ASKARA - Kondisi kesejahteraan guru di Indonesia kembali menjadi sorotan publik dan DPR. Dewan mendorong standar gaji lebih dari upah minimum regional demi menghormati peran strategis pendidik. Di balik wacana kebijakan, realitas gaji guru honorer yang sangat rendah dan berbagai tantangan struktural menunjukkan bahwa upaya memperbaiki nasib guru masih penuh hambatan birokrasi dan kekosongan perlindungan profesional.

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus naik sejalan dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan nasional. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan kesejahteraan guru tidak boleh disetarakan dengan upah minimum regional karena guru merupakan pilar penting untuk kualitas generasi bangsa yang akan datang. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya ke Parlementaria di Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. 

Isu tersebut berkembang di tengah laporan bahwa sejumlah guru honorer masih menghadapi gaji yang jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian menegaskan bahwa situasi guru yang bekerja dengan bayaran sangat rendah tidak lagi dapat ditoleransi, bahkan ada yang menerima honor hanya beberapa ratus ribu per bulan. Hal ini disampaikan saat Konferensi Pers di Jakarta Jumat 28 November 2025 terkait desakan pembentukan standar gaji dan tunjangan yang lebih baik bagi guru honorer. 

Fakta mengenai realitas gaji guru honorer ini sejalan dengan keluhan yang dikemukakan oleh para guru di hadapan Komisi X DPR tiga tahun lalu yang menyebut gaji honorer rata-rata hanya sekitar Rp300 ribu per bulan dengan pemotongan dan pencairan tertunda. Keluhan ini menyentuh soal rendahnya penghargaan ekonomi terhadap para pendidik yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri di sekolah-sekolah. 

Kontroversi mengenai standar gaji guru juga diperlihatkan oleh usulan dari anggota Komisi X DPR RI terkait gaji ideal yang layak, bahkan menyatakan gaji ideal guru seharusnya mencapai angka yang jauh lebih tinggi daripada standar minimum yang berlaku saat ini agar profesi ini kembali diminati oleh generasi muda. Pernyataan ini dicatat dalam diskusi publik publikasi pada Mei 2025. 

Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendorong peningkatan berbagai tunjangan dan insentif bagi guru yang berada di wilayah geografis terpencil atau daerah dengan biaya hidup tinggi. Wacana ini bertujuan mengatasi ketimpangan antara daerah dan memberikan motivasi bagi tenaga pendidik yang ditempatkan jauh dari pusat kota. 

Namun upaya meningkatkan kesejahteraan guru tidak hanya soal gaji. Kritik dari kalangan pendidikan menekankan bahwa hak-hak dasar guru seperti jaminan kesehatan, fasilitas yang layak, perlindungan hukum, dan jaminan hari tua juga penting demi menciptakan pengalaman kerja yang stabil dan aman bagi pendidik. Pernyataan ini disampaikan sebelumnya oleh Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat pada November 2024 saat memperingati Hari Guru Nasional. 

Komisi X DPR bahkan pernah mendesak pemerintah untuk menghapus status guru honorer dan menggantinya dengan status kepegawaian yang lebih aman dan lebih menjamin kesejahteraan, termasuk kemungkinan pengangkatan sebagai PPPK sehingga mendapatkan penghasilan, tunjangan dan jaminan sosial yang layak. Desakan ini disampaikan secara resmi pada November 2025 menjelang peringatan Hari Guru Nasional. 

Di balik seruan kebijakan, realitas lapangan menunjukkan bahwa guru sering memikul beban administratif selain tugas mengajar. Beragam tuntutan birokrasi, penyusunan laporan, dan tekanan evaluasi kinerja menambah beban kerja yang tidak selalu diimbangi dengan kenaikan kesejahteraan. Hal ini menjadi perhatian para politisi yang mendorong reformasi sistem pendidikan agar hak dan kontribusi guru sebagai pendidik dihargai secara lebih adil dan manusiawi. 

Kesenjangan antara peran strategis guru dalam mencerdaskan bangsa dengan penghargaan ekonominya mencerminkan tantangan struktural yang perlu dicermati secara serius oleh pembuat kebijakan. Jika guru terus dibiarkan berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, hasil pembelajaran anak didik dan kualitas pendidikan nasional dapat tergerus, karena gairah menjadi pendidik yang termotivasi oleh kesejahteraan justru semakin pudar. 

Menarik adalah fakta bahwa gaji guru yang ideal menurut beberapa usulan DPR berada jauh di atas rata-rata UMR di berbagai daerah Indonesia, yang menurut data menunjukkan angka sekitar Rp3,28 juta pada tahun 2025 sebagai rata-rata UMR nasional. Data ini menjadi indikator kuat bahwa kenaikan gaji guru menjadi lebih dari sekadar kewajaran dasar agar hidup layak dapat dipenuhi. 

Perdebatan tentang kesejahteraan guru seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, DPR, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan masyarakat. Hanya dengan pendekatan kolaboratif yang mempertimbangkan data, pengalaman nyata di lapangan, serta aspirasi guru itu sendiri, maka kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pendidik dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia.