Oleh: Dr. Rahmat Mulyana, Wakil Rektor Universitas UMMI Bogor 

ASKARA - Berilmu saja tidak cukup—dan membiarkan negeri dikendalikan oleh orang yang tak berilmu adalah bencana berlapis. Pernyataan ini bukan retorika moral, melainkan diagnosis peradaban. Ia menyentuh dua kegagalan sekaligus: kegagalan ilmu tanpa hikmah dan kegagalan kekuasaan tanpa ilmu. Keduanya sama-sama merusak, dengan cara yang berbeda tetapi saling menguatkan.

Pertama, berilmu saja tidak cukup karena ilmu pada dirinya bersifat ambivalen. Ilmu adalah kekuatan—dan setiap kekuatan, tanpa arah nilai, akan mengikuti dorongan terkuat yang menguasainya: ego, kepentingan, atau kekuasaan. Sejarah penuh dengan contoh bagaimana kecerdasan tinggi melahirkan sistem yang efisien tetapi tidak adil, teknologi maju yang merusak lingkungan, dan kebijakan rasional yang melukai martabat manusia. Di titik ini, ilmu kehilangan fungsi tertingginya sebagai penuntun hidup, lalu menyempit menjadi alat optimasi. Yang diukur adalah output; yang terabaikan adalah makna.

Ilmu yang tidak melahirkan kebijaksanaan menghasilkan paradoks: orang yang paling tahu justru paling berani melampaui batas. Data memberi ilusi kepastian, model memberi rasa kontrol, dan gelar memberi legitimasi. Padahal realitas manusia selalu lebih kompleks daripada kerangka apa pun. Tanpa kerendahan epistemik—kesadaran bahwa pengetahuan selalu parsial—ilmu berubah menjadi pembenar. Ia tidak lagi bertanya “apakah ini adil?” tetapi “apakah ini efektif?”. Inilah saat ilmu berhenti membentuk manusia dan mulai mengeras sebagai ideologi.

Kedua, membiarkan negeri dikendalikan oleh orang tak berilmu adalah bahaya yang lebih telanjang. Kekuasaan tanpa ilmu melahirkan keputusan serampangan, kebijakan reaktif, dan retorika yang menggantikan analisis. Tanpa pemahaman memadai tentang sebab–akibat, sejarah, dan konsekuensi jangka panjang, penguasa mudah terjebak pada solusi instan. Masalah struktural diperlakukan sebagai persoalan permukaan; gejala diserang, akar diabaikan. Dampaknya bukan hanya salah kebijakan, tetapi hilangnya kepercayaan publik karena negara tampak dikelola tanpa nalar.

Lebih buruk lagi, ketidaktahuan yang berkuasa sering kali bersahabat dengan keberanian palsu. Ketika tak ada disiplin berpikir, suara paling keras menang. Kebijakan dibentuk oleh sentimen sesaat, bukan pertimbangan matang. Dalam kondisi seperti ini, pengetahuan tidak dipakai untuk menerangi keputusan, melainkan dicurigai sebagai ancaman. Para ahli dipinggirkan, kritik dilabeli pembangkangan, dan koreksi dianggap melemahkan wibawa. Negara lalu berjalan dengan kompas emosi, bukan peta rasional.

Namun masalah terbesar muncul ketika dua kegagalan ini bertemu: ilmu tanpa hikmah dan kekuasaan tanpa ilmu. Yang satu melahirkan teknokrasi dingin; yang lain melahirkan populisme impulsif. Keduanya sama-sama mengabaikan adab—cara yang benar dalam menggunakan pengetahuan dan kuasa. Di bawah teknokrasi dingin, manusia direduksi menjadi variabel. Di bawah populisme impulsif, kebenaran direduksi menjadi opini. Dalam dua-duanya, martabat manusia terancam.

Karena itu, solusi bukan memilih salah satu: berilmu atau berkuasa. Solusinya adalah menyatukan ilmu, hikmah, dan adab dalam kepemimpinan. Ilmu diperlukan agar keputusan tidak buta. Hikmah diperlukan agar keputusan tidak melampaui batas. Adab diperlukan agar kekuasaan tidak kehilangan jiwa. Ilmu memberi peta; hikmah menentukan arah; adab menjaga cara berjalan.

Kepemimpinan yang layak bagi sebuah negeri menuntut lebih dari kecerdasan teknis. Ia menuntut kesediaan mendengar, keberanian mengakui salah, dan disiplin menimbang dampak pada yang paling lemah. Ia menuntut pertanyaan-pertanyaan yang jarang masuk ruang rapat: siapa yang menanggung biaya kebijakan ini? apa luka jangka panjangnya? apakah kita sedang memindahkan beban ke generasi berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memperlambat negara; justru mencegahnya tergelincir.

Di sisi lain, masyarakat juga memikul tanggung jawab. Negeri tidak jatuh ke tangan orang tak berilmu secara kebetulan. Ia jatuh ketika publik meremehkan pengetahuan, memusuhi kritik, dan memuja kepastian instan. Budaya anti-ilmu—yang menyamakan analisis dengan keraguan dan kehati-hatian dengan kelemahan—adalah jalan pintas menuju salah urus. Menghormati ilmu bukan berarti tunduk pada elit; ia berarti memberi tempat bagi nalar, bukti, dan koreksi dalam keputusan publik.

Akhirnya, pernyataan “berilmu saja tidak cukup” adalah peringatan, bukan penolakan. Ilmu harus dilampaui oleh hikmah dan dipandu oleh adab. Sementara peringatan “jangan biarkan negeri dikendalikan orang tak berilmu” adalah batas keras: kekuasaan tanpa pengetahuan adalah pertaruhan nasib jutaan orang. Negeri yang sehat membutuhkan pemimpin yang tahu, bijak, dan beradab—serta masyarakat yang menuntut ketiganya sekaligus. Tanpa itu, kecerdasan akan menjadi alat penindasan, dan ketidaktahuan akan menjadi sumber kekacauan.