ASKARA - Tragedi longsor di fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) bukan sekadar kecelakaan kerja. Ia adalah alarm keras yang kembali berbunyi, dan sayangnya, bukan untuk pertama kali.

Satu pekerja meninggal dunia. Tujuh alat berat tertimbun. Aktivitas dihentikan. Barikade dipasang. Investigasi dijanjikan. Pola ini terdengar familier. Pada Maret 2025, tanggul kolam limbah di kompleks yang sama jebol dan menewaskan tiga pekerja. Ribuan warga terdampak paparan logam berat. Kini, kejadian serupa terulang.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan?

Antara Ambisi dan Keselamatan

Indonesia tengah memposisikan diri sebagai pusat industri nikel dan baterai kendaraan listrik dunia. Teknologi high pressure acid leach (HPAL) menjadi tulang punggung pengolahan bijih nikel kadar rendah untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP). Namun teknologi ini juga menghasilkan tailing dalam volume masif dan bersifat beracun.

Ketika produksi meningkat, risiko pun ikut membesar. Setiap ton MHP dapat menghasilkan limbah berkali lipat lebih besar. Dalam konteks wilayah Morowali yang bercurah hujan tinggi dan rawan aktivitas seismik, pengelolaan tailing bukan sekadar kewajiban administratif, ia adalah soal hidup dan mati.

Jika dugaan awal menyebut tanah “lembek” sebagai penyebab longsor, maka publik berhak bertanya: apakah kajian geoteknik dilakukan secara memadai? Apakah desain fasilitas benar-benar dirancang untuk kondisi ekstrem? Atau standar keselamatan dikompromikan demi efisiensi biaya?

Nyawa Bukan Variabel Produksi

Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mengingatkan bahwa keamanan fasilitas tailing harus ditempatkan di atas kepentingan keuntungan. Pernyataan ini seharusnya tidak kontroversial. Dalam industri berisiko tinggi, keselamatan pekerja dan perlindungan lingkungan adalah prasyarat moral dan hukum.

Kecelakaan yang berulang menunjukkan ada persoalan sistemik, bukan sekadar insiden teknis. Jika evaluasi hanya berhenti pada faktor cuaca atau kondisi tanah, maka kita sedang menghindari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah tata kelola industri ini sudah sepadan dengan skala risikonya?

Transisi Energi yang Berkeadilan

Dunia membutuhkan nikel untuk transisi energi. Indonesia memegang peran strategis. Namun transisi menuju energi bersih tidak boleh dibangun di atas praktik yang mengabaikan keselamatan dan lingkungan.

Industri nikel tidak bisa hanya mengejar predikat “hilirisasi sukses” dan “nilai tambah tinggi” tanpa memastikan standar pengelolaan limbah yang ketat, transparan, dan diawasi independen. Audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas tailing berbasis HPAL di Morowali menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan.

Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan berjalan efektif, bukan reaktif setelah korban jatuh.

Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Jika tidak, setiap longsor berikutnya hanya akan menambah daftar korban, dan mempertegas bahwa ambisi industrialisasi kita masih mengabaikan pelajaran paling mendasar: bahwa nyawa manusia dan kelestarian lingkungan tidak pernah boleh menjadi ongkos produksi.