ASKARA - Kementerian Haji dan Umrah menghadapi tantangan besar dalam penataan sumber daya manusia setelah pengalihan ribuan ASN dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Meski formasi sekarang telah dipenuhi sebagian proses ini harus dilengkapi oleh rekrutmen berbasis kompetensi agar layanan haji nasional berjalan efektif tanpa hambatan birokrasi.

Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk terus menyelesaikan proses pengalihan aparatur sipil negara dari beberapa instansi pemerintah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah telah mengambil alih 3.631 pegawai dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan kementerian baru itu dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Fakta itu dilaporkan oleh tvOne News pada 10 Februari 2026. 

Peralihan pegawai ini bukan sekadar pemindahan administratif. Dahnil menjelaskan bahwa secara rinci jumlah ASN yang dialihkan termasuk 3.515 orang dari Kementerian Agama, 36 orang dari Kementerian Kesehatan serta 47 orang dari penugasan kementerian dan lembaga lain. Selain itu ada 33 pegawai yang sebelumnya berada di Badan Penyelenggara Haji. Total personel itu diposisikan di kantor pusat dan daerah untuk mendukung operasi kementerian di seluruh Indonesia. (tvOne News, 10 Februari 2026). 

Meski demikian kebutuhan sumber daya manusia untuk kementerian baru masih jauh dari terpenuhi. Dahnil menyebut bahwa Kementerian Haji dan Umrah menargetkan kebutuhan pegawai mencapai sekitar 7.000 orang. Dengan jumlah yang ada saat ini masih kurang sekitar lima ribu pegawai yang harus dipenuhi secara bertahap melalui pengalihan dari kementerian lain. Pernyataan ini juga dilaporkan oleh tvOne News pada 10 Februari 2026. 

Permasalahan tidak hanya terkait jumlah pegawai tetapi juga soal aset dan anggaran yang belum sepenuhnya berpindah ke kementerian baru. Wakil Menteri Dahnil dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengakui bahwa sejumlah aset dan dana yang semestinya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah masih berada di Kementerian Agama dan belum dialihkan sepenuhnya. Kondisi ini berpotensi berdampak pada kapasitas kementerian dalam menjalankan tugas pelayanan haji. Pernyataan ini dilaporkan oleh tirto.id pada 10 Februari 2026. 

Kendala signifikan seputar pengalihan aset tersebut juga dilaporkan oleh detik.com pada 10 Februari 2026 di mana Wakil Menteri menyatakan bahwa proses transisi aset masih menghadapi hambatan teknis karena dulu aset-aset itu bersumber dari dana haji dan digunakan di berbagai fasilitas pendukung penyelenggaraan haji. 

Permasalahan anggaran juga menjadi faktor krusial dalam transisi kelembagaan ini. Selain kekurangan SDM, Menteri Irfan Yusuf mengatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah perlu mengajukan tambahan anggaran untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan haji. Kebutuhan anggaran tambahan ini dilaporkan oleh Katadata pada 10 Februari 2026. 

Transisi kelembagaan yang kompleks ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebelumnya seorang guru besar UIN mengatakan kepada media bahwa masa transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah menjadi tantangan besar yang memerlukan koordinasi kuat dan dasar hukum yang kuat. (Media Indonesia, 9 September 2025). 

Permasalahan yang dihadapi oleh kementerian baru ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun struktur kelembagaan yang kuat di tingkat provinsi serta kabupaten kota. Hal ini dilaporkan oleh TIMES Indonesia pada 21 November 2025 yang menyebut bahwa kementerian sedang merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah dan unit fungsionalnya di daerah-daerah. 

Reformasi kelembagaan seperti pembentukan kantor wilayah ini memerlukan koordinasi operasional yang lebih lanjut terutama di daerah-daerah yang menjadi basis pelayanan jamaah haji. Efektivitas penataan SDM di seluruh wilayah menjadi syarat penting untuk menjamin kesiapan layanan serta layanan haji yang tepat waktu dan berkualitas.

Permasalahan lain adalah perlunya rekrutmen pegawai yang kompeten dan profesional. Media melaporkan bahwa pelatihan dan orientasi serta rekrutmen harus dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas SDM yang mampu mendukung tugas kementerian. (Misalnya konsep pelatihan dasar ASN seperti dilaporkan dalam konteks Kemenag oleh BKN bertahun sebelumnya). 

Dengan semua tantangan ini Kementerian Haji dan Umrah memiliki tugas besar dalam membangun struktur yang efisien dan efektif serta merekrut SDM yang kompeten agar layanan haji dan umrah di masa mendatang dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi. Efektivitas transisi kebijakan ini menjadi cermin kredibilitas pemerintah dalam mengelola urusan pelayanan publik yang menyentuh jutaan warga negara Indonesia.

Evaluasi tata kelola SDM di kementerian baru ini juga memberikan pelajaran penting tentang perlunya perencanaan berbasis kebutuhan nyata dan bukan hanya perpindahan perangkat administrasi. Penataan SDM yang baik akan menentukan kinerja kementerian terhadap pelayanan haji nasional yang semakin kompleks.