Oleh: Dr. Rahmat Mulyana, Wakil Rektor Universitas UMMI Bogor 

ASKARA - Akar persoalan pembangunan di Indonesia bukanlah sekadar keterbatasan anggaran, lemahnya birokrasi, atau campur tangan asing. Akar terdalamnya adalah kita belum sepenuhnya membumikan “mimpi bersama” bangsa ini menjadi kompas pembangunan yang konsisten, fokus, dan dioperasionalisasikan hingga ke level paling konkret.

Padahal, alinea ke-4 UUD 1945 sudah merumuskan mimpi besar itu dengan sangat jernih:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Inilah visi kolektif bangsa. Inilah “kompas” yang seharusnya tidak berubah, siapapun presidennya. Tetapi realitas politik kita sering menjauh dari kompas itu. Para pemimpin, dengan segala niat baiknya, kerap tergoda mengejar mimpi pribadi, bukan mimpi bersama.

---

🚧 Kasus Jokowi: Ibu Kota Negara (IKN)

Presiden Jokowi memimpikan ibu kota negara baru yang megah di Kalimantan. Mungkin niatnya baik: mendistribusikan pertumbuhan, meninggalkan warisan monumental, dan menciptakan pusat pemerintahan modern.

Namun pertanyaan mendasarnya:

1) Apakah IKN ini bagian dari mimpi besar kita sebagaimana termaktub dalam UUD 1945?

2) Apakah ia lebih urgen daripada misalnya menurunkan angka kemiskinan ekstrem, memperkuat pendidikan, atau memperluas akses kesehatan?

3) Apakah benar rakyat Indonesia secara kolektif sudah bermimpi tentang IKN ini?

Yang terjadi justru sebaliknya. IKN melaju dengan ratusan rapat koordinasi tingkat tinggi, seolah-olah semua pihak mendukung penuh. 

Tetapi kini, ketika realitas finansial dan politik menghadang, banyak pihak justru “buang badan.” 

Dukungan yang dulu nyaring kini menjadi senyap. Fenomena ini menunjukkan bahwa IKN bukanlah mimpi bersama yang lahir dari musyawarah kolektif bangsa, melainkan obsesi individu yang kemudian dilegitimasi oleh budaya birokrasi feodal dan group-think di kalangan elite.

Akibatnya, IKN justru menjadi simbol dari distraksi pembangunan: energi politik, anggaran, dan waktu yang sangat besar diarahkan ke satu megaproyek, sementara persoalan mendasar bangsa—pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan—tidak terselesaikan secara signifikan.

---

🍲 Kasus Prabowo: Makan Bergizi Gratis (MBG)

Presiden Prabowo membawa mimpi yang lebih dekat dengan mandat UUD 1945: mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan seorang bangsa. Salah satu program utamanya adalah Makan Bergizi (MBG) untuk seluruh sekolah di Indonesia.

Gagasan ini mulia—siapa yang menolak anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas? Namun persoalannya adalah cara mengoperasionalisasikan mimpi ini.

Dengan anggaran yang terbatas, apakah realistis menargetkan 100% sekolah di seluruh Indonesia sekaligus? Bagaimana jika sebagian saja yang sangat urgent  dan sebagiannya lagi dipakai buat guru, dosen dan lembaga pendidikannya?

Bukankah lebih bijak jika fokus diarahkan pada 28% masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga efeknya lebih tepat sasaran?

Mengapa harus memakai gaya sentralistik dan proyek-proyek besar yang rawan inefisiensi, padahal bisa dilakukan dengan desentralisasi dan pemberdayaan sekolah?

Bayangkan bila dapur sekolah diberdayakan: makanan dimasak langsung di sekolah, disantap anak-anak dalam 1–2 jam setelah matang, lebih segar, sehat, dan aman.

Anggaran berputar di desa dan kota kecil, memberdayakan petani dan UMKM lokal. 

Inilah contoh bagaimana mimpi besar (mencerdaskan kehidupan bangsa) bisa dibumikan secara efektif melalui musyawarah dan demokrasi yang sehat.

---

🗳️ Demokrasi sebagai Saluran Mewujudkan Mimpi Bersama

Disinilah letak pentingnya demokrasi: bukan hanya prosedur memilih pemimpin, melainkan saluran musyawarah nasional agar mimpi individu bisa diuji, diperkaya, dan akhirnya menjadi mimpi bersama. Dalam hal ini restorasi sistem politik menjadi keniscayaan.

Mimpi Jokowi tentang IKN seharusnya diuji melalui musyawarah rakyat: apakah ini bagian dari kompas besar bangsa atau sekadar obsesi pribadi?

Mimpi Prabowo tentang MBG seharusnya diperkaya melalui dialog publik: bagaimana cara terbaik mengeksekusi agar efektif, adil, dan berkelanjutan?

Demokrasi berfungsi untuk menyaring obsesi pribadi menjadi aspirasi kolektif. Di situlah rakyat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi anggota tim bangsa yang ikut berjuang mewujudkan cita-cita bersama.

---

🌿 Kepemimpinan Selaras Visi Misi Bangsa

Inilah yang kita maksud dengan kepemimpinan berbasis Pancasila dan UUD 1945:

1) Mengkomunikasikan mimpi bersama, bukan memaksakan mimpi pribadi.

2) Mengajak rakyat sebagai tim, bukan sebagai penonton.

3) Membangun gotong royong, bukan saling menyalip demi keuntungan pribadi.

4) Menjadikan Pancasila hidup dalam kebijakan publik, bukan sekadar dipigura atau diseminarkan.

Model ini jelas bukan komunisme—karena tidak meniadakan peran individu, kreativitas, atau perbedaan gagasan.

Justru di sinilah Pancasila menjadi nyata: keadilan sosial diwujudkan, kerakyatan dijalankan, dan gotong royong dibumikan.

---

🔑 Ajakan Perubahan

Kita *hanya akan bahagia* sebagai bangsa bila kita sedang mewujudkan mimpi kita bersama, bukan mimpi Pak Jokowi, bukan mimpi Pak Prabowo, dan bukan pula mimpi individu lainnya.

Maka, tugas terbesar pemimpin bangsa hari ini adalah menyulut kembali mimpi kolektif itu, mengkomunikasikannya dengan jernih, mengajak rakyat bergandengan tangan, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar merupakan pijakan menuju kompas besar bangsa.

Jika itu yang terjadi, maka kita bukan hanya sedang membangun proyek-proyek, tetapi sedang menempuh perjalanan luhur menuju kemerdekaan sejati: bangsa yang adil, makmur, cerdas, dan bermartabat.

*) Penulis selama 15 tahun terakhir menulis, meriset dan mengajar bidang manajemen strategi (rahmatmulyana.com; strategi2040.id)