Oleh : Saur S. Turnip MM 

 

Pendahuluan 

 

ASKARA - Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama kabinetnya sempat disambut dengan rating kepuasan publik yang relatif tinggi. Berdasarkan survei beberapa lembaga independen seperti Indikator Politik Indonesia dan Index Politica, angka kepuasan publik mencapai 79% hingga 88%. Angka ini sekilas memberi gambaran positif atas awal kinerja pemerintahan. Namun, di balik euforia tersebut, sejumlah catatan kritis mulai bermunculan dari berbagai kalangan, baik akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun pengamat internasional. Kritik ini menyentuh aspek fundamental tata kelola pemerintahan: efektivitas menteri, keadilan fiskal, stabilitas keuangan, serta inklusivitas pertumbuhan ekonomi. 

 

Kinerja Menteri: Antara Harapan dan Realitas 

 

Bagi rakyat, ukuran kinerja menteri itu sederhana: apakah hidup mereka jadi lebih mudah atau tidak. Jika harga beras tetap mahal, ongkos transportasi tidak turun, layanan kesehatan masih ribet, dan biaya sekolah makin berat, maka rakyat wajar kecewa. Masalahnya, sebagian menteri terlihat tidak fokus, tidak komunikatif, bahkan terkesan hanya sibuk menjaga citra politik. Misalnya, kritik tajam diarahkan pada kementerian yang bergerak di bidang HAM. Bukannya hadir membela kepentingan rakyat, kementerian ini dianggap pasif, tidak produktif, dan gagal memberi arah dalam isu-isu penting. 

 

Di sisi lain, komunikasi publik yang lemah membuat rakyat bingung: mana langkah nyata pemerintah, mana sekadar wacana. Pertanyaan yang muncul di warung kopi maupun pasar tradisional sederhana saja: 

“Kenapa harga-harga makin mahal, padahal pemerintah bilang ekonomi tumbuh?” Itulah tanda bahwa harapan rakyat dan realitas kebijakan belum berjalan seiring. 

 

Ketidakadilan Fiskal dan Protes Publik 

 

Salah satu sumber ketidakpuasan masyarakat muncul dari kebijakan fiskal yang dianggap tidak adil. Ironinya, ketika ekonomi nasional masih menghadapi tantangan berat, pemerintah justru memberikan tunjangan dan fasilitas melambung bagi kalangan elit politik. Sementara itu, kelompok masyarakat rentan masih berjuang menghadapi beban hidup akibat inflasi, stagnasi upah, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. 

 

Fenomena ini memunculkan kesan kuat bahwa pemerintah lebih berpihak pada elit ketimbang rakyat kecil. Protes publik tidak dapat dipandang sebelah mata. Keadilan fiskal bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan juga tentang persepsi masyarakat terhadap keberpihakan negara. Kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi rakyat berpotensi merusak legitimasi politik pemerintah. 

 

Stabilitas Fiskal Pasca-Sri Mulyani 

 

Setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan, publik menanti arah baru kebijakan fiskal yang tetap kuat dan kredibel. Namun, yang dirasakan justru ketidakjelasan. Rakyat mungkin tidak mengikuti istilah teknis fiskal, tetapi mereka merasakan dampaknya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kurs rupiah melemah, harga bahan pangan dan barang impor naik. Ketika kebijakan fiskal tidak jelas, dunia usaha ragu berinvestasi, sehingga kesempatan kerja ikut berkurang. 

 

Bagi ibu rumah tangga, ketidakpastian fiskal bisa berarti harga beras atau minyak goreng yang mudah melonjak. Bagi buruh dan pegawai, hal itu berarti gaji yang terasa tidak cukup untuk menutup biaya hidup. Bagi pedagang kecil, berarti daya beli pelanggan menurun sehingga omzet dagangan makin seret. Dampak domino dari kebijakan fiskal yang goyah ini nyata terasa di pasar tradisional, di meja makan keluarga, hingga dalam rencana masa depan anak-anak. 

 

Dalam konteks global, ketidakpastian fiskal Indonesia bisa memengaruhi kepercayaan investor. Apalagi, lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau lembaga rating kredit senantiasa memantau ketat arah kebijakan Indonesia. Jika pemerintah gagal menjaga konsistensi fiskal, dampaknya bisa berantai: dari pelemahan kurs, naiknya inflasi, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Pada akhirnya, rakyatlah yang paling menanggung akibatnya. 

 

Pertumbuhan Ekonomi: Angka vs Realita 

 

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, namun belum sepenuhnya inklusif. Pada triwulan I 2025, PDB tumbuh sebesar 4,9% YoY, dan meningkat menjadi 5,12% YoY pada triwulan II. Bank Indonesia bahkan optimistis pertumbuhan tahunan bisa mencapai 5,1% atau lebih, meskipun lembaga pemeringkat seperti Fitch memperingatkan bahwa target 5% sulit dicapai. 

