ASKARA - Kontroversi Wakil Bupati Cianjur Ramzi yang masih aktif tampil sebagai presenter televisi memantik perdebatan tentang etika jabatan publik. Meski dinyatakan tidak melanggar aturan hukum, fenomena ini memunculkan pertanyaan lebih mendasar mengenai prioritas pengabdian, pembagian waktu, serta ekspektasi masyarakat terhadap pejabat yang diberi amanah kekuasaan oleh rakyat.

Pejabat publik di Indonesia tidak hanya dibebani kewajiban administratif, tetapi juga ekspektasi simbolik sebagai representasi pengabdian penuh kepada masyarakat. Sorotan terhadap Wakil Bupati Cianjur Ramzi muncul ketika ia secara terbuka mengakui masih aktif menjalani profesi sebagai presenter televisi nasional di tengah tugasnya sebagai pejabat daerah. Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut telah dipelajari secara hukum dan tidak melanggar regulasi yang berlaku.

Ramzi menyatakan bahwa sebelum memutuskan tetap tampil di layar kaca, ia telah mempelajari aturan perundang-undangan serta melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Baginya, kepastian hukum menjadi dasar utama untuk memastikan bahwa peran gandanya tidak menabrak kewajiban sebagai pejabat publik. Pernyataan ini menempatkan isu pada ranah legal formal yang secara normatif dinilai aman.

Namun, persoalan etika jabatan publik tidak berhenti pada soal legalitas. Ramzi berulang kali menekankan bahwa tugas pemerintahan tetap menjadi prioritas utama dan ia siap membatalkan agenda syuting apabila berbenturan dengan kepentingan daerah. Klaim ini menggambarkan adanya upaya pengelolaan waktu, tetapi sekaligus membuka ruang tanya tentang efektivitas kehadiran seorang wakil kepala daerah yang dituntut siap setiap saat.

Respons masyarakat terhadap aktivitas ganda ini terbelah. Sebagian publik memandang pekerjaan tersebut sebagai bentuk usaha mencari penghasilan halal selama tidak disertai praktik korupsi. Pandangan ini menilai integritas pejabat dari ada atau tidaknya pelanggaran hukum pidana, khususnya korupsi. Dalam sudut pandang ini, aktivitas di luar jabatan dianggap sah sepanjang tidak merugikan keuangan negara.

Di sisi lain, kritik yang lebih keras muncul dengan menekankan aspek amanah dan disiplin. Bagi kelompok ini, keputusan menjadi pejabat publik seharusnya diambil oleh individu yang telah siap mengabdikan waktu, tenaga, dan perhatian secara penuh kepada masyarakat. Jabatan publik dipahami sebagai kerja total, bukan pekerjaan paruh waktu yang dapat berbagi fokus dengan profesi lain yang menyita perhatian publik.

Kritik tersebut mencerminkan ekspektasi sosial yang kuat bahwa pejabat publik harus selalu siap hadir ketika dibutuhkan, termasuk dalam situasi darurat yang tidak mengenal jam kerja. Ketika seorang pejabat diketahui memiliki aktivitas rutin di luar pemerintahan yang bersifat komersial dan publik, kekhawatiran pun muncul mengenai potensi keterlambatan respons dan berkurangnya fokus pada pelayanan masyarakat.

Polemik ini juga menyingkap persoalan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah. Remunerasi pejabat daerah kerap dipersepsikan tidak sebanding dengan beban kerja dan tuntutan sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, pekerjaan sampingan sering kali dipandang sebagai rasionalisasi personal. Namun, ketika pekerjaan tersebut berada di ruang publik dan berintensitas tinggi, risiko benturan kepentingan dan penurunan kepercayaan publik menjadi sulit dihindari.

Lebih jauh, jabatan publik memiliki dimensi simbolik yang tidak tertulis dalam undang-undang. Wibawa seorang wakil kepala daerah tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan program, tetapi juga melalui kesediaan hadir secara fisik dan emosional di tengah masyarakat. Persepsi publik memainkan peran besar dalam menilai apakah seorang pejabat benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Argumentasi bahwa suatu tindakan tidak melanggar aturan sering kali tidak cukup untuk menjawab kegelisahan publik. Etika jabatan publik kerap melampaui batas teks hukum. Banyak tindakan yang sah secara legal, tetapi problematik secara moral dan sosial. Dalam konteks ini, pembelaan berbasis legalitas semata berpotensi dipahami sebagai pembenaran diri, bukan refleksi atas makna pengabdian yang melekat pada jabatan publik.

Pada akhirnya, polemik ini tidak semata-mata tentang satu figur atau satu jabatan, melainkan tentang bagaimana masyarakat mendefinisikan ulang makna kepemimpinan di era modern. Ketika batas antara peran profesional, popularitas, dan jabatan publik semakin kabur, tuntutan terhadap integritas, fokus, dan komitmen moral pejabat publik justru semakin menguat. Jabatan publik adalah pilihan hidup, dan setiap pilihan membawa konsekuensi etis yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. (Dwi Taufan Hidayat)