ASKARA - Presidium Forum Negarawan, Yudhie Haryono, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam mengelola investasi asing, khususnya yang menyasar aset strategis nasional. Menurutnya, orientasi ekonomi yang terlalu terbuka tanpa pagar berisiko menggerus kedaulatan negara.

“Pada mulanya board of peace. Tetapi isinya perang dagang. Hilirnya, ekonomi yang mendikte. Inilah lukisan terbaru hubungan antarnegara,” ujar Yudhie dalam keterangannya, Kamis (26/2).

Ia menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan Mohammad Hatta sejak 1945 sejatinya dirancang untuk menjaga Indonesia dari dominasi kekuatan besar.

“Kita tahu, bebas berarti tidak tunduk. Aktif berarti mengambil peran. Tetapi dalam praktik ekonomi kontemporer, tafsir itu sering bergeser,” katanya.

Aset Strategis dan Risiko Ketergantungan

Yudhie menyoroti masuknya investasi asing pada sektor-sektor vital seperti energi, pelabuhan, tambang mineral kritis, infrastruktur digital, air, dan pangan. Menurutnya, aset tersebut bukan sekadar komoditas, melainkan urat nadi kehidupan nasional.

“Siapa yang mengendalikan simpul-simpul ini, pasti mengendalikan ritme ekonomi dan stabilitas sosial,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa konsesi jangka panjang, skema build-operate-transfer (BOT) yang timpang, maupun klausul kontrak internasional dapat mempersempit ruang gerak negara.

“Investasi bisa berubah menjadi instrumen penetrasi ekonomi: infiltrasi, instabilisasi, bahkan invasi,” ujarnya.

Yudhie juga menilai narasi bahwa Indonesia akan stagnan tanpa investasi asing sebagai pandangan yang keliru. “Pertanyaannya bukan menerima atau menolak, melainkan mengatur dan membatasi. Transfer teknologi harus nyata, kendali mayoritas tetap nasional,” katanya.

Ekonom: Perlu Keseimbangan dan Penguatan Daya Saing

Sementara itu, Ekonom Universitas MH Thamrin, Agus Rizal, menilai Indonesia memang tidak bisa sepenuhnya menutup diri dalam sistem ekonomi global. Namun, ia menekankan pentingnya keseimbangan.

“Masalahnya bukan pada keberadaan modal asing, tetapi pada syarat dan objeknya. Kalau sektor biasa, risikonya terbatas. Tetapi kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, dampaknya luas—politik, keamanan, bahkan diplomasi,” ujar Agus.

Menurutnya, investasi di aset strategis dapat menciptakan ketergantungan struktural jika tidak diatur secara cermat.

“Ketika terjadi konflik kepentingan—soal tarif, pajak, atau kebijakan lingkungan—negara bisa terjebak pada dilema antara menjaga kedaulatan atau mempertahankan stabilitas investasi,” jelasnya.

Agus menambahkan, penguatan industri nasional dan reindustrialisasi harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau lokasi eksploitasi sumber daya.

Diplomasi Bermartabat, Ekonomi Berdaulat

Yudhie mengingatkan agar Indonesia tidak berubah dari “board of peace” menjadi “board of please”.

“Jangan sampai kita terlalu ingin menyenangkan investor dan mencari pengakuan asing dengan mengorbankan kontrol atas aset strategis,” katanya.

Ia juga mengkritik mentalitas yang terlalu bergantung pada pengakuan luar negeri. “Diplomasi yang bermartabat harus ditopang fondasi ekonomi yang kokoh, bukan ketergantungan yang membuat kita mudah ditekan,” ujarnya.

Baik Yudhie maupun Agus sepakat, pertaruhan utama bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan siapa yang memegang kendali atas masa depan ekonomi nasional.

“Kedaulatan tidak hilang dalam satu malam. Ia terkikis perlahan, dari keputusan yang tampak teknis, tetapi sesungguhnya politis,” pungkas Yudhie.