Oleh: Saur S. Turnip

Sebagai bangsa yang berazaskan konstitusi dan prinsip negara hukum, kita harus berhenti sejenak dan bertanya: apakah penegakan hukum kita hanya sekadar struktur, prosedur, dan formalitas belaka - tanpa jiwa, tanpa nurani, tanpa tanggung jawab terhadap rakyat? Ataukah sebaliknya, fungsi dan struktur hukum memang ditujukan agar manusia di dalamnya hidup dalam kemerdekaan, keadilan, dan martabat?

Pemikiran penulis berpijak pada perspektif akademik, didukung pandangan pakar global, sambil menautkan dengan realitas yang kita hadapi. Tujuannya bukan untuk menyerang, melainkan memanggil kembali marwah hukum - agar penegak hukum, pada akhirnya, kembali mengemban tugasnya sebagai pelayan rakyat yang beretika, bermoral, dan bertanggung jawab. 

1. Fondasi Hukum: Integritas, Independensi, dan Tanggung Jawab

Hukum bukan hanya tulisan pasal atau gedung pengadilan yang megah; ia adalah panggilan nurani. Sebagaimana dikatakan oleh para pakar, salah satu fondasi utama penegakan hukum yang sehat adalah independensi dan integritas pengadil - bahwa hakim, jaksa, aparat penegak hukum harus bebas dari pengaruh politik, ekonomis, maupun sosial yang melarang mereka memutus perkara dengan jujur dan adil.

Misalnya, menurut kajian oleh Widłak (2025) tentang kriteria pengangkatan hakim, disebutkan bahwa “constraining instances of arbitrary exercise of power and abuse of law requires, on the part of judges … personal dispositions of goodwill intention and a RoL-aligned mindset.” Artinya: tidak cukup hanya formalitas atau prosedur, dibutuhkan karakter dan niat baik yang menyatu dengan semangat rule of law (ketaatan pada hukum) - bukan rule by law (penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan).

Begitu pula, laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) menegaskan bahwa:

“By consistently upholding … principles, the judiciary maintains public trust and confidence in the legal system, reinforcing the notion that no one … is above the law.”

Kepercayaan publik adalah aset paling krusial dalam sistem hukum. Tanpa kepercayaan, lembaga hukum hanya menjadi cangkang besar yang kosong - mudah rusak oleh kepentingan.

Dalam praktik profesional misalnya di Amerika Serikat, Kode Etik Hakim jelas menyatakan bahwa seorang hakim “should be sensitive to possible abuse of the prestige of office” dan jangan “allow family, social, political, financial … interests to influence judicial conduct.” Ini menjadi standar global yang menetapkan: penegak hukum harus tidak hanya secara teknis menjalankan tugas, tetapi secara etik menjaga martabat profesinya.

Namun, apa yang terjadi ketika fondasi ini mulai longgar? Ketika integritas runtuh, independensi tergerus, dan tanggung jawab pudar?

2. Transaksi Jabatan, Manipulasi Putusan, dan Penyelundupan Kekuasaan

Kegelisahan masyarakat yang diungkapkan bukan sekadar retorika; ia bersandar pada data dan pengamatan yang nyata. Salah satu tantangan klasik dalam sistem hukum adalah munculnya korupsi yudisial - ketika hakim, pegawai pengadilan, jaksa, atau aparat penegak hukum menjadi pihak yang ambil bagian dalam transaksi jabatan atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan tertentu. Laman Transparency International mencatat sejumlah skenario: hakim yang menerima suap agar memenangkan perkara, pejabat pengadilan yang menunda jadwal agar pihak tertentu mendapat keuntungan, atau penyokong kekuasaan yang menekan proses peradilan agar hasilnya cocok dengan kehendak mereka.

Bayangkan seorang warga yang datang mencari keadilan: ia berharap diperlakukan adil, namun tiba-tiba putusannya “dikoordinasikan” di belakang layar; atau prosesnya tertunda untuk memberikan peluang bagi korupsi tersembunyi. Rasa keadilan pun terkoyak.

Di sisi lain, ketika hakim atau lembaga pengadilan terbuka terhadap pengaruh politik atau kekuasaan, maka meskipun struktur formal terlihat-pengadilan berdiri, prosedur ada-namun isinya sudah terkontaminasi. Hal ini konsisten dengan kajian bahwa pengangkatan dan keputusan hakim berpotensi dipengaruhi “bias terhadap politisi” atau pembelian kerjasama antar cabang kekuasaan. Sebuah studi di Brasil tentang small claims court menemukan bukti bahwa hakim bisa berbeda memberi putusan apabila salah satu pihak adalah politisi.

Nyatanya, ketika aparatur hukum menjadi bagian dari transaksi kekuasaan, maka fungsi struktur pemerintahan dalam konteks politik sudah melampaui semangat penegakan hukum. Kepentingan partisan menggantikan keadilan; kekuasaan menggantikan ketaatan pada hukum.

Spesifik bagi konteks Indonesia: meskipun saya tidak menyebutkan kasus tertentu, nuansanya sangat terasa - banyak berita dan keluhan publik tentang “putusan terasa dibeli”, “proses tertutup”, “pengaruh kekuasaan besar” yang meredam kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, kita harus berkata jujur: struktur hukum kita mungkin lengkap - tetapi jika integritas para pelaku hukum diabaikan, maka struktur itu tetap rapuh di hadapan godaan kekuasaan.

3. Proporsi Moralitas dan Etika Profesi dalam Penegakan Hukum

Di tengah kerusakan moral ini, muncul pertanyaan penting: Apakah sekadar menerapkan prosedur cukup? Ataukah kita memerlukan pembaruan di dimensi moral-etika profesi?

Kita harus menegaskan bahwa etika profesi hukum bukan aksesoris; ia adalah inti. Tanpa etika, hakim, jaksa, pengacara bisa terseok dalam lingkaran prosedur, tanpa menyentuh jiwa keadilan.

Sebagaimana disebut dalam laporan “Legal Ethics and the Rule of Law” oleh Brennan Center for Justice, dishonesy (ketidakjujuran) bukan hanya pelanggaran teknis tetapi “abuses of power, including politicized or partisan prosecutions … will often necessitate some form of dishonesty.” Ketika seorang penegak hukum memilih jalan pintas, atau tunduk pada tekanan kekuasaan, maka ia telah menodai profesinya dan melemahkan hukum.

Pakar seperti Nihal Jayawickrama, yang selama bertahun-tahun mengembangkan standar integritas yudisial dunia, menegaskan bahwa integritas sistem hukum memerlukan komitmen pribadi dari pelaku hukum untuk menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kemurnian profesi. Bukan hanya disinsentif yang mendorong, tetapi nilai dan kesadaran moral yang internal.

Dalam konteks ini, manusia-yang-berjubah (misalnya hakim) harus melihat bahwa jubahnya bukan simbol kedigdayaan, melainkan amanah. Amanah untuk membela yang lemah, melindungi yang terpinggirkan, dan menegakkan kebenaran - walau itu berarti menentang kekuasaan.

Namun ketika etika profesi diabaikan, maka muncul wajah hukum yang menyakitkan: hukum sebagai alat, bukan pelindung; hakim sebagai pemain, bukan penegak; proses sebagai sandiwara, bukan pengabdian.

4. Kenapa Ini Bahaya untuk Bangsa?

Ketika sistem penegakan hukum kehilangan integritasnya, maka banyak hal besar yang terancam:

Kehilangan legitimasi lembaga hukum. Tanpa kepercayaan publik, keputusan pengadilan tidak lagi dipandang sebagai keadilan, melainkan sebagai transaksi. Hakim bukan lagi dihormati, tapi dicurigai.

1. Erosi demokrasi dan negara hukum.  Sebagai negara hukum, kita berpegang pada prinsip bahwa tidak ada yang di atas hukum. Namun ketika hakim atau lembaga justru tunduk pada kekuasaan, maka prinsip itu hampa. UNDP menegaskan bahwa pertahanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang pemerintahan adalah bagian inti dari peran yudikatif.
2. Ketidakadilan sistemik oleh rakyat kecil.    Bila hukum tertutup bagi yang berkedudukan rendah, tapi terbuka bagi yang berkuasa atau kaya, maka keadilan menjadi barang mewah. Rakyat yang paling membutuhkan perlindungan hukum sebaliknya paling mudah dirugikan.
3. Budaya impunitas tumbuh. Ketika penegak hukum sendiri tersandung korupsi atau manipulasi, maka rakyat akan merasa: “Tidak ada bedanya antara warga biasa dan pejabat yang disalahkan.” Impunitas memperjelas bahwa tidak semua orang di bawah hukum - melainkan ada yang di atasnya.
4. Moral bangsa tergerus.   Hukum bukan sekadar mekanisme, ia adalah simbol nilai. Ketika simbol itu rusak, bangsa kehilangan pencerminnya. Generasi muda akan tumbuh dengan pandangan bahwa “hukum bisa dibeli”, “keadilan bisa dinegosiasikan”. Persepsi ini berbahaya, karena membentuk budaya hidup yang tidak mengutamakan integritas.

Jadi, bukan hanya soal prosedur yang terlambat atau sumber daya yang kurang. Ini soal jiwa penegakan hukum.

5. Jalan Pemulihan: Memperkuat Integritas dan Etika secara Sistemik

Sebagai tanggapan terhadap kegelisahan ini, ada beberapa langkah yang mutlak, dan tidak bisa ditunda. Bukan hanya kosmetik, tetapi reformasi moral serta struktural yang menyatu.

1. Pendidikan dan pembinaan etika profesi secara terus-menerus

Institusi pendidikan hukum dan lembaga pelatihan penegak hukum harus menanamkan bahwa profesi ini bukan sekadar karier, tetapi panggilan. Pelatihan tentang judicial ethics, independence, integrity yang dilakukan oleh lembaga internasional bisa dijadikan model.

1. Transparansi proses pengangkatan dan pertanggungjawaban hakim dan penegak hukum

Jika pengangkatan kekuasaan berjalan di balik pintu tertutup, maka akhiranya adalah pengaruh kekuasaan di balik keputusan. Sebaliknya, jika publik tahu mekanismenya, maka akan timbul kontrol sosial yang sehat.

1. Masyarakat sipil dan media sebagai pengawas moral aktif

Demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan dari luar, bukan hanya dari dalam institusi. Rakyat berhak mengkritik, menuntut akuntabilitas, dan lembaga hukum harus terbuka menerima kritik sebagai alat pembenahan - bukan represi.

1. Sanksi tegas atas pelanggaran etika profesi

Ketika transaksi jabatan, manipulasi putusan atau korupsi yudisial terungkap, maka harus ada sanksi yang nyata - bukan hanya sekadar pemindahan jabatan atau teguran ringan. Karena impunitas adalah racun.

1. Budaya integritas yang dibangun oleh teladan pimpinan

Ketua pengadilan, ketua lembaga penegak hukum, pejabat tertinggi harus menunjukkan teladan. Ketika pimpinan kompromi dengan kekuasaan, maka seluruh sistem ikut melemah.

6. Panggilan Marwah Penegakan Hukum

Dalam konteks Indonesia, kita memiliki kerangka hukum yang matang: UUD 1945, lembaga kehakiman, lembaga pengawas, undang-undang tentang peradilan, integritas hakim, dan seterusnya. Namun kerangka itu hanya menjadi hidup jika dilatarbelakangi oleh nurani kolektif.

Bangsa ini memerlukan insan hukum yang tidak takut terhadap kekuasaan - yang tahu bahwa tugasnya bukan melayani kekuasaan, tetapi melayani kebenaran dan keadilan untuk rakyat. Di sini lah marwah penegakan hukum diuji: bukan sekadar putusan formal, tetapi makna yang dihasilkan bagi kesejahteraan rakyat.

Kita harus memberi ruang bagi rakyat untuk mengawasi dan mengkritik. Kritik bukanlah penghinaan - melainkan cerminan kepedulian terhadap kedaulatan mereka sendiri. Ketika rakyat diam, kekuasaan berbicara; ketika rakyat tidak bisa mengkritik, maka siapa lagi yang menegur?

Jika insan hukum tidak memiliki etika, moral, dan tanggung jawab, maka wajah penegakan hukum kita akan menjadi bayangan suram: hukum menjadi alat kekuasaan, bukan bendungan kezaliman; hakim menjadi kaki tangan, bukan benteng keadilan; rakyat menjadi penonton, bukan subjek yang dilindungi.

Namun kita bisa memilih jalan berbeda: memperkuat integritas, menghidupkan etika profesi, memperkuat transparansi, dan menjadikan penegakan hukum bukan sekadar tugas administratif, tetapi pengabdian moral terhadap bangsanya.

7. Panggilan Mari Bangkit Kembali

Ketika hak-hak warga negara terabaikan, ketika keadilan terasa jauh, ketika penegakan hukum diwarnai luka daripada penyembuhan - saat itulah bangsa perlu ­bangkit. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa hukum tidak akan menegakkan dirinya sendiri; penegak hukum tidak akan sempurna tanpa hati yang bersih; dan rakyat bukan penonton, melainkan pemilik final dari sistem ini.

Marilah kita memanggil kembali marwah hukum - agar bukan hanya tertera di pasal, tetapi hidup dalam perbuatan. Marilah kita menuntut insan hukum yang berintegritas, beretika, bermoral dan bertanggung jawab - karena hanya dengan itu, keadilan akan hadir, bangsa akan sejahtera, dan reputasi negara akan dijaga.

Semoga pemikiran ini menjadi bagian kecil dari percakapan besar bangsa - bahwa penegakan hukum bukan hanya soal siapa yang menjatuhkan vonis, tetapi soal siapa yang menjaga nurani lembaga itu - siapa yang menjaga bahwa hukum menjadi pelindung, bukan predator; jembatan keadilan, bukan tembok kekuasaan.^@opungnsJj.