai-nilai etis dan spiritual yang dipraktikkan dalam ibadah puasa Ramadhan, menurutnya, dapat menjadi fondasi moral untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.  

“Puasa menumbuhkan empati, solidaritas, dan kesadaran akan realitas kaum miskin. Nilai ini harus diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi yang berbelas kasih, redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah, serta pola konsumsi yang moderat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Potensi zakat di Indonesia, lanjut Prof. Rokhmin, mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, baru sekitar 10 persen yang berhasil dihimpun. Optimalisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat menjadi instrumen strategis untuk memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar naik kelas dari mustahik (penerima manfaat) menjadi muzakki (pemberi kontribusi). Dengan demikian, Ramadhan tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga katalisator transformasi ekonomi yang berkelanjutan.  

Lebih jauh, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini  menekankan bahwa puasa Ramadhan bukan sekadar menahan diri dari makan, minum, dan hubungan halal, melainkan sebuah proses menumbuhkan empati dan nilai-nilai spiritual. Dengan merasakan lapar dan menahan diri, setiap individu—terutama mereka yang berada pada posisi sosial ekonomi lebih beruntung—dapat memperoleh pemahaman nyata tentang realitas sehari-hari kaum miskin. Kesadaran ini, menurutnya, menumbuhkan solidaritas kemanusiaan yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan ekonomi yang lebih berbelas kasih, baik pada tingkat rumah tangga maupun kelembagaan.  

Dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan sering kali tampak antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antar sektor seperti pertanian dan perikanan, empati semacam ini dapat mendorong dukungan yang lebih kuat terhadap kebijakan yang inklusif. “Hal ini juga memperkuat mekanisme berbasis komunitas seperti gotong royong, yang tetap sangat penting dalam menjembatani kesenjangan yang tidak mampu ditangani sepenuhnya oleh lembaga formal,” tegasnya.  

Prof. Rokhmin juga menyoroti paradoks Ramadhan, di mana konsumsi masyarakat justru meningkat. Padahal, nilai sejati puasa terletak pada penanaman moderasi (i’tidal) dan pencegahan perilaku berlebih-lebihan (israf). Jika prinsip ini dihayati dengan benar, pola konsumsi masyarakat dapat menjadi lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan. Hal ini penting mengingat Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa limbah makanan, yang menempatkan negara ini sebagai salah satu penghasil terbesar di dunia.  

“Ramadhan memberi kita kerangka etika untuk memastikan Indonesia benar-benar siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Tanpa itu, kemajuan hanya akan menjadi angka tanpa makna,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004?

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, Ramadhan secara signifikan memperkuat praktik keuangan sosial Islam, khususnya zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme langsung redistribusi kekayaan. 

Berbeda dengan perpajakan konvensional, ZIS berakar kuat pada kewajiban moral, iman, dan pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT, sehingga meningkatkan kepatuhan dan keikhlasan. Potensi total ZIS di Indonesia sangat besar, yakni sekitar Rp327 triliun per tahun. Namun, sejauh ini baru sekitar 10 persen yang dapat dihimpun setiap tahun (BAZNAS, 2025). 

Optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian ZIS melalui lembaga seperti BAZNAS dan berbagai organisasi amil zakat telah menunjukkan dampak terukur terhadap pengentasan 
kemiskinan. Selama Ramadhan, lonjakan filantropi tersebut dapat diarahkan secara strategis ke penggunaan-penggunaan produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, agribisnis, perikanan tangkap, akuakultur, peternakan, ekonomi biru, serta peningkatan kapasitas bagi nelayan dan petani skala kecil. 

"Hal ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk memberdayakan mustahik (penerima manfaat) agar menjadi muzakki (pemberi kontribusi), sehingga tercipta siklus pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan inklusi yang berkelanjutan," ucapnya.

Salah satu paradoks yang sering terlihat selama Ramadhan adalah meningkatnya 
konsumsi, terutama pada belanja makanan dan gaya hidup. Namun, nilai sejati puasa justru terletak pada penanaman i’tidal (moderasi) dan pencegahan terhadap israf (berlebih-lebihan). 

Jika dihayati dengan benar, prinsip ini dapat membentuk pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan. Di negara yang distribusi sumber dayanya sangat timpang dan pemborosan makanan masih menjadi persoalan serius—bahkan Indonesia 
merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi dalam hal limbah makanan (FAO, 2020)—penerapan perilaku konsumsi yang disiplin dapat menimbulkan implikasi makro dan 
dampak positif yang luas. 

Berkurangnya limbah, belanja yang lebih bijak, dan prioritas pada kebutuhan esensial dapat membebaskan sumber daya yang kemudian dapat dialihkan ke 
investasi sosial dan program-program pengentasan kemiskinan.

Berlawanan dengan anggapan bahwa puasa menurunkan produktivitas, Ramadhan justru menekankan itqan yaitu upaya meraih keunggulan dan profesionalisme dalam seluruh aktivitas. 
Disiplin yang dibentuk melalui puasa, termasuk pengelolaan waktu,pengendalian diri, dan fokus, dapat meningkatkan produktivitas individu maupun kolektif. 

Bagi sektor-sektor ekonomi Indonesia, khususnya pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), penguatan nilai itqan sangatlah krusial. Produktivitas yang lebih tinggi, disertai perilaku etis, akan menghasilkan nilai tambah dan daya saing yang lebih besar. 

"Hal ini sangat penting untuk mengurangi ketimpangan struktural, karena memungkinkan kelompok berpendapatan rendah meningkatkan posisi ekonominya melalui produksi, output, dan 
partisipasi pasar yang lebih baik.

Ramadhan juga mendorong praktik-praktik yang inklusif seperti perdagangan yang adil, pembayaran upah tepat waktu, dan penghindaran perilaku eksploitatif," kata Wakil Ketua International Scientific Advisory Board Center for Sustainable Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Jerman.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa ajaran Islam menekankan keadilan (adl) dalam transaksi ekonomi, dengan melarang praktik-praktik yang memusatkan kekayaan secara berlebihan atau merugikan kelompok rentan. Menurutnya, jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka ketimpangan struktural dalam perekonomian Indonesia dapat dikurangi, termasuk ketidakseimbangan posisi tawar antara produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM dengan para perantara, maupun antara tenaga kerja dan modal.  

“Perilaku bisnis yang etis, yang terinspirasi oleh nilai-nilai Ramadhan, dapat melengkapi kerangka regulasi dalam mendorong sistem ekonomi yang lebih berkeadilan,” ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.  

Prof. Rokhmin menekankan bahwa nilai-nilai Ramadhan sangat selaras dengan aspirasi pembangunan jangka panjang Indonesia, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidaklah cukup; pertumbuhan itu harus disertai pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Ramadhan, menurutnya, menghadirkan momentum tahunan untuk kalibrasi moral, agar kemajuan ekonomi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental tersebut.  

Momentum Moral

Indonesia saat ini berada pada momen yang sangat menentukan dalam sejarahnya. Seiring bangsa ini bergerak menuju tonggak satu abad kemerdekaan, yaitu Indonesia Emas 2045, berbagai tantangan besar menghadang dari dalam maupun luar negeri. Tantangan eksternal meliputi perubahan iklim global, disrupsi teknologi—terutama kecerdasan buatan, drone, dan robotika—hingga ketegangan geopolitik yang meningkat, termasuk perang Rusia-Ukraina, genosida Israel terhadap bangsa Palestina, serta agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Semua ini, menurut Prof. Rokhmin, berpotensi menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat pada tahun 2045.  

Di sisi internal, Indonesia masih bergulat dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, deindustrialisasi, rendahnya produktivitas dan daya saing, serta menurunnya daya beli masyarakat dalam lima tahun terakhir. Ketimpangan ekonomi yang persisten juga menjadi masalah serius. Menurut laporan Oxfam International (2022), Indonesia merupakan negara ketiga terburuk di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi, di mana total kekayaan 1 persen orang terkaya setara dengan hampir 50 persen kekayaan nasional. Bahkan, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2025), sebanyak 0,2 persen orang terkaya menguasai sekitar 68 persen dari total luas daratan Indonesia.  

Ketimpangan ini, jelas Prof. Rokhmin, tidak hanya tercermin pada disparitas pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, serta pembangunan antarwilayah. Kondisi tersebut telah menyebabkan program pengentasan kemiskinan di banyak negara gagal, sekaligus memicu kecemburuan sosial dan keresahan masyarakat.  

“Karena itu, Ramadhan harus kita maknai lebih dari sekadar ibadah ritual. Ia adalah momentum moral untuk menumbuhkan empati, memperkuat solidaritas, dan menegakkan keadilan sosial. Dengan nilai-nilai Ramadhan, kita dapat membangun ekonomi yang bukan hanya tumbuh, tetapi juga merata, berkelanjutan, dan berkeadilan. Inilah fondasi sejati menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).