Oleh: Dr. Rahmat Mulyana, Wakil Rektor Universitas UMMI Bogor 

 

ASKARA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya lahir dari niat mulia: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi yang layak sebagai investasi masa depan bangsa. Kritik berikut tidak dimaksudkan untuk mengecilkan tujuan luhur itu, melainkan sebagai kontribusi positif agar standar keselamatan publik tetap sejalan dengan praktik manajemen risiko yang sehat. 

 

Sebagai alumnus Program Manajemen Risiko MMUI 2004, saya memandang penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meninjau kembali cara mengukur keberhasilan dan pengendalian risikonya, sehingga program yang baik ini tidak hanya besar dampaknya bagi kesehatan generasi muda, tetapi juga kokoh dalam tata kelola dan perlindungan nyawa yang tak ternilai.

 

1. Titik Kekeliruan Utama: Salah Memilih Ukuran Risiko

 

Kepala BGN menilai risiko dengan cara membandingkan 4.711 porsi tercemar terhadap 1 miliar porsi yang disajikan. Ini bisa menjadi kekeliruan konseptual karena:

a) Objek ukur tidak relevan: Risk management menilai frekuensi dan dampak kejadian (incident-based), bukan persentase output “yang selamat”.

b) Fallacy of large numbers: Menggunakan angka pembagi yang sangat besar (1 miliar porsi) untuk membuat risiko tampak kecil padahal kejadian (105 kasus dalam 8 bulan) menunjukkan tingkat insiden sangat tinggi.

 

2. Kerangka Manajemen Risiko yang Seharusnya Dipakai

 

a. Identifikasi Risiko

Jenis risiko: Operational risk – food safety incident.

Sumber: rantai pasok bahan, proses distribusi, pengawasan mutu.

b. Risk Assessment (Likelihood × Impact)

Likelihood: 105 kasus dalam ±160 hari sekolah → hampir 65% hari sekolah mengalami insiden → tinggi.

Impact: keracunan massal → risiko kesehatan, reputasi, potensi gugatan hukum → tinggi. Malah bisa berakibat kematian

Hasil: High Risk, memerlukan tindakan korektif prioritas.

c. Risk Appetite & Zero Accident Principle

Dalam program layanan publik, risk appetite untuk keracunan makanan seharusnya mendekati nol. Ini menyangkut nyawa. Satu nyawa tak ternilai.

Satu kejadian sudah “event of default” dalam konteks keselamatan publik.

d. Mitigasi & Monitoring

SOP keamanan pangan, audit rantai pasok, sistem deteksi dini, edukasi vendor.

Key Risk Indicators (KRIs): jumlah insiden per 1.000 porsi per periode waktu, bukan persentase porsi aman.

 

3. Mengapa Kalkulasi Kepala BGN Perlu Dikritisi

 

Mengabaikan frekuensi kejadian: Manajemen risiko tidak menoleransi 105 insiden hanya karena porsi lain aman.

Mengabaikan konsekuensi strategis: Setiap insiden memicu biaya kesehatan, hilangnya kepercayaan publik, dan potensi gugatan—risiko reputasi dan hukum jauh lebih besar daripada “0,0004% porsi tercemar”. Belum lagi ada risiko jiwa

Normalisasi deviance: Menganggap “wajar” berarti menurunkan standar keselamatan.

 

4. Pelajaran dari Praktik Baik

 

Bandingkan dengan Shinkansen Jepang yang mempertahankan *zero accident* selama lebih dari 60 tahun operasi dengan miliaran penumpang. Mereka menilai kinerja berdasarkan tidak adanya kecelakaan, bukan “berapa persen perjalanan aman”.

 

KESIMPULAN

Kepala BGN sepertinya keliru memahami risiko karena menggunakan persentase output sebagai metrik keberhasilan, bukan kerangka manajemen risiko yang menuntut:

1) Identifikasi risiko operasional,

2) Penilaian likelihood × impact,

3) Penetapan risk appetite seharusnya mendekati nol,

4) Kontrol dan pemantauan berbasis frekuensi kejadian.

Dalam standar manajemen risiko, 105 kasus keracunan dalam 8 bulan adalah indikasi kegagalan sistemik, bukan sekadar angka kecil dalam pembagi besar.

 

Sebagai penutup masukan kami (sebagai rasa cinta negeri) terhadap program MBG yang sangat baik tujuannya ini, agar BGN fokus pada dua hal : (1) fokus pada tujuan bukan kepada cara. Ada banyak cara lain selain model tunggal dengan SPPG seperti sekarang untuk mencapai tujuan. (2) fokus pada yang sangat membutuhkan, karena sumber daya itu senantiasa terbatas.