 

Dari sisi inflasi, data BPS mencatat 2,37% YoY pada Juli 2025, menurun menjadi 2,31% YoY pada Agustus 2025. Angka ini berada dalam kisaran target Bank Indonesia (1,5%–3,5%). Artinya, harga barang kebutuhan pokok relatif terkendali. Namun, masyarakat masih mengeluh karena harga beras, biaya sekolah, dan tarif transportasi tetap terasa berat dibanding penghasilan yang stagnan. Jadi, meski angka inflasi rendah, tekanan hidup sehari-hari tetap nyata bagi keluarga pekerja dan rumah tangga miskin. 

 

Tingkat pengangguran secara nasional masih berkisar 4,7–4,8%. Sekilas angka ini terlihat rendah, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, banyak anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Sebagian besar hanya masuk ke sektor informal, misalnya menjadi ojek daring, pedagang kecil, atau pekerja serabutan dengan penghasilan tidak pasti dan tanpa jaminan kesehatan maupun pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas. 

 

Di sisi lain, sektor manufaktur—yang dulu menyerap banyak tenaga kerja—justru melemah. Kontribusinya terhadap PDB turun drastis dari 32% pada 2002 menjadi hanya 19% pada 2024. Tahun 2025, penutupan pabrik besar seperti Sritex menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Dampaknya langsung terasa pada keluarga yang tiba-tiba kehilangan sumber nafkah, serta daerah-daerah industri yang ekonominya merosot. Sebaliknya, sektor komoditas seperti nikel dan batu bara memang mendominasi pertumbuhan, tetapi sifatnya padat modal: memberi keuntungan besar bagi investor, namun hanya membuka sedikit lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 

 

Dengan demikian, meski indikator makroekonomi terlihat "sehat" di atas kertas, realitas sosial-ekonomi masih menunjukkan ketimpangan serius. Pertumbuhan ekonomi belum benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Di meja makan keluarga, angka pertumbuhan tidak otomatis berarti lebih banyak lauk pauk, biaya pendidikan yang lebih ringan, atau tabungan untuk masa depan. Yang dirasakan rakyat adalah apakah gaji cukup untuk memenuhi kebutuhan, apakah ada peluang kerja tetap, dan apakah harga kebutuhan pokok bisa dijangkau. Inilah celah besar yang harus segera dijawab oleh kebijakan pemerintah. 

 

Evaluasi Kualitatif dan Kuantitatif 

 

Untuk menilai kinerja kabinet secara obyektif, perlu digunakan pendekatan evaluasi ganda: kualitatif dan kuantitatif. 

 

Evaluasi Kualitatif: 

• Apakah kebijakan menteri konsisten dan sesuai visi presiden? 

• Apakah keputusan diambil secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? 

• Apakah pejabat berintegritas dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu? 

 

Evaluasi Kuantitatif: 

• Inflasi 2,3%, pertumbuhan ekonomi 4,8–5,1%, pengangguran 4,7%. 

• Kontribusi manufaktur turun menjadi 19%, lapangan kerja banyak bergeser ke sektor informal. 

• Kepuasan publik pada 100 hari pertama tinggi (79–88%), tetapi belum tentu berkelanjutan jika harga kebutuhan tetap memberatkan. 

 

Dengan menggabungkan data dan pengalaman riil masyarakat, evaluasi kabinet menjadi lebih obyektif. Angka-angka tidak boleh dipisahkan dari kenyataan yang dirasakan rakyat sehari-hari. 

 

Urgensi Reshuffle Kabinet 

 

Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, hak ini harus digunakan dengan dasar yang jelas dan rasional, bukan sekadar bagi-bagi kursi atau pertimbangan politik sesaat. Menteri yang tidak mampu bekerja untuk rakyat harus diganti dengan sosok yang lebih kompeten, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. 

 

Bagi rakyat kecil, reshuffle bukan sekadar isu politik, melainkan harapan nyata: harga pangan yang lebih stabil, biaya sekolah yang lebih ringan, layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, dan lapangan kerja yang lebih luas. Reshuffle yang tepat bukan hanya meningkatkan kinerja pemerintah, tetapi juga memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Presiden serius menjalankan pemerintahan yang efektif dan berpihak pada rakyat. 

 

Penutup 

 

Kepuasan publik dalam seratus hari pertama tidak boleh menjadi tameng bagi pemerintah untuk mengabaikan kritik. Angka survei yang tinggi hanya salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Tantangan mendasar seperti efektivitas menteri, keadilan fiskal, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan inklusif jauh lebih penting untuk dijawab. 

 

Presiden Prabowo memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kepemimpinan yang tegas, ilmiah, dan berpihak pada rakyat. Evaluasi kabinet secara obyektif dan terukur merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Jika tidak, legitimasi pemerintahan bisa terkikis oleh kekecewaan publik yang semakin meluas. 

 

Dengan demikian, reshuffle kabinet bukan sekadar opsi politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa arah pembangunan Indonesia tetap konsisten, adil, dan berkelanjutan.