ASKARA - Di tengah meningkatnya ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, perhatian terhadap stabilitas ekonomi domestik menjadi krusial. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan pemerintah agar tidak lengah menghadapi dampak rambatan konflik global. Nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat harus diamankan melalui langkah fiskal dan moneter yang terukur serta respons kebijakan yang cepat.
Ketika eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global, suara dari parlemen Indonesia mengingatkan pentingnya kewaspadaan ekonomi domestik. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus mengantisipasi dampak konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel terhadap stabilitas rupiah dan perekonomian nasional. (Kompas.com, “Misbakhun: Perang Iran vs AS dan Israel Jangan Sampai Ganggu Rupiah”, 2 Maret 2026)

Misbakhun menilai konflik yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi dunia berpotensi memicu gejolak harga minyak dan volatilitas pasar keuangan. Ia mengingatkan Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat guna meredam tekanan eksternal yang mungkin muncul. Peringatan ini menempatkan isu geopolitik dalam bingkai kepentingan ekonomi domestik yang lebih konkret. 

Secara substantif, kekhawatiran tersebut memiliki landasan rasional. Konflik militer di kawasan Teluk selama ini hampir selalu berdampak pada pasar energi global. Gangguan distribusi minyak dari kawasan strategis seperti Selat Hormuz, misalnya, dapat mengerek harga energi dan menekan negara pengimpor seperti Indonesia. Situasi ini berpotensi menimbulkan tekanan berlapis terhadap kurs, inflasi, dan beban subsidi energi. 

Dalam konteks domestik, momentum menjelang Ramadan dan Idul Fitri membuat peringatan tersebut semakin relevan. Periode ini secara historis diikuti peningkatan konsumsi rumah tangga dan tekanan inflasi musiman. Jika bersamaan dengan gejolak eksternal, daya beli masyarakat berisiko tergerus lebih dalam. Karena itu, stabilitas rupiah menjadi variabel kunci yang tidak boleh diabaikan pemerintah. 

Namun, peringatan politik saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan instrumen kebijakan. Pemerintah dan otoritas moneter perlu memastikan koordinasi fiskal dan moneter berjalan responsif untuk meredam potensi capital outflow dan gejolak pasar valas. Penguatan bantalan fiskal serta manajemen ekspektasi pasar menjadi pekerjaan rumah yang mendesak di tengah ketidakpastian global. 

Dari perspektif ekonomi politik, pernyataan Misbakhun menarik karena menggeser fokus dari sekadar dinamika militer ke dampak riil bagi masyarakat. Dalam ekonomi modern yang saling terhubung, perang di kawasan jauh sekalipun dapat cepat merambat melalui jalur harga energi, pasar keuangan, dan nilai tukar. Karena itu, kewaspadaan dini jauh lebih murah daripada penanganan krisis setelah tekanan membesar. 

Meski demikian, efektivitas peringatan ini akan sangat ditentukan oleh langkah konkret pemerintah. Publik membutuhkan transparansi mengenai skenario mitigasi, mulai dari kesiapan APBN menghadapi lonjakan harga minyak hingga strategi stabilisasi rupiah. Tanpa peta jalan yang jelas, kekhawatiran pasar justru bisa membesar karena ketidakpastian kebijakan. 

Pada akhirnya, pesan yang mengemuka sederhana tetapi strategis: stabilitas rupiah adalah garis pertahanan pertama kesejahteraan rakyat. Dalam situasi global yang mudah bergejolak, pemerintah diuji bukan saat kondisi tenang, melainkan ketika tekanan eksternal mulai merambat ke ekonomi domestik. Antisipasi dini, koordinasi kuat, dan komunikasi kebijakan yang kredibel menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar sekaligus melindungi daya beli masyarakat.