ASKARA - Pencabutan izin penerbangan langsung internasional di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park membuka kembali persoalan tata kelola perhubungan yang selama ini tersembunyi di balik kawasan industri besar. Regulasi yang berubah cepat, fasilitas negara yang ternyata tidak tersedia, serta konteks politik penerbitan izin sebelumnya menunjukkan adanya anomali yang layak dipertanyakan demi kepentingan publik dan keamanan negara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 yang mencabut izin penerbangan langsung internasional di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai konsistensi regulasi di sektor perhubungan. Aturan tersebut sekaligus menggugurkan kebijakan sebelumnya yang sempat memberi ruang bagi tiga bandara khusus melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Laporan awal mengenai perubahan kebijakan ini disampaikan oleh Kompas pada 14 Oktober 2025.

Dalam keputusan sebelumnya, yaitu KM 38 Tahun 2025, pemerintah menetapkan tiga bandara khusus yang dapat melayani penerbangan internasional dalam keadaan tertentu, yakni Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau, Weda Bay di Maluku Utara, dan IMIP di Morowali. Ketentuan itu diklaim bersifat sementara dan terbatas untuk kebutuhan industri, terutama dalam mobilitas tenaga kerja dan logistik. Tempo pada 18 Mei 2025 pernah menyoroti bahwa fasilitas pengawasan negara di bandara khusus tersebut belum memenuhi standar minimum.

Keputusan terbaru justru mempertahankan hanya satu bandara khusus, yaitu Sultan Syarief Haroen Setia Negara, sementara dua lainnya dicabut. Namun pemerintah tidak menjelaskan secara rinci alasan teknis yang membedakan Riau dengan dua kawasan industri lain. CNN Indonesia pada 16 Oktober 2025 mencatat bahwa Kementerian Perhubungan belum memberikan uraian terbuka mengenai indikator keselamatan dan keamanan yang dinilai tidak terpenuhi di IMIP maupun di Weda Bay.

Dalam diktum kedua KM 55 Tahun 2025 disebutkan bahwa penerbangan internasional di bandara khusus hanya diperbolehkan untuk kepentingan non niaga tertentu seperti evakuasi medis, penanganan bencana, dan transportasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha pokok. Meski demikian, laporan investigatif Katadata pada 22 September 2025 menemukan bahwa pada masa berlakunya izin sebelumnya, fasilitas ini lebih sering digunakan untuk mengangkut pekerja asing dan barang industri yang tidak seluruhnya berada dalam kategori non niaga.

Masalah paling kritis adalah ketiadaan petugas imigrasi, bea cukai, dan karantina di bandara khusus milik kawasan industri besar tersebut. Bandara yang melayani rute internasional seharusnya menjadi titik kontrol negara terhadap arus manusia dan barang. Tanpa kehadiran otoritas tersebut, pengawasan perbatasan melemah sehingga membuka potensi masuknya pekerja tanpa verifikasi, perpindahan logistik tanpa pemeriksaan, hingga risiko keamanan nasional. The Jakarta Post pada 19 Oktober 2025 menyebut kondisi ini sebagai anomali administrasi yang tidak selaras dengan praktik global.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa konteks lebih besar perlu diperhatikan. IMIP merupakan kawasan industri strategis dengan investasi asing bernilai besar dan kegiatan produksi berkelanjutan. Lokataru Institute pada 20 Oktober 2025 mengingatkan bahwa kawasan industri dengan kekuatan ekonomi signifikan kerap memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan. Oleh karena itu, penerbitan izin internasional pada awal tahun 2025 dinilai tidak terlepas dari dinamika ekonomi politik yang berkembang pada masa awal pemerintahan baru.

Perubahan cepat dari pemberian izin menuju pencabutan kemudian memunculkan kesan adanya perubahan kalkulasi politik dan teknis di internal pemerintahan. Liputan6 pada 20 Oktober 2025 mencatat bahwa kritik publik terkait ketidaksiapan fasilitas pengawasan negara meningkat tajam menjelang pencabutan izin. Kritik itu menyoroti bagaimana sebuah bandara industri dapat memperoleh izin internasional tanpa memenuhi syarat dasar yang seharusnya bersifat wajib.

Diktum kelima KM 55 Tahun 2025 menyebut bahwa jika bandara khusus masih membutuhkan layanan internasional setelah masa berlaku ketentuan berakhir pada 8 Agustus 2026, maka perusahaan penyelenggara wajib mengajukan perubahan status dari bandara khusus menjadi bandara umum. Ketentuan ini membuka jalan bagi industri besar untuk mempermanenkan fasilitas internasional apabila mereka bersedia memenuhi seluruh prasyarat pelayanan publik sebagaimana bandara umum. Bisnis Indonesia pada 15 Oktober 2025 menilai langkah ini dapat menambah beban regulasi dan biaya bagi perusahaan, tetapi sekaligus meningkatkan jaminan keamanan negara.

Bagi publik, persoalan ini jauh melampaui sekadar teknis penerbangan. Ini menyangkut integritas kontrol negara terhadap lalu lintas orang dan barang. Kelonggaran dalam penerbitan izin internasional dapat menciptakan preseden buruk bagi tata kelola perhubungan. Ketika standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan dapat dikesampingkan demi kepentingan industri, maka fungsi negara sebagai pengawas utama menjadi dipertanyakan. Pertanyaan inilah yang mengemuka dalam berbagai perbincangan publik sepanjang Oktober 2025.

Walaupun izin telah dicabut, persoalan tidak otomatis selesai. Pemerintah perlu menjelaskan proses penerbitan izin awal, melakukan audit menyeluruh atas kesiapan bandara khusus, serta memastikan bahwa seluruh penyelenggara bandara industri memenuhi kewajiban dasar negara. Tanpa transparansi dan pembenahan yang konsisten, kasus IMIP akan tetap menjadi contoh buruk bagaimana anomali kebijakan dapat muncul dan diberlakukan tanpa kontrol publik yang memadai. (Dwi Taufan Hidayat)