ASKARA - Rumor pergantian Kapolri kembali menyeruak, membawa aroma perebutan kuasa yang belum matang. Elite politik saling memainkan kartu, sementara publik disuguhi drama surat presiden yang entah ada entah tiada. Di tengah janji-janji politik yang masih diutang, Presiden tampak menunda langkah, membuat politik terasa seperti panggung sandiwara yang belum rampung skenarionya.

Drama politik tanah air kembali disuguhi babak baru: isu pergantian Kapolri. Alih-alih lugas dan jelas, publik justru mendapat tontonan penuh kabut: surat presiden yang katanya sudah masuk ke DPR, tetapi segera dibantah pejabat negara. Begitulah wajah kekuasaan: bicara setengah hati, membiarkan rumor tumbuh, sementara rakyat menunggu kepastian. Menurut laporan Kompas, 14 September 2025, rumor ini mencuat lewat supres yang disebut-sebut sudah dikirim ke DPR.

Namun, tidak butuh waktu lama bantahan itu datang. Tempo, 14 September 2025 mencatat pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang menegaskan bahwa belum ada surpres masuk ke DPR. Publik tentu terhenyak jangan-jangan drama ini memang disengaja: tarik ulur isu agar elite bisa menguji ombak, sembari mengukur siapa saja yang gelisah bila Kapolri benar-benar diganti.

Panggung tambah menarik ketika Kapolri absen dalam penyambutan Presiden di Bali. Suara.com, 13 September 2025 melaporkan absennya Kapolri di momen simbolik ini, membuat spekulasi makin liar. Seperti biasanya, politik kita gemar bermain di ranah simbol: satu kursi kosong bisa ditafsirkan sebagai tanda retaknya hubungan kekuasaan. Dan publik pun kembali dijadikan penonton setia sinetron politik tanpa jeda.

Di sisi lain, Istana buru-buru meredam api. Kaltim Post, 14 September 2025 mengutip juru bicara yang memastikan belum ada surat presiden ke DPR. Pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa semua masih terkendali. Tetapi benarkah? Atau justru ini pengakuan halus bahwa bargaining politik masih alot, dan kuasa penuh belum sepenuhnya berada di tangan presiden baru.

Tak ketinggalan, ANTARA News, 14 September 2025 memuat bantahan dari Sekretaris Kabinet Teddy yang menolak isu pergantian Kapolri. Bantahan demi bantahan justru membuat rumor makin hidup. Seperti biasa, yang membantah keras seringkali justru tengah menyiapkan langkah senyap. Inilah seni komunikasi politik di negeri ini: membantah sambil merencanakan, mengelak sambil menghitung untung rugi.

Fakta bahwa isu ini menyeruak pada periode awal kekuasaan Presiden Prabowo jelas menyimpan pesan politik. Janji-janji yang dilontarkan saat kampanye kini tengah ditagih. Tetapi mesin kuasa belum sepenuhnya siap melunasi. Maka yang terjadi adalah kompromi setengah matang, tarik-ulur antara elite, dan penundaan keputusan yang menimbulkan ketidakpastian. Lagi-lagi rakyat hanya kebagian menebak-nebak, seperti menonton drama tak jelas endingnya.

Lebih ironis lagi, isu pergantian Kapolri bukan sekadar soal nama atau jabatan. Ia mencerminkan bagaimana kekuasaan di negeri ini masih ditentukan lewat perhitungan siapa dekat dengan siapa, bukan siapa mampu bekerja dengan baik. Sinisme publik pun wajar tumbuh: Kapolri bukan lagi sosok penegak hukum, melainkan kartu politik yang bisa ditukar sewaktu-waktu.

Sementara itu, elite politik seolah asyik dengan skenario sendiri. Mereka bermain di balik layar, menebar rumor, menahan informasi, dan membiarkan publik sibuk memperbincangkan gosip. Padahal, di lapangan hukum, kasus demi kasus menumpuk, kepercayaan publik terhadap aparat belum pulih, dan janji reformasi Polri masih menjadi utang panjang. Tetapi siapa peduli? Drama politik lebih menggoda untuk dimainkan.

Inilah wajah transisi kuasa yang rapuh. Presiden tampak belum sepenuhnya berdaulat atas lingkaran birokrasi dan aparat. Para elite menunggu giliran untuk menagih janji, sementara posisi Kapolri jadi arena tawar-menawar. Tidak ada yang berani berkata terang: bahwa ini soal kuasa yang belum sepenuhnya jatuh ke tangan satu pihak. Yang ada hanya bantahan resmi, klarifikasi setengah hati, dan rumor yang terus dipelihara.

Pada akhirnya, publik kembali menjadi saksi betapa kekuasaan di negeri ini lebih suka membiarkan ketidakjelasan. Sebuah strategi yang mungkin efektif bagi elite, tetapi berbahaya bagi stabilitas negara. Karena di balik kursi Kapolri, bukan hanya soal jabatan, melainkan legitimasi dan kendali atas aparat hukum. Dan ketika itu dimainkan sebagai komoditas politik, publik berhak khawatir: kekuasaan sedang dipertaruhkan, sementara kepastian hukum dibiarkan melayang di udara. (Dwi Taufan Hidayat)