Oleh: Agusto Sulistio - Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo)

ASKARA - Korupsi, kolusi, nepotisme, dan gaya hidup hedon pejabat publik kini telah menjadi sorotan, sekaligus wajah suram bangsa. Kedudukan dijadikan sarana memperkaya diri dan kelompok, sementara rakyat kecil tetap hidup dengan kemiskinan. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa problem bangsa tidak semata-mata pada aspek hukum dan regulasi, melainkan soal krisis moral.

Jalan untuk memperbaikinya sesungguhnya sederhana, kuncinya ada pada pendidikan karakter sejak dini, dalam pengertian formal, tetapi dalam keseharian di rumah dan lingkungan sosial. Anak-anak kita perlu dibiasakan hidup sederhana, tidak dimanjakan dengan materi, tidak memanfaatkan fasilitas jabatan orang tua, peduli terhadap sesama, ikut terlibat dalam kegiatan sosial, serta menghargai penderitaan orang lain. Membawa anak untuk melayat tetangga yang berduka, melatih mereka berbagi dengan yang kekurangan, atau sekadar menyapa tetangga dengan sopan, adalah pendidikan moral yang nyata.

Sejak masa lampau, bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki kekuatan moral yang menjadi daya tarik dan wibawa di mata dunia. Pendidikan budi pekerti yang diajarkan para guru dan pemimpin bangsa telah melahirkan generasi yang berkarakter. Nilai-nilai ini dahulu menjadi fondasi kepemimpinan yang berwibawa, penuh tanggung jawab, dan memberi teladan.

Ki Hajar Dewantara  Bapak Pendidikan Nasional, menekankan bahwa inti pendidikan bukan sekadar memberi ilmu pengetahuan, tetapi membentuk budi pekerti dan watak manusia. Prinsip beliau yang terkenal, “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” (di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan), menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keteladanan moral, bukan kekuasaan.

Begitu pula Buya Hamka, ulama dan cendekiawan, sering menegaskan bahwa kemuliaan hidup terletak pada kesederhanaan, kejujuran, dan tanggung jawab. 

Menurutnya, “janji adalah utang,” dan setiap ucapan seorang pemimpin harus selaras dengan tindakannya. Pesan ini relevan di tengah maraknya janji-janji politik yang mudah diucapkan namun sulit dibuktikan.

Jika kita menoleh sejarah, masa kejayaan bangsa pasca keemerdekaan tidak hanya ditopang oleh politik dan diplomasi, tetapi juga oleh wibawa moral para pemimpinnya. Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Agus Salim, dan tokoh-tokoh lain tampil sebagai pribadi yang sederhana, berwibawa, dan dihormati bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga oleh dunia internasional. Kepemimpinan mereka yang berakar pada agama dan budi pekerti membuat Indonesia diakui sebagai bangsa besar dengan martabat tinggi.

Namun kondisi saat inu justru sebaliknya, banyak pemimpin dan pejabat negara kita gagal menjadi teladan. Mereka rajin mengumbar slogan-slogan indah seperti “Saya Pancasila - Revolusi Mental”, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru menyeleweng. Korupsi dilakukan tanpa rasa malu, gaya hidup mewah dipertontonkan di ruang publik, sementara rakyat kecil terus berjuang demi kebutuhan pokok sehari-hari. Lebih jauh lagi, jabatan kekuasaan sering dimanfaatkan untuk memperkuat dinasti politik: anak, istri, saudara, hingga kerabat dekat didorong masuk ke kursi-kursi strategis negara. Apa yang dulu menjadi teladan moral kini berubah menjadi tontonan manipulasi.

Selain pendidikan keluarga, negara melalui jalur pendidikan formal juga memegang peranan vital. Sudah saatnya Pemerintah melakukan evaluasi serius atas kurikulum. Pendidikan karakter tidak cukup dijadikan mata pelajaran tersendiri, melainkan harus meresap ke dalam seluruh aktivitas belajar. Mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, anak-anak perlu dilatih berdisiplin, peduli lingkungan, menolong sesama, dan menghormati perbedaan.

Hari ini, di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, banyak keluarga terjebak dalam pola hidup instan. Anak-anak lebih akrab dengan gadget sosmed daripada dengan nilai-nilai sosial. Orang tua sibuk bekerja, sementara pendidikan budi pekerti di rumah semakin terabaikan. Jika hal ini dibiarkan, kita akan kehilangan generasi yang berintegritas.

Oleh sebab itu, revolusi moral bangsa harus dimulai dari rumah tangga dan sekolah. Perubahan besar tidak lahir dari kebijakan rumit, melainkan dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dari meja makan keluarga, dari kegiatan gotong royong di masyarakat, dari cara kita mendidik anak untuk jujur meski dalam hal-hal kecil.

Bangsa ini akan kembali dihormati jika kita mampu melahirkan generasi yang hidup dengan etika, peduli, budi pekerti, dan kesederhanaan. Dengan begitu, kepemimpinan masa depan tidak lagi dikuasai oleh mereka yang mengejar kekuasaan demi diri dan keluarganya, melainkan oleh pribadi yang berwibawa, bertanggung jawab, dan menjadi teladan, sebagaimana dahulu pernah dimiliki oleh para pendiri bangsa.