ASKARA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam membangun peradaban yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, di Jakarta, Rabu (12/3/2026). Ia hadir mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam kegiatan peluncuran program media dan pembangunan HAM yang digagas Kementerian Hak Asasi Manusia.

Menurut Anrico, penguatan perspektif HAM dalam praktik jurnalistik menjadi hal penting agar pemberitaan tidak hanya informatif, tetapi juga sensitif terhadap korban serta kelompok masyarakat yang rentan.

Ia menambahkan, media massa memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi publik mengenai HAM. Selain itu, pers juga berfungsi mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Pers yang merdeka merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara. Namun dalam menjalankan tugasnya, wartawan tetap wajib berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan standar profesional,” ujarnya.

PWI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap wartawan, khususnya saat meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial maupun dugaan pelanggaran HAM.

Komitmen PWI

Sebagai bentuk kontribusi dalam penguatan peradaban HAM, PWI menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas wartawan dalam meliput isu-isu HAM melalui berbagai program pelatihan, diskusi, serta kerja sama dengan berbagai lembaga.

Organisasi wartawan tertua di Indonesia itu juga berkomitmen mendorong jurnalisme berperspektif HAM, terutama dalam pemberitaan yang menyangkut kelompok rentan, konflik sosial, dan isu keadilan.

Selain itu, PWI menyatakan siap membangun kemitraan konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai HAM tanpa mengurangi independensi pers.

Dorong Dialog Pemerintah dan Pers

Peluncuran program Media Pers dan Pembangunan HAM oleh Kementerian Hak Asasi Manusia diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan komunitas pers.

Melalui program tersebut, diharapkan lahir kebijakan yang semakin mendukung kemerdekaan pers sekaligus memberikan perlindungan lebih kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa keterlibatan komunitas media sangat penting dalam upaya membangun peradaban HAM di Indonesia.

Menurutnya, media memiliki peran besar dalam mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor, mulai dari bidang sipil dan politik hingga ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan bahwa media massa pernah dipandang sebagai bagian dari pembela HAM.

Ia mengutip pandangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut jurnalis sebagai human rights defender atau pembela hak asasi manusia.

“Artinya, wartawan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” kata Nezar.