Oleh : Dr. Rahmat Mulyana, Wakil Rektor UNMI 

ASKARA - Bayangkan sebuah negara yang diberkahi dengan 17 ribu pulau yang tersebar di jalur perdagangan internasional terpenting dunia, memiliki 40 persen cadangan panas bumi global, keanekaragaman hayati terbesar kedua di planet ini, dan bonus demografi dengan 270 juta jiwa yang produktif. Bayangkan negara ini memiliki posisi strategis di tengah gravitasi ekonomi Asia yang sedang bangkit, dengan akses langsung ke pasar 4,6 miliar konsumen. Inilah Indonesia—sebuah anugerah geografis dan demografis yang seharusnya menjadi raksasa ekonomi dunia. Namun kenyataannya, kita masih berkutat dengan kemiskinan, ketimpangan yang melebar, dan kebijakan yang terombang-ambing tanpa arah yang jelas.

Paradoks ini bukan takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan keliru yang kita buat selama puluhan tahun. Ketika negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Singapura, bahkan Vietnam berhasil mentransformasi diri, Indonesia masih terjebak dalam lingkaran setan: elite politik yang lebih memikirkan kekuasaan ketimbang kesejahteraan rakyat, birokrasi yang gemuk namun tidak produktif, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada selera penguasa, bukan analisis yang matang.

Namun sejarah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu bangkit ketika memiliki visi yang jelas. Proklamasi 1945 menyatukan bangsa yang tercerai-berai menjadi satu kesatuan yang kuat. Reformasi 1998 mengubah haluan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Kini, di ambang seabad kemerdekaan, Indonesia membutuhkan transformasi ketiga yang akan menentukan apakah kita akan menjadi bangsa maju yang bermartabat atau selamanya terjebak dalam status quo yang memuaskan segelintir elite namun menyengsarakan rakyat.

Transformasi ini harus dimulai dari pengakuan jujur bahwa akar masalah Indonesia bukanlah kurangnya sumber daya atau modal, melainkan absennya kompas nasional yang mengikat lintas rezim. Sejak 1945, kita memang memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan, namun penjabaran operasionalnya tidak pernah tuntas. Setiap pemerintahan menafsirkan arah pembangunan sesuai obsesi masing-masing: ada yang terobsesi proyek mercusuar seperti Ibu Kota Negara yang menelan ratusan triliun rupiah tanpa jaminan manfaat, ada yang mengejar popularitas dengan program-program populis yang berisiko terjebak dalam jargon-jargon kosong tanpa implementasi nyata.

Akibatnya, kita menyaksikan degradasi sistemik di semua lini. DPR yang seharusnya menjadi rumah rakyat berubah menjadi kantor elit bisnis dan dinasti politik. Anggaran negara dialokasikan untuk kemewahan pejabat dan proyek-proyek bergengsi ketimbang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menyentuh rakyat kecil. 

Lembaga-lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan Ombudsman kehilangan independensi karena dikendalikan eksekutif. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi rakyat malah menjadi alat untuk membungkam kritik dan meredam aspirasi. Yang paling menyakitkan, jabatan-jabatan strategis tidak lagi diisi berdasarkan kompetensi dan integritas, melainkan berdasarkan kedekatan politik, kekuatan uang, atau popularitas sesaat.

Data tidak berbohong. Pertumbuhan ekonomi kita menurun kualitas dari 5,6 persen dengan kenaikan upah riil 6,3 persen pada periode 2008-2016 menjadi 4 persen dengan stagnasi upah riil hanya 0,6 persen pada periode 2017-2024. Ketimpangan sosial melebar dengan 80 persen lapangan kerja baru tercipta di sektor informal dengan upah di bawah standar. Dari usaha kecil hingga besar, 15-35 persen masih harus membayar pungutan liar. Indeks Modal Manusia Indonesia stagnan di 0,54, jauh dari target 0,73 untuk Indonesia Emas 2045. Sementara itu, anggaran untuk TNI dan Polri tumbuh enam kali lipat sejak 2009, sedangkan anggaran perlindungan sosial hanya tumbuh dua kali lipat.

Namun krisis ini sekaligus adalah peluang. Kesadaran publik tentang buruknya tata kelola negara sedang mencapai titik jenuh. Rakyat tidak lagi mau disuapi janji-janji kosong atau dibingungkan dengan jargon-jargon pembangunan yang tidak mereka rasakan manfaatnya. Media sosial dan teknologi informasi telah membuka mata masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan yang selama ini ditutupi. Generasi muda yang terdidik dan terkoneksi dengan dunia global menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang bermakna dalam proses pembangunan.
Resep transformasi Indonesia harus dibangun di atas tiga pilar fundamental yang saling memperkuat. 

Pertama, kita harus membangun konsensus strategis nasional yang mengikat semua pemerintahan. Ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan kontrak kebangsaan yang menerjemahkan visi Pancasila menjadi target-target konkret yang terukur: 90 persen rakyat keluar dari kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia masuk 25 besar dunia, ketergantungan impor energi di bawah 20 persen, literasi digital merata, dan ketimpangan sosial menyempit signifikan. Konsensus ini harus memuat rencana sistematis untuk mengoptimalkan kekayaan strategis Indonesia: mengelola jalur laut internasional sebagai pusat logistik dunia, mengembangkan panas bumi untuk energi bersih, mengolah keanekaragaman hayati menjadi industri farmasi dan bioteknologi, memanfaatkan posisi khatulistiwa untuk industri antariksa dan pusat data digital global.

Kedua, kita harus melakukan revolusi meritokrasi secara simultan di keempat pilar negara. Di legislatif, transparansi anggaran DPR harus dibuka total, seleksi caleg harus berbasis kompetensi dengan melarang mantan koruptor, dan fungsi oposisi diperkuat untuk menjamin check and balance yang sehat. Di eksekutif, disiplin fiskal harus ditegakkan dengan mengaudit dan menghentikan program-program populis yang boros, sementara birokrasi dipangkas menjadi ramping dan efisien berbasis kinerja. Di yudikatif, independensi KPK harus dipulihkan, rekrutmen hakim dan jaksa harus transparan dengan standar yang ketat, dan prinsip no impunity ditegakkan tanpa kecuali. Di aparat keamanan, TNI harus dikembalikan ke fungsi pertahanan murni, Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri untuk akuntabilitas sipil, dan budaya HAM ditanamkan melalui rekrutmen berbasis merit.

Ketiga, kita harus membangun sistem pengambilan keputusan yang komprehensif, ilmiah, dan matang melalui lembaga evaluasi kebijakan yang independen. Setiap kebijakan strategis—terutama yang berdampak fiskal di atas 1 triliun rupiah atau mempengaruhi lebih dari 500 ribu orang—harus melalui kajian dampak yang mendalam selama 6-12 bulan. Tidak boleh lagi ada keputusan gegabah seperti Ibu Kota Negara atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diluncurkan tanpa analisis alternatif yang memadai, tanpa konsultasi publik yang bermakna, dan tanpa stress testing terhadap berbagai skenario risiko. 
Lembaga ini harus diisi oleh para ahli terbaik bangsa dengan independensi seperti Bank Indonesia, kompensasi yang layak untuk mencegah intervensi, dan akuntabilitas penuh kepada publik melalui transparansi total.

Implementasi ketiga pilar ini tidak akan mudah. Akan ada resistensi dari elite yang diuntungkan sistem lama, intervensi dari pihak asing yang ingin mempertahankan ketergantungan kita, dan godaan populisme yang menjanjikan solusi instan. Namun momentum sejarah sedang berpihak pada transformasi. Generasi muda yang constitutes hampir 50 persen pemilih sudah muak dengan politik dinasti dan korupsi. Kelas menengah yang terdidik menuntut tata kelola yang bersih dan profesional. Teknologi digital telah membuka ruang partisipasi yang tidak bisa dibendung lagi oleh cara-cara lama.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian kolektif untuk berubah. Para pemimpin politik harus berani melepaskan privilese dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. 

Akademisi dan intelektual harus berani keluar dari menara gading dan terlibat aktif dalam proses transformasi. Media harus berani melawan tekanan dan konsisten memberitakan kebenaran. Masyarakat sipil harus terorganisir dan gigih memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas. Yang terpenting, setiap warga negara harus menyadari bahwa transformasi ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan elite politik.
Indonesia di ambang seabad kemerdekaan memiliki pilihan yang menentukan: terus terjebak dalam paradoks kaya potensi miskin hasil, atau berani melakukan lompatan transformatif menuju bangsa yang sejahtera, adil, dan bermartabat. Resep transformasi sudah tersedia, pembelajaran dari negara-negara yang berhasil sudah jelas, dan momentum politik sedang menguntungkan. 

Yang tersisa hanyalah keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk melanjutkan hingga Indonesia benar-benar menjadi negara yang disegani dunia, bukan hanya karena ukuran geografis dan demografis, tetapi karena kualitas tata kelola dan kesejahteraan rakyatnya.