ASKARA - Megaproyek kilang minyak dan petrokimia senilai Rp 200 triliun di Blitar Selatan terus bergulir. PT Blitar Putra Energi (BPE) mengklaim telah menjalin komunikasi intensif dengan Reliance Industries (Ambani), Saudi Aramco, dan Mubadala (UEA) yang siap menanam modal. Meski izin lokasi atas 1.500 hektare sudah dikantongi, pemerintah daerah dan Perhutani masih menunggu dokumen resmi.

Proyek besar pembangunan kilang minyak dan petrokimia di Blitar Selatan semakin menunjukkan keseriusan. Gagasan yang digulirkan PT Blitar Putra Energi (BPE) sejak beberapa tahun lalu kini memasuki fase penjajakan investor secara aktif. Nilai investasi yang diharapkan cukup monumental, mencapai Rp 200 triliun, dengan kapasitas produksi mencapai 300.000 barel minyak per hari dan petrokimia sebesar 8 juta ton per tahun .

Satu dari calon investor utama adalah Reliance Industries Ltd., konglomerasi raksasa pimpinan Mukesh Ambani asal India, yang telah menunjukkan minat nyata dan menyetujui ringkasan studi kelayakan yang diajukan BPE . Selain itu, dua investor besar lain yang turut dijajaki adalah Saudi Aramco asal Arab Saudi, dan Mubadala dari Uni Emirat Arab .

Menurut direktur PT BPE, M. Toha, komunikasi dengan ketiga calon investor kini semakin intens bahkan berlangsung tiap hari dan sedang difinalisasi untuk memilih satu mitra utama demi efektivitas koordinasi .

Izin dan tata lokasi
BPE mengklaim telah memperoleh izin lokasi seluas 1.500 hektare di kawasan Pantai Peh Pulo, Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Hal ini dijadikan modal utama untuk menarik minat investor yang menuntut lokasi strategis dan legalitas jelas . Potensi kelayakan lokasi diperkuat oleh kedalaman laut mencapai 50 meter jauh melebihi syarat minimal 30 meter memungkinkan kapal tanker besar bisa leluasa masuk langsung ke kawasan kilang dan petrokimia tanpa bergantung sepenuhnya pada akses darat .

Pendekatan jalur laut
Menariknya, PT BPE tak bergantung pada jalur darat. Sebagian besar kebutuhan pengiriman minyak mentah maupun produk pertamakolon akan dilakukan melalui pelabuhan laut yang direncanakan langsung menempel ke daratan. Hanya kebutuhan logistik lokal yang akan melalui darat, misalnya untuk pasokan SPBU .

Kendala administratif dan lingkungan
Meski klaim mengenai lokasi dan kesiapan investasi terlihat maju, sejumlah pihak menyoroti belum adanya izin resmi dari pemerintah pusat maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perum Perhutani KPH Blitar bahkan menegaskan belum menerima instruksi maupun permintaan resmi terkait pemanfaatan kawasan hutan sekitar 700 hektare (bukan 1.500) yang disebut-sebut akan digunakan untuk proyek tersebut .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar juga menyatakan belum menerima dokumen resmi mengenai proyek ini. Pemerintah daerah menyambut terbuka investasi, namun tetap menekankan agar lahan digunakan sesuai tata ruang dan legalitas yang jelas .

Pelibatan pemerintah daerah
Sejak awal, PT BPE aktif melakukan audiensi dengan Pemkab Blitar. Menurut M. Toha, izin lokasi diterbitkan pada 2019–2020 dan didukung sebagai langkah awal legitimasi. Dukungan terhadap rencana ini terus disampaikan kepada kepala daerah Blitar yang sedang menjabat, sebagai bentuk penjaminan bahwa proyek akan berjalan sesuai regulasi . Pemerintah daerah, terutama Bupati dan OPD teknis, diharapkan mendampingi proses investasi ini apabila dokumen resmi diajukan .

Manfaat ekonomi dan tantangan sosial
Jika terealisasi, proyek ini diperkirakan menyerap hingga 20.000 tenaga kerja, meliputi ribuan subkontraktor, supplier, dan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu. PT BPE menargetkan ground breaking akhir 2025 dan konstruksi dimulai 2026 . Kilang dan petrokimia ini akan menjadi infrastruktur swasta terbesar di Indonesia, jauh lebih besar dibanding kilang swasta lain yang hanya mampu memproduksi sekitar 10.000 barel per hari .

Namun, Tohah juga mengingatkan risiko reaksi lokal, seperti penolakan publik, jika sosialisasi tidak dilakukan dengan matang. Ia berharap masyarakat lokal melihat efek jangka panjang proyek ini untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang .

Proyek kilang minyak dan petrokimia Blitar Selatan merupakan gigaproyek swasta yang menggugah perhatian nasional. PT BPE telah membentuk landasan investasi dengan potensi lokasi strategis, studi kelayakan yang menarik, dan komunikasi intensif dengan investor global. Namun, realisasi proyek sangat bergantung pada kelengkapan izin resmi, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta penerimaan masyarakat di daerah.

Publik menunggu transparansi langkah lanjut dari pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan proyek bukan hanya berisi janji megah, melainkan menjadi warisan nyata bagi kemajuan Blitar dan Indonesia. (Dwi Taufan Hidayat)