ASKARA - Banjir yang terus melanda Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sejak Desember 2025 hingga akhir Januari 2026 dinilai bukan semata akibat tingginya curah hujan, melainkan dampak akumulatif kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola pemerintahan yang sarat praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Advokat Jakarta sekaligus Wakil Ketua FAKTA Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (24/1/2026). Menurutnya, bencana banjir di Pulau Jawa saat ini memiliki pola serupa dengan banjir bandang dan longsor yang sebelumnya melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025.

“Banjir di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten adalah buah dari kerusakan alam akibat ulah manusia, korupnya aparat pemerintah, serta rakusnya pemodal sektor properti, pariwisata, dan pertambangan,” kata Tigor.

Ia menyoroti kondisi kawasan hulu, khususnya di kaki Gunung Salak, Bogor, yang kini semakin gundul akibat alih fungsi lahan. Kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air justru berubah menjadi lapangan golf, hotel mewah, dan vila. Salah satu proyek disebut mencapai luas sekitar 180 hektare di Kecamatan Tamansari, Bogor.

“Pohon-pohon besar yang berfungsi menahan air hujan kini hanya tersisa sebagai elemen estetika kawasan elite. Hutan lindung berubah menjadi proyek wisata dan perumahan,” ujarnya.

Tigor menegaskan, pembangunan tersebut turut menggusur lahan pertanian yang selama puluhan tahun dijaga petani sebagai kawasan hijau. Meski sebagian proyek sempat dihentikan Pemda Jawa Barat karena persoalan perizinan, ia menilai masalah utama bukan sekadar izin, melainkan pelanggaran prinsip perlindungan ekologis.

Akibat rusaknya kawasan resapan, air hujan dari Bogor mengalir deras membawa lumpur menuju Jakarta. Dalam waktu sekitar 6-7 jam, air tersebut menjadi banjir kiriman melalui Sungai Ciliwung. Fenomena ini, menurut Tigor, telah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi tuntas.

Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, banjir pada Sabtu (24/1/2026) menggenangi sedikitnya 154 RT dan 20 ruas jalan. Ketinggian air mencapai 2,1 meter di Pejaten, 2,3 meter di Cililitan, dan 2,5 meter di Cawang. Sebanyak 1.349 warga terpaksa mengungsi ke lokasi aman.

Selain banjir kiriman, Tigor juga menyoroti banjir rob di wilayah pesisir Jakarta dan Banten. Ia menyebut kawasan pantai telah rusak akibat reklamasi, pembangunan industri, dan perumahan mewah yang dilegalkan oleh aparat pemerintah.

“Air kiriman dari Bogor macet di Jakarta karena drainase rusak dan tertahan banjir rob dari Pantai Utara. Ini bukti penanganan banjir dilakukan secara sepotong-sepotong,” ujarnya.

Menurutnya, normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Cakung tidak boleh sekadar menjadi proyek fisik bernilai besar tanpa pendekatan ekologi dan tata kelola yang bersih. Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi antara Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan dukungan penuh pemerintah pusat.

Azas Tigor menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, penghentian korupsi, serta perubahan budaya pembangunan yang ramah lingkungan. Ia menyebut perlunya “pertobatan ekologi” oleh pemerintah dan masyarakat agar bencana serupa tidak terus berulang.

“Jika pembiaran ini terus berlangsung, kerusakan akan semakin besar dan korban masyarakat akan terus berjatuhan,” pungkasnya.