ASKARA - Gunung Padang kembali menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai situs purbakala, melainkan sebagai ruang tafsir kebangsaan yang rumit. Di antara lapisan batu andesit dan perdebatan akademik, muncul satu fakta simbolik yang sulit diabaikan: pada 24 November 2024, Ali Akbar, arkeolog Universitas Indonesia dan Ketua Tim Kajian serta Pemugaran Gunung Padang, "tiba-tiba" dianugerahi gelar Kanjeng Pangeran (KP) oleh Almarhum PB XIII.

Pertanyaannya mengemuka dengan sendirinya: apakah ada kaitan antara Gunung Padang dan penganugerahan gelar tersebut?

Secara ilmiah, Ali Akbar dikenal sebagai figur yang justru berusaha menarik Gunung Padang keluar dari klaim berlebihan, baik yang beraroma politis maupun mistis. Ia berdiri pada disiplin arkeologi, menolak sensasionalisme, dan menekankan metode. Namun sejarah Nusantara tidak pernah bekerja secara tunggal melalui rasio semata. Di sini, simbol dan waktu sering berjalan beriringan.

Dalam tradisi Jawa, gelar Kanjeng Pangeran bukan sekadar kehormatan sosial. Ia adalah penanda tanggung jawab kultural, diberikan pada mereka yang dinilai memiliki peran menjaga keseimbangan nilai, sejarah, dan laku. Gelar ini tidak selalu menjelaskan sebab, tetapi sering kali menandai momen.

Gunung Padang sendiri adalah momen panjang yang belum selesai. Ia pernah dielu-elukan, lalu ditinggalkan; diangkat sebagai proyek nasional, kemudian diredam. Di tengah pasang surut itulah Ali Akbar konsisten mengambil posisi yang tidak populer: tidak menuhankan situs, tetapi juga tidak mengingkarinya. Sikap ini, dalam kacamata kebudayaan Jawa, justru mencerminkan laku "menjaga," bukan "menguasai."

Apakah Almarhum PB XIII melihat itu sebagai kebetulan? Ataukah sebagai bentuk pengakuan atas peran sunyi yang jarang disorot kamera?

Tidak ada pernyataan resmi yang menghubungkan langsung gelar KP dengan Gunung Padang. Namun dalam kosmologi Nusantara, keterkaitan tidak selalu hadir sebagai penjelasan verbal, melainkan sebagai keselarasan waktu dan peran. Ketika seorang penjaga narasi sejarah menerima gelar kebudayaan, sementara ia sedang mengawal situs yang sarat makna peradaban, publik wajar bertanya.

Yang jelas, penganugerahan ini tidak menjadikan Ali Akbar figur mistis, dan tidak pula mengubah Gunung Padang menjadi altar spiritual. Justru sebaliknya: peristiwa ini menegaskan bahwa ilmu dan budaya tidak harus saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan sejajar, saling mengingatkan batas.

Gunung Padang mungkin tidak sedang memilih tokoh.
Tetapi sejarah sering memilih waktu.

Dan pada 24 November 2024, waktu tampaknya berbicara dengan caranya sendiri.