ASKARA - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus membuka kembali perdebatan lama tentang transparansi penegakan hukum di Indonesia. Desakan agar perkara ini diadili di peradilan umum menjadi ujian nyata bagi komitmen negara dalam menjamin keadilan tanpa diskriminasi, terutama ketika dugaan pelaku berasal dari institusi negara yang memiliki mekanisme hukum internal tersendiri.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus mendapat perhatian luas publik setelah peristiwa tersebut terjadi usai korban menyelesaikan aktivitas publiknya. Informasi awal menunjukkan bahwa korban diduga diikuti sebelum kejadian, sebagaimana hasil analisis rekaman CCTV oleh kepolisian. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa aksi tersebut bukan tindakan spontan, melainkan memiliki unsur perencanaan yang perlu diusut secara mendalam dan transparan. (KompasTV, “Polisi Analisis CCTV Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus”, 15 Maret 2026)

Sorotan terhadap kasus ini semakin tajam ketika muncul dorongan dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI P, Safaruddin, yang meminta agar proses hukum tidak berhenti pada mekanisme internal militer, melainkan dibawa ke peradilan umum. Desakan tersebut menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, terutama jika kasus melibatkan unsur sipil dan berdampak luas terhadap kepentingan publik. (Kompas.com, “Legislator PDIP Minta Sidang Kasus Andrie Yunus Digelar di Peradilan Umum”, 18 Maret 2026)

Dalam sistem hukum Indonesia, perkara yang melibatkan anggota militer memang memiliki jalur tersendiri melalui peradilan militer. Namun, dalam konteks tindak pidana umum yang berkaitan dengan masyarakat sipil, terbuka ruang untuk menggunakan mekanisme koneksitas, yang memungkinkan perkara diproses di peradilan umum. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan publik.

Desakan agar kasus ini dibawa ke ranah peradilan umum tidak dapat dilepaskan dari tuntutan transparansi. Selama ini, mekanisme internal kerap dipandang kurang terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya perlindungan institusional. Dalam kasus yang menyangkut aktivis hak asasi manusia, transparansi bukan hanya kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Namun demikian, skeptisisme publik tetap menjadi tantangan besar. Di ruang sosial, berkembang pandangan bahwa proses hukum sering kali berhenti pada pelaku lapangan, sementara aktor yang lebih besar tidak tersentuh. Persepsi ini tidak muncul secara tiba tiba, melainkan terbentuk dari pengalaman panjang masyarakat dalam melihat berbagai kasus besar yang tidak sepenuhnya diungkap hingga tuntas.

Situasi ini menempatkan kasus Andrie Yunus sebagai ujian penting bagi kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Jika proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat, maka kepercayaan publik dapat dipulihkan. Sebaliknya, jika kasus ini berakhir tanpa kejelasan yang menyeluruh, maka skeptisisme publik akan semakin menguat dan memperlemah legitimasi institusi hukum.

Di sisi lain, peran DPR tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Dorongan yang disampaikan harus diikuti dengan fungsi pengawasan yang nyata, termasuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara independen dan profesional. Tanpa pengawasan yang konsisten, desakan transparansi berpotensi hanya menjadi wacana tanpa dampak konkret.

Kasus ini juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara. Serangan terhadap aktivis bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap nilai nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus menjadi prioritas, tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjaga ruang sipil tetap aman.

Pada akhirnya, transparansi dalam penegakan hukum bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kasus Andrie Yunus menjadi momentum penting untuk menunjukkan apakah hukum benar benar bekerja secara adil, atau masih dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia ke depan.