ASKARA - Isu ijazah Presiden Joko Widodo seharusnya sudah lama selesai. Namun hingga hari ini, polemik itu terus berulang, muncul tenggelam, lalu mencuat kembali di ruang publik. Bukan karena substansinya yang baru, melainkan karena absennya penuntasan yang benar-benar meyakinkan semua pihak. Di sinilah masalah utamanya: bukan pada ijazah itu sendiri, melainkan pada ketidakmampuan negara mengakhiri keraguan secara tuntas.

Dalam demokrasi yang sehat, legitimasi pemimpin tidak hanya lahir dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kepercayaan publik. Ketika isu personal seorang presiden, terlebih yang menyangkut keabsahan administratif, terus diperdebatkan tanpa ujung, maka yang tergerus bukan hanya reputasi individu, melainkan wibawa institusi negara.

Pemerintah dan para pendukung Presiden Jokowi kerap menyebut isu ijazah sebagai fitnah, hoaks, atau permainan politik murahan. Argumen ini bisa saja benar. Namun pertanyaannya sederhana: jika memang tidak ada masalah, mengapa polemik ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang transparan, terbuka, dan final?

Negara sesungguhnya memiliki seluruh instrumen untuk menuntaskan perkara ini. Universitas, kementerian, hingga lembaga hukum dapat menjadi rujukan otoritatif. Sayangnya, yang muncul justru sikap defensif, saling tuding, dan pembelahan opini publik. Akibatnya, isu ini berubah dari persoalan administratif menjadi komoditas politik yang terus dipelihara oleh berbagai kepentingan.

Bagi sebagian masyarakat, isu ijazah Jokowi bukan lagi soal benar atau salah, asli atau palsu. Ia telah menjelma simbol ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap elite, birokrasi, dan cara negara mengelola kebenaran. Ketika klarifikasi tidak disampaikan secara terbuka dan meyakinkan, ruang spekulasi akan selalu terbuka lebar.

Lebih berbahaya lagi, pembiaran polemik ini menciptakan preseden buruk. Di masa depan, siapa pun pemimpin yang terpilih bisa terus diganggu oleh isu personal yang tak pernah diselesaikan secara institusional. Demokrasi pun terjebak dalam lingkaran kecurigaan tanpa akhir.

Penyelesaian polemik ijazah Jokowi sejatinya bukan untuk membela atau menyerang Presiden. Ini tentang menjaga akal sehat publik dan marwah negara. Transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan, justru menjadi fondasi kepercayaan. Negara tidak boleh kalah oleh bisik-bisik dan kecurigaan yang terus dipelihara.

Jika isu ini terus dibiarkan menggantung, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai kesalahan individu, melainkan kegagalan negara dalam mengelola kebenaran. Demokrasi yang matang bukan yang bebas dari kritik, tetapi yang berani menuntaskan keraguan secara jujur, terbuka, dan bermartabat.

Sudah waktunya polemik ijazah ini diakhiri, bukan dengan emosi, bukan dengan stigma, melainkan dengan transparansi yang tegas dan final. Jika tidak, luka kecil ini akan terus menganga, menggerogoti kepercayaan publik jauh setelah masa kekuasaan berakhir.