ASKARA - Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa tentang potensi penghematan bahan bakar minyak hingga 20 persen melalui skema Work From Anywhere bagi aparatur sipil negara menarik perhatian publik. Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar apakah kebijakan ini benar benar menyentuh akar persoalan mobilitas dan energi nasional atau sekadar menjadi solusi sementara yang menunda pembenahan struktural yang lebih besar.

Kebijakan Work From Anywhere bagi Aparatur Sipil Negara mencuat setelah Purbaya Yudhi Sadewa menyebut adanya potensi penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga sekitar 20 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pengurangan mobilitas harian pekerja, terutama di periode tertentu ketika aktivitas perjalanan meningkat. Namun ia juga menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sumber: Bloomberg Technoz, “Purbaya Buka Suara Soal WFA ASN Bisa Hemat BBM 20”, 21 Maret 2026.

Secara logika, pengurangan mobilitas memang berbanding lurus dengan penurunan konsumsi energi. Ketika aparatur tidak perlu melakukan perjalanan rutin dari rumah ke kantor, maka penggunaan kendaraan pribadi otomatis menurun. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memberikan jeda terhadap tekanan konsumsi bahan bakar. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks bahwa penerapan WFA bersifat terbatas dan situasional, bukan perubahan permanen dalam sistem kerja nasional. Sumber: Bloomberg Technoz, “Purbaya Buka Suara Soal WFA ASN Bisa Hemat BBM 20”, 21 Maret 2026.

Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam. Penghematan energi melalui WFA pada dasarnya terjadi karena aktivitas ditekan, bukan karena sistem diperbaiki. Ketika mobilitas kembali normal, konsumsi bahan bakar berpotensi kembali ke titik semula. Artinya, kebijakan ini lebih menyerupai jeda sementara daripada solusi jangka panjang. Ia tidak mengubah struktur dasar yang menyebabkan tingginya kebutuhan perjalanan harian masyarakat.

Struktur tersebut berkaitan erat dengan desain kota yang belum efisien. Banyak kawasan perkotaan berkembang dengan pola yang memisahkan tempat tinggal dan pusat ekonomi secara signifikan. Akibatnya, pekerja harus menempuh jarak jauh setiap hari. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan akan mobilitas bukan lagi pilihan, melainkan konsekuensi dari tata ruang yang belum terintegrasi dengan baik. WFA memang mengurangi frekuensi perjalanan, tetapi tidak menghapus kebutuhan tersebut.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya transportasi publik. Di banyak kota, layanan angkutan massal belum sepenuhnya mampu menjadi tulang punggung mobilitas warga. Keterbatasan jangkauan, integrasi, dan kenyamanan membuat kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan utama. Selama kondisi ini belum berubah, penghematan bahan bakar melalui pengurangan aktivitas kerja di kantor hanya akan bersifat sementara.

Selain itu, efektivitas WFA juga sangat bergantung pada kesiapan sistem digital. Tanpa dukungan infrastruktur dan budaya kerja berbasis teknologi yang matang, kebijakan ini berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam koordinasi dan pelayanan publik. Transformasi digital bukan sekadar memindahkan pekerjaan ke rumah, melainkan membangun sistem yang memungkinkan pekerjaan tetap berjalan efektif tanpa kehadiran fisik. Jika aspek ini belum kuat, maka manfaat WFA menjadi terbatas.

Dalam konteks yang lebih luas, efisiensi energi seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi pengurangan konsumsi, tetapi juga dari perbaikan sistem secara menyeluruh. Kebijakan yang berorientasi jangka panjang perlu menyentuh aspek tata kota, transportasi publik, serta digitalisasi layanan secara bersamaan. Tanpa pendekatan yang terintegrasi, berbagai kebijakan efisiensi berisiko berjalan sendiri sendiri tanpa menghasilkan dampak yang signifikan.

Pertanyaan kritis pun mengemuka apakah langkah yang diambil saat ini benar benar menyasar akar masalah atau sekadar merapikan permukaan. Penghematan 20 persen terdengar signifikan, tetapi tanpa perubahan struktural, angka tersebut hanya akan menjadi capaian sesaat. Ketika kondisi kembali normal, tantangan yang sama akan kembali muncul dengan intensitas yang tidak jauh berbeda.

Pada akhirnya, kebijakan publik yang efektif bukanlah yang sekadar meminta masyarakat menyesuaikan diri, melainkan yang mampu mengurangi beban yang selama ini mereka tanggung. WFA dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Ia perlu ditempatkan dalam kerangka besar reformasi sistemik agar manfaat yang dihasilkan tidak berhenti sebagai jeda, melainkan menjadi langkah menuju perubahan yang lebih mendasar dan berkelanjutan.