ASKARA - Kasus yang menimpa Hogi Minaya menarik perhatian publik setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua terduga pelaku penjambretan yang dikejarnya demi melindungi istrinya di Sleman Yogyakarta pada April 2025. Komisi III DPR RI berencana memanggil jajaran penegak hukum untuk mengklarifikasi dan menimbang aspek keadilan dalam penanganan perkara ini. 

Kronologi peristiwa bermula ketika Arista Minaya istri Hogi menjadi korban penjambretan di kawasan Jalan Solo Maguwoharjo Sleman pada 26 April 2025. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas istrinya sebelum Hogi melakukan pengejaran. Dalam pengejaran tersebut sepeda motor pelaku kehilangan kendali dan menabrak struktur jalan hingga keduanya meninggal dunia. 

Meskipun kejadian itu bermula sebagai upaya bela diri untuk melindungi pasangan dari kejahatan jalanan polisi lalu lintas Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 310 ayat 4 dan Pasal 311 ayat 4 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang kelalaian dan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain. 

Hogi saat ini berstatus sebagai tahanan luar setelah proses penyelidikan dan permohonan penangguhan penahanan dipenuhi polisi sementara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman untuk proses lebih lanjut. Polisi juga memasang alat pemantau Global Positioning System untuk memastikan kehadirannya selama penanganan hukum berjalan. 

Penetapan status tersangka terhadap Hogi memicu sorotan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyatakan keprihatinan atas penerapan hukum dalam kasus ini. Ia mempertanyakan logika hukum ketika tindakan membela diri dari kejahatan justru berujung pada penetapan tersangka dan proses pidana yang berat sementara terduga pelaku yang tewas bukan lagi dapat menjalani proses hukum. 

Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI berencana memanggil Kapolresta Sleman Kepala Kejaksaan Negeri Sleman serta Hogi Minaya dan kuasa hukumnya untuk menjelaskan secara rinci dasar hukum penetapan tersangka dan untuk memastikan penegakan hukum tidak hanya berpegang pada teks pasal semata tetapi juga mempertimbangkan konteks fakta di lapangan demi keadilan yang berimbang. Pemanggilan direncanakan berlangsung pada Rabu 28 Januari 2026. 

Reaksi keluarga terutama dari istri Hogi Arista Minaya juga mencerminkan keresahan atas proses hukum yang berlangsung. Dalam wawancara media ia meminta agar hukum dipenuhi dengan rasa keadilan dan berharap kasus ini dipandang secara menyeluruh bukan hanya melalui formulasi pasal namun juga konteks bela diri dan kondisi objektif peristiwa tersebut. 

Perdebatan publik yang timbul dari kasus ini juga mencerminkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif di masyarakat. Sebagian kalangan menilai tindakan mengejar pelaku kejahatan merupakan bentuk refleks protektif terhadap keluarga yang seharusnya tidak diposisikan pada sudut pidana berlapis sementara yang lain berargumentasi bahwa konsekuensi hukum atas tindakan yang berakibat fatal tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Tidak hanya menjadi sorotan lokal namun juga nasional narasi kasus ini terus berkembang di berbagai media yang mengulas isu batasan antara bela diri dan tanggung jawab hukum dalam konteks sosial yang luas. DPR yang memanggil pihak terkait dianggap sebagai langkah untuk membuka ruang dialog antara penegak hukum dan publik demi mencari titik temu yang adil dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. (Dwi Taufan Hidayat)