Oleh: Riska Wirawan, Dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Fenomena Flexing di Era Digital

ASKARA - Fenomena pamer kekayaan atau flexing kini menjadi tren yang kian marak, baik di kalangan pejabat maupun influencer. Melalui media sosial, gaya hidup mewah dipamerkan secara terbuka: mulai dari kendaraan mewah, barang bermerek, hingga liburan ke luar negeri. Di satu sisi, fenomena ini menimbulkan ketertarikan dan rasa kagum, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan kritis tentang transparansi, moralitas, dan relevansinya dengan kondisi masyarakat luas.

Flexing Pejabat: Krisis Kepercayaan Publik

Ketika pejabat publik ikut terjerat budaya flexing, dampaknya langsung dirasakan pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya: dari mana asal kekayaan yang dipamerkan? Apakah sesuai dengan penghasilan resmi mereka? Fenomena ini memperkuat persepsi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Alhasil, citra pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan justru tercoreng oleh gaya hidup konsumtif dan pamer harta.

Flexing Influencer: Panutan yang Menyesatkan?

Para influencer kerap dijadikan panutan, terutama oleh generasi muda. Flexing yang mereka lakukan mendorong gaya hidup konsumtif, mengejar simbol status sosial ketimbang nilai produktif. Tidak sedikit anak muda yang kemudian berutang atau melakukan hal ekstrem demi mengikuti tren konsumsi yang dipamerkan idolanya. Alih-alih menginspirasi kreativitas dan kerja keras, budaya ini justru menguatkan mentalitas instan.

Dampak Sosial Budaya

Budaya flexing melahirkan dua dampak besar:

1. Ketidakpercayaan publik terhadap pejabat, yang berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah.
2. Gaya hidup konsumtif masyarakat, terutama kalangan muda, yang lebih mengejar citra ketimbang substansi.

Akibatnya, kesenjangan sosial semakin tampak. Masyarakat kecil merasa semakin jauh dari “kemewahan” yang dipamerkan, sementara ketidakadilan sosial terlihat begitu nyata.

Jalan Keluar: Transparansi dan Edukasi

Untuk meredam dampak buruk budaya flexing, perlu ada upaya kolektif:

• Pejabat publik harus mengedepankan transparansi harta dan menghindari gaya hidup pamer.
• Influencer diharapkan memberi contoh positif, misalnya flexing prestasi, kreativitas, atau kontribusi sosial.
• Masyarakat perlu diedukasi agar tidak terjebak dalam budaya konsumtif, melainkan fokus pada nilai produktif.

Kesimpulan

Budaya flexing pejabat maupun influencer adalah fenomena sosial yang nyata di era digital. Jika tidak dikendalikan, ia dapat merusak kepercayaan publik dan menjerumuskan masyarakat pada gaya hidup konsumtif yang dangkal. Pemerintah, tokoh publik, dan masyarakat harus sama-sama sadar bahwa teladan dan edukasi jauh lebih penting daripada sekadar pamer harta.

Tentang Penulis:

Riska Wirawan  adalah pengamat isu social di masyarakat dan kebijakan public dan dosen Program Studi Administrasi Negara  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Aktif menulis terhadap isu social dan kebijakan public di media nasional