ASKARA - Perebutan takhta Keraton Surakarta Hadiningrat kembali mengemuka, kali ini melibatkan dua putra Pakubuwana XIII: KGPAA Hamangkunagoro (KGPH Purboyo) dan KGPH Hangabehi (KGPH Mangkubumi). Keduanya sama-sama mengklaim sebagai pewaris sah, menempatkan lembaga budaya yang seharusnya menjadi sumber kearifan pada pusaran konflik internal yang sebenarnya bisa dihindari. Perselisihan ini bukan saja mengguncang wibawa keraton, tetapi juga membuka kembali luka lama tentang dualisme kepemimpinan yang pernah terjadi setelah wafatnya Pakubuwana XII pada 2004.

Seyogianya, Keraton Surakarta sebagai salah satu pilar warisan budaya Jawa dijaga sebagai ruang adiluhung, bukan arena perebutan legitimasi yang berulang. Konflik kepemimpinan hanya akan menggerus otoritas budaya keraton di mata publik, sekaligus memperlemah peran strategisnya sebagai penjaga tradisi, pusat spiritualitas, dan sumber pendidikan kebangsaan. Ketidakpastian figur raja menimbulkan kebingungan pada abdi dalem, masyarakat adat, hingga pemerintah daerah yang membutuhkan kejelasan struktur dalam menjalin kerja sama kebudayaan.

Pertikaian keluarga semacam ini mestinya diselesaikan melalui musyawarah yang menjunjung tinggi unggah-ungguh Jawa. Penguatan mekanisme internal untuk menentukan suksesi secara tegas, transparan, dan berlandaskan pakem adat menjadi kebutuhan mendesak agar konflik tidak kembali terulang. Selain itu, keterlibatan para sesepuh, dewan adat, dan pihak yang dihormati dalam struktur keraton dapat menjadi jembatan untuk memulihkan harmoni di dalam lingkup keluarga raja.

Keraton Surakarta terlalu penting untuk dibiarkan terjebak dalam turbulensi yang berkepanjangan. Sebuah rekonsiliasi yang bermartabat bukan hanya akan mengembalikan kehormatan institusi, tetapi juga menjadi teladan bahwa nilai luhur Jawa dapat menang atas ambisi personal. Kejelasan kepemimpinan perlu segera diwujudkan agar keraton kembali kokoh sebagai sumber budaya, bukan berita konflik.