ASKARA – CEO Nusantara Centre Yudhie Haryono bersama ekonom Universitas MH Thamrin Agus Rizal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 menjadi momentum penting untuk mengoreksi arah pembangunan ekonomi nasional yang dinilai terlalu bergantung pada mekanisme pasar.

Dalam kajiannya bertajuk “Trajektori Ekonomi Pasar dan Krisis Kesejahteraan”, keduanya menyebut pengakuan Presiden terkait meningkatnya kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi merupakan refleksi besar atas kegagalan model pembangunan selama ini.

Menurut mereka, pernyataan Presiden yang mengungkap ekonomi nasional tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun angka kemiskinan justru naik dari 4,1 persen menjadi 4,9 persen serta melemahnya kelas menengah, menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam struktur ekonomi Indonesia.

“Ini menjadi ironi besar karena pertumbuhan ekonomi yang selama ini dipuji ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan sosial yang merata,” tulis Yudhie Haryono dan Agus Rizal dalam keterangan yang diterima, Rabu (27/5).

Mereka menilai selama ini negara terlalu fokus mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas makro, tetapi kurang serius membangun struktur ekonomi yang adil, produktif, dan berpihak pada masyarakat luas.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dinilai hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara daya tahan ekonomi masyarakat bawah dan kelas menengah terus melemah.

“Ketika ekonomi tumbuh, kekayaan bertambah di atas, tetapi rasa aman ekonomi warga negara justru menurun,” tulisnya.

Keduanya juga menilai pidato Presiden Prabowo merupakan bentuk introspeksi nasional terhadap sistem ekonomi yang terlalu liberal dan terlalu menyerahkan arah pembangunan kepada mekanisme pasar.

Dalam perspektif ekonomi Pancasila, menurut mereka, negara tidak boleh hanya menjadi regulator pasif, tetapi harus hadir aktif melindungi kepentingan nasional serta memastikan pemerataan kesejahteraan.

“Perekonomian nasional tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada logika pasar bebas,” tegas mereka.

Yudhie dan Agus menyoroti pentingnya negara mengambil peran strategis melalui penguatan industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, pengawasan devisa, penguatan koperasi dan UMKM, reforma agraria, hingga pembangunan sektor riil berbasis produksi nasional.

Mereka menilai arah APBN 2027 yang mulai diarahkan sebagai alat transformasi ekonomi nasional merupakan langkah awal menuju penguatan ekonomi berbasis kemandirian nasional.

Selain itu, konsep “pasar sosial” yang disinggung Presiden dinilai menjadi upaya menempatkan negara sebagai pengoreksi ketika pasar gagal menciptakan keadilan sosial.

“Pasar tetap digunakan sebagai mekanisme ekonomi, tetapi negara wajib melakukan koreksi ketika pasar gagal menciptakan keadilan sosial,” tulisnya.

Namun demikian, keduanya mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada konsep, melainkan implementasi kebijakan di lapangan.

Menurut mereka, berbagai gagasan ekonomi kerakyatan selama ini sering gagal akibat lemahnya birokrasi, tingginya korupsi, serta dominasi oligarki ekonomi.

“Koreksi trajektori ekonomi akan sia-sia jika negara tetap takut menyentuh akar masalah seperti oligarki ekonomi, kebocoran kekayaan nasional, impor yang mematikan produksi domestik, serta birokrasi rente,” tegas mereka.

Yudhie Haryono dan Agus Rizal menilai pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila kelas menengah terus melemah, petani kehilangan tanah, buruh kehilangan daya beli, dan generasi muda kesulitan memperoleh pekerjaan layak.

“Jika ekonomi terus tumbuh tetapi kemiskinan ikut naik, maka yang gagal bukan sekadar kebijakannya, melainkan arah berpikir negaranya,” pungkas mereka.