ASKARA - Di negeri yang katanya berdaulat, kedaulatan sering kali berhenti di podium konferensi pers. Menteri bicara tentang harga diri bangsa, sementara proyek strategisnya dibiayai pinjaman luar negeri. “Saya tidak akan mundur sejengkal pun,” katanya gagah. Tapi publik justru bertanya: sejengkal dari mana, kalau tanahnya sudah digadai, lautnya dilelang, dan kebijakannya disponsori?

“Kedaulatan negara itu harga mati,” ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2025), seperti dikutip Kompas.com (24/10/2025). Kalimat itu terdengar tegas, patriotik, bahkan heroik. Tapi di luar tembok istana, rakyat mendengarnya dengan nada getir sebab kata “kedaulatan” di negeri ini sering lebih banyak dipakai untuk menutup kelemahan, bukan menegakkan kekuatan.

Pernyataan Bahlil itu muncul di tengah kritik publik tentang keterlibatan investor asing yang makin dominan dalam proyek strategis nasional. “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mengintervensi kebijakan negara,” katanya lagi, dikutip Tempo.co (24/10/2025). Namun, sulit menampik kenyataan bahwa banyak kebijakan strategis justru lahir dari negosiasi panjang dengan lembaga finansial internasional, bukan dari suara rakyat yang katanya pemilik kedaulatan.

Ironinya, kedaulatan yang dibela dengan suara lantang justru tampak ringkih di meja perundingan ekonomi. Proyek kereta cepat, misalnya, masih bergantung pada pinjaman baru dari China Development Bank, seperti dilaporkan CNBC Indonesia (10/10/2025). Bunga pinjaman naik, jadwal pelunasan molor, tapi pejabatnya tetap bicara tentang “kedaulatan transportasi.” Kedaulatan macam apa yang ditopang utang?

Sementara itu, di sektor energi, Indonesia masih menjadi importir minyak terbesar di Asia Tenggara. Data Detik.com (22/10/2025) menunjukkan impor minyak mentah naik 8,7 persen pada kuartal III 2025. Dalam situasi itu, kalimat “saya tidak akan mundur sejengkal pun” terdengar seperti iklan nasionalisme yang tidak laku di toko kenyataan. Sejengkal tanah pun sudah lama diserahkan kepada pemilik modal.

Publik menanggapi dengan sinisme yang berlapis humor. Di media sosial, beredar meme bertuliskan “Kedaulatan sejengkal, tapi tanda tangannya miliaran.” Humor pahit yang hanya bisa lahir dari rakyat yang sudah lelah menonton sandiwara pejabat yang setiap kali disorot, menjawabnya dengan kalimat patriotik, seolah kritik adalah penghinaan terhadap negara. Padahal, bangsa besar justru tumbuh dari tradisi kritik, bukan tepuk tangan.

Kritik terhadap Bahlil bukan semata soal pribadinya, tapi tentang pola yang berulang: pejabat berbicara soal martabat negara, tapi diam ketika proyek-proyek dikerjakan oleh konglomerat yang menumpuk konsesi tambang, hutan, dan laut. Menurut Tempo.co (19/10/2025), izin tambang di beberapa provinsi justru diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan partai politik penguasa. Di titik ini, “kedaulatan” kehilangan maknanya; ia hanya menjadi kostum resmi dalam pesta kekuasaan.

Etika politik di negara ini seolah berhenti di upacara pelantikan. Tidak ada budaya mundur ketika gagal, tidak ada malu ketika proyek bermasalah. “Saya tidak akan mundur sejengkal pun,” menjadi simbol baru dari jabatan yang menempel terlalu erat pada ego. Padahal, di banyak negara, kehormatan pejabat justru diukur dari kemampuannya untuk pergi dengan terhormat. Di sini, sebaliknya: mundur dianggap aib, bertahan dianggap keberanian.

Kita bisa memahami mengapa kursi jabatan terasa lebih empuk dari nurani. Gaji besar, tunjangan melimpah, fasilitas berlapis. Seperti ditulis CNN Indonesia (21/10/2025), tunjangan pejabat eselon I bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, belum termasuk honor tambahan dan perjalanan dinas. Dengan struktur ekonomi politik semacam ini, tak heran jika “kedaulatan” sering hanya menjadi retorika penghibur.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukanlah keberanian pejabat untuk bertahan, melainkan keberanian publik untuk terus diam. Sebab diam yang panjang bisa menjadi bentuk pengkhianatan baru terhadap kedaulatan itu sendiri. Ketika pejabat bicara lantang, tapi rakyat berhenti bertanya, maka kedaulatan benar-benar berpindah tangan dari rakyat kepada kekuasaan.

Kedaulatan seharusnya bukan slogan di podium, melainkan keberanian moral untuk menolak tunduk pada kepentingan sempit. Ia bukan tentang menjaga ego jabatan, melainkan menjaga etika bernegara. Dan yang lebih penting, kedaulatan sejati tidak lahir dari tanda tangan pejabat, tetapi dari partisipasi rakyat yang sadar bahwa negara bukan milik elite, melainkan amanah publik yang harus terus dijaga bersama.

Di akhir, barangkali Bahlil benar: ia tidak akan mundur sejengkal pun. Tapi sejarah mencatat, bangsa ini tidak butuh pejabat yang berdiri di garis keras, melainkan pemimpin yang tahu kapan harus menepi. Sebab kadang, sejengkal yang tidak mau dilepas itu justru menjadi jurang antara kata dan makna antara kedaulatan yang dibela di lisan, dan kedaulatan yang hilang di tangan. (Dwi Taufan Hidayat